SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengan melakukan berbagai upaya untuk mencegah inflasi di Kota Pahlawan. Salah satunya dengan cara memberikan subsidi ongkos transportasi.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menuturkan, langkah itu telah sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. yakni intervensi Pemda dalam hal ongkos transportasi dari tempat produksi ke pasar.
Baca Juga: Pokemon Run 2024 Ramaikan kota di Surabaya
Eri Cahyadi menjelaskan, beberapa waktu lalu ia telah meminta jajaran direksi PD Pasar Surya untuk bekerja sama dengan daerah lain dalam rangka menghadang inflasi dan menstabilkan harga di pasaran.
Salah satu kerja sama dengan daerah lain itu bisa berupa barang yang dibutuhkan Surabaya lalu diambilkan dari daerah lain.
“Misalnya kalau di Surabaya telur naik, maka kita bisa ambil telur langsung di Blitar, langsung kepada peternaknya. Nah, supaya harganya tidak tinggi ketika dijual di Surabaya, maka tugas pemerintah adalah memberikan intervensi di ongkos transportasinya, kita siapkan ongkos transportasinya, sehingga ketika dijual di Surabaya harganya tetap rendah,” kata Eri Cahyadi, Senin (3/10/2022).
Hal ini pun selaras dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Dalam paparannya, salah satu cara menekan laju inflasi adalah semua Kementerian, Lembaga, hingga kepala daerah haruskompak tangani inflasi.
Orang nomor satu di Surabaya itu berharap, semoga berbagai langkah yang dilakukan oleh Pemkot bisa menggerakkan roda perekonomian Surabaya.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Kebut Pengerjaan Estetika Kota Lama
"Semoga ini bisa menggerakkan perekonomian Surabaya, sehingga kita bisa lebih siap menghadapi tahun 2023. Apalagi, apa yang dilakukan Surabaya itu sudah sama persis, plek dengan arahan Presiden Jokowi kemarin, karena ini arahan Pak Presiden, ya kita sudah kami jalan duluan, sudah kami lakukan di Surabaya," jelas mantan kepala Bappeko Surabaya ini.
Dalam kesempatan sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan pengarahan kepada seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), panglima daerah militer, kepala kepolisian daerah, dan kepala kejaksaan tinggi di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Kamis, (29/9/2022).
Salah satu arahan presiden adalah meminta semua Kementerian, Lembaga, hingga kepala daerah kompak tangani inflasi. Bahkan, salah satu caranya Presiden menyebutkan pemerintah daerah tidak perlu ragu menggunakan dana transfer umum dan belanja tidak terduga dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menutup ongkos transportasi dari tempat produksi menuju pasar.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Usulkan SERR ke Pusat
Selain itu, Presiden memberikan contoh, jika telur banyak di Bogor, Blitar, dan Purwodadi, maka pedagang di Palembang yang harga telurnya naik didorong untuk membelinya dari tiga daerah tadi.
"Biarkan pedagang atau distributor itu beli di Bogor, tapi ongkos angkutnya ditutup oleh APBD provinsi, kabupaten, maupun kota. Misalnya, ini misalnya, berapa sih ongkos truk dari Bogor ke Palembang? Saya cek kurang lebih Rp10 juta. Mungkin ini setelah penyesuaian BBM jadi Rp12 juta, Rp10 sampai Rp12 juta," kata Presiden.
Presiden meyakini inflasi akan lebih mudah untuk dikendalikan jika semua pihak bekerja secara detail, produksi komoditasnya didorong, dan transportasinya ditutup dari APBD. sb
Editor : Redaksi
