SURABAYAPAGI.COM, Pasuruan - KPU Kota Pasuruan mengusulkan tambahan anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Pasuruan Tahun 2020 kepada pemerintah Kota Pasuruan sebesar Rp 1,185 milyar. Dana tambahan itu akan digunakan untuk membayar honor dan logistik KPU yang membengkak akibat Covid-19. Hal itu disampaikan Ketua KPU Kota Pasuruan, Royce Diana Sari, Selasa (09/06).
Dia menuturkan, ditengah wabah Covid-19 pelaksanaan pilkada harus melaksanakan protokol kesehatan. Apalagi pemerintah pusat membuat kebijakan new normal. Artinya, membangun kebiasaan individu menjalani hidup sehat dan melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19. Atau biasa di sebut dengan kebijakan "berdamai" dengan Covid-19.
Baca Juga: Wakil Wali Kota Pasuruan Cek Gudang Logistik Pemilu
Untuk "berdamai" dengan Covid-19, proses pencoblosan di TPS wajib melaksanakan protokol kesehatan dan mengurangi jumlah pemilih agar tidak terjadi penumpukan masa.
Untuk itu KPU Kota Pasuruan akan menambah jumlah TPS menjadi 357 TPS dari sebelumnya sebanyak 330 TPS. Ada tambahan sebanyak 27 TPS. Tambahan TPS itu otomatis juga menambah jumlah personil KPPS dan PPDP (Petugas Pemutahiran Data Pemilih).
Baca Juga: KPU Kota Pasuruan Lakukan Setting Kelengkapan TPS
Tambahan dana tersebut juga akan digunakan untuk belanja APD (Alat Pelindung Diri) seperti, alat pelindung wajah, thermo gun, masker, hand sanitezer, wastafel portable, sarung tangan, multi vitamin, dan semprotan disinfektan.
"Kami mengajukan tambahan dana tersebut untuk honor dan logistik. Terkait belanja material protokol kesehatan, berdasar harga satuan pasar. Jadi usulan tambahan dana tersebut sudah kami hitung sedemikian rupa. Berapa nanti yang disetujui, itu keputusan pemerintah daerah," ucap Royce.
Baca Juga: Tren Covid-19 Naik, Tapi tak Timbulkan Kematian
Sejatinya, KPU Kota Pasuruan mendapat anggaran dari APBD Pemkot Pasuruan sebesar Rp 20 milyar. Dana itu sudah masuk rekening KPU tanggal 25 Maret 2020. "Empat hari kemudian, dana tersebut dibekukan akibat ramai wabah Covid-19 hingga pemerintah pusat mengeluarkan edaran pergeseran anggaran," tutup Royce. (dir)
Editor : Redaksi
