Home / Politik : Pendapat Pakar Politik Unesa dan Trunojoyo

Delapan Parpol Dukung Eri, Fungsi Kontrol Lemah

author surabayapagi.com

- Pewarta

Rabu, 08 Sep 2021 00:25 WIB

Delapan Parpol Dukung Eri, Fungsi Kontrol Lemah

 

SURABAYAPAGI, Surabaya - Pada Senin (06/09/2021) kemarin, setidaknya ada delapan partai politik (parpol) yang menyatakan sikap dukungan serta apresiasi atas kinerja kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Armuji dalam penanganan covid-19.

Baca Juga: Wali Kota Eri Cahyadi Sampaikan Pesan Jurdil untuk Warga Surabaya

Kedelapan parpol tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, dan Partai NasDem.

Menariknya, dari 8 parpol yang memberikan dukungan, 7 diantaranya adalah parpol oposan yang menjadi lawan politik  Eri Cahyadi pada kontestasi Pilkada 2020 lalu. 

Pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura yang juga Peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC) Surokim Abdussalam menilai, dukungan 7 partai oposan tersebut dapat mempengaruhi fungsi kontrol parlamen.

"Kalau koalisinya gemuk akan melemahkan fungsi kontrol. itu yang berpengaruh, kalau semua masuk kedalam koalisi maka yang melakukan fungsi check and balancing ini yang problematik. Kurang pasukan, kurang kekuatan," kata Surokim Abdussalam kepada Surabaya Pagi, Selasa (07/09/2021).

Kendati begitu, ia mengaku, tak merasa terkejut dengan peristiwa dukungan yang diberikan oleh ketua-ketua partai kepada pemerintahan politisi dari partai berlambang kepala banteng.

Hal ini terjadi, karena di Indonesia batas antara koalisi dan oposisi itu dalam praktiknya di berbagai daerah selalu tipis. Karena batas tersebut tipis, maka dalam prakteknya antara koalisi dan oposisi akan berjalan secara dinamis dan sulit permanen.

Penyebab utama dari ketidakdinamisan tersebut adalah karena situasi politik di Indonesia sangat kompleks. Ditambah lagi, parpol di Indonesia hasratnya selalu ingin merapat kepada kekuasaan, sehingga tidak memiliki ketekatan yang kuat untuk menjadi warga oposisi. 

"Jarang ada partai politik yang mau terus jadi oposan. Kadang berubah dan perubahannya begitu cepat terjadi. Jadi saya tidak kaget, apa yang terjadi di pilkada dan setelah pilkada, itu karena batas [oposan dan koalisi] terlalu tipis, mudah cair dan bahkan bisa berubah 180 derajat," katanya

Celakanya, di tengah pandemi seperti saat ini, sebetulnya dibutuhkan partai oposan yang kritis dan mengawasi segala gerak-gerik serta kebijakan pemerintah. Tujuannya agar masyarakat yang selama ini belum merasakan uluran tangan pemerintah, dapat disuarakan oleh partai oposan.

Karena secara teori, kata Surokim, kekuasan bila diawasi maka akan timbul kewaspadaannya, allertnesya dan awarnessnya. Namun bila, ceck and balance kurang, semua partai menjadi koalisi pemerintah maka secara teoritis akan problematik dan yang menderita adalah masyarakat.

"Jadi yang perlu dikampenyakan sekarang itu bahwa menjadi partai oposan itu bermanfaat. Tapi banyak yang memilik partai koalisi bukan oposisi. Itu repotnya politik di Indonesia," ucapnya.

"Moment covid-19 jadi momen bagi mereka. Ya walaupun muncul banyak istilah, ada yang nyatakan koalisi, ada yang bilang aliansi konstruktif, ada yang bilang silahturahmi. Tapi akhirnya koalisi juga, karena frequensinya sama, ya sama saja," katanya lagi.

Lebih lanjut ia menjelaskan, musabab munculnya dukungan partai oposan dapat dilihat dari 3 sudut pandang. Pertama adalah makro. Dari segi makro, pandemi covid-19 menjadi pintu masuk para oposan. Karena dengan adanya pandemi maka butuh prasyarat gotong-royong, kebersamaan dan sebagainya.  

"Akhirnya partai sadar bahwa lebih baik berjalan bergotong royong dan saling menguatkan," jelasnya. 

Baca Juga: Golkar Beri Rekom Eri Cahyadi, Baktiono: Apakah Konsisten?

Kedua dapat dilihat dari kondisi meso. Dari sudut pandang meso, ia melihat perkembangan di Surabaya saat ini cendrung ke arah positif. Ditambahlagi, dari sisi pembangunan juga telah pada jalurnya atau on the track. Hal inilah yang mengakubatkan partai-partai berupaya untuk bergabung dengan motif apresiasi. 

Terakhir dari kondisi mikro. Dari sisi kepemimpinan Eri Cahyadi dinilai sebagai figur yang sosialistik atau dapat membangun hubungan dengan partai manapun termasuk partai yang menajadi lawannya dalam kontestasi politik 2020 lalu. 

"Beliau bisa kemana-mana, bisa membuat cair hubungan politik itu. Beliau datang sowan ke partai ini, ke partai ini sehingga silahturohminya itu membawa efek akhirnya semua partai bisa menerimanya. Dan simpul-simpul yang sebelumnya terkunci itu akhirnya terbuka," katanya seraya mengingatkan "Tetapi sekali lagi, itu dinamis, perkembangannya tergantung kondisi,"

Surokim juga menilai, terbukanya PDIP dengan 7 partai oposan lainnya tersebut, memiliki motif yang tersembunyi. Salah satu yang menjadi perhatian adalah upaya dari PDIP dalam rangka menjaga kondusifitas serta pemerintahan kota Surabaya yang stabil. 

"Saya kira konteksnya itu untuk menjaga agar Surabaya ini tetap kondusif. Karena PDIP itu sudah terbiasa sendiri, kalau ada yang merapat ya oke2 saja. Jadi motifnya ya PDI butuh pemerintahan ini stabil. Tidak banyak gangguan, tidak gaduh, jadi mengambil langkah aman. Yang savelah," pungkasnya.

Demi Kepentingan Rakyat

Senada, pengamat Sosial-dari Unesa, Agus Mahfud Fauzi, gerakan oposisi itu sifatnya bukan like atau dislike. Tapi sifatnya adalah apakah program yang ada itu memang dibutuhkan warga Kota Surabaya atau tidak. “Yang terpenting, apa yang menjadi kebutuhan Kota Surabaya,” kata Agus pada Surabaya Pagi, Selasa (7/9/2021).
Kedepannya, pertemuan itu selanjutnya , apakah bisa diterima oleh semuanya. “Karena kan dalam posisi masih bertemu ya. Keputusannya kan harus diterima oleh semua pihak, tidak ada yang ditinggalkan.Pertama mengambil keputusan, kedua menjalankan keputusan,”ucap Agus lagi.
Kedepannya selama itu menjadi platform bersama kemungkinan tetap mereka (pemerintah dan oposan) akan membangun kota Surabaya secara bersama-sama. “Tetapi kalau misalkan ada mis atau ada ketidak temuan di antara mereka, maka kemungkinan mereka akan membuat garis, maksudnya beroposisi dengan pengambil kebijakan,”pungkasnya.

Cuma Apresiasi
Sementara itu, Ketua Golkar Surabaya yang juga juru bicara silahturahmi 8 Parpol Arif Fathoni menepis adanya tudingan untuk merapat kepada kekuasaan. Menurutnya, dukungan yang diberikan oleh 8 delapan parpol kemarin merupakan bentuk apresiasi mereka kepada pemerintahan Eri Cahyadi.

Baca Juga: 2024, Wali Kota Eri Cahyadi Optimis Penyelesaian TLHP BPK Jatim Capai 100%

"Silaturahmi ketua ketua partai kemarin itu adalah bentuk apresiasi kita atas segala upaya ikhtiar yang dilakukan oleh walikota dan wakil walikota dalam menangani pandemi covid di Surabaya. Jadi tidak ada maksud kepentingan politik di balik itu," kata Arif Fathoni saat dihubungi Surabaya Pagi

Menurut Fathoni, konfigurasi koalisi di tingkat pemerintah pusat dan daerah sangat berbeda. Di tingkat pusat, bila merapat kepada kekuasaan maka jatah untuk jabatan menteri kemungkinan besar akan tersedia. Sementara di daerah, kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) merupakan jabatan karir, sehingga tukar guling jabatan tatkala merapat pada kekuasaan sangat tidak mungkin terjadi.

"Jadi beda antara koalisi nasional dan daerah. Sehingga apa yang kami lakukan kemarin murni apresiasi karena kita semua tahu saat itu Surabaya sempat zona merah pekat dan keterisian rumah sakit tinggi. Dengan kerja keras pemerintah kota beserta seluruh jajarannya, alamdulillah saat ini kita turun ke level 2. Artinya ini juga keberhasilan, keberhasilan itu kan patut diapresiasi," ucapnya retorik.

"Jadi bukan karena kemudian ada kepentingan yang tersembunyi, sama sekali tidak ada. Ini murni kita melihat bahwa kinerja walikota dan wakil walikota dalam melakukan penanganan covid-19 ini relatif baik makanya kita Puji, ya kalau tidak baik tentu akan kita kritik karena tugas manusia saling mengingatkan," tambah pria yang akrab disapa Toni

Kendati begitu, Toni pun mengingatkan agar pemerintah Surabaya segera melakukan reposisi birokrasi. Khususnya yang berkaitan dengan rangkap jabatan kepala UPTD Surabaya.

"Saran kami tidak ada lagi kepala UPTD yang rangkap jabatan. Karena kalau rangkap jabatan tentu akan mempengaruhi kinerja mereka," tegasnya.

Selain itu pula, ia juga mengingatkan kepada masyarakat serta para UMKM Sentra Wisata Kuliner (SWK) agar bersabar dan menunggu pembagian bantuan dari pemerintah. Sejauh ini, penyaluran secara bertahap telah dilakukan oleh pemerintah bersama dinas-dinas terkait.

"Bagi masyarakat yang belum [menerima] mungkin masih nunggu giliran. Nah kalau untuk sentra wisata kuliner mungkin bisa berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga bisa mendapatkan bantuan. Karena beberapa kali moment kami turun mendistribusikan sembako secara bersama-sama, memang relatif meluas penerimanya," ucapnya. Ana/sem/rl

Editor : Redaksi

BERITA TERBARU