Dewan Desak Pemkot Buka Konsultasi Pengajuan Dana Hibah Kementrian

author surabayapagi.com

- Pewarta

Kamis, 10 Sep 2020 18:31 WIB

Dewan Desak Pemkot Buka Konsultasi Pengajuan Dana Hibah Kementrian

i

Wakil Ketua DPRD Reni Astuti. SP/ALQ

SURABAYAPAGI, Surabaya - Pandemi Covid-19 telah melumpuhkan sendi-sendi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Masyarakat kelas bawah yang bekerja di sektor informal, seperti pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), merasakan dampak yang cukup signifikan.

Wakil Ketua DPRD Reni Astuti mengatakan, salah satu program yang telah disiapkan pemerintah yakni bantuan kepada UMKM. Program tersebut kurang lebih sama dengan jaring pengaman sosial.

Baca Juga: Fenomena ‘War Takjil’ Ramadhan Jadi Berkah dan Peluang UMKM Tingkatkan Penjualan

"Saya mendorong pemerintah kota segera jemput bola," desak Reni.

Politisi PKS ini menekankan supaya pelaksanaan program tersebut tepat sasaran berdasarkan data dari kelompok penerima.

Berikutnya, penyaluran harus dilaksanakan sesegera mungkin secara cepat dan tepat. Untuk itu, peran penting pemerintah kota sebagai penyalur program bantuan ini sangat penting. Seperti, sosialisasi juga perlu dilakukan pemerintah kota. Supaya UMKM yang memenuhi kriteria bisa segera mengajukan. 

"Tidak ada salahnya pemerintah kota pro aktif, bisa menjadi fasilitasi, untuk kemudian bantuan dari pusat bisa dirasakan warga Surabaya," kata Reni.

Untuk itu diperlukan layana konsultasi. Termasuk bagaimana mekanisme penyaluran dana ini. Namun karena faktor pandemi, ia menyarankan dapat dilakukan seefisien mungkin. Menggunakan cara-cara praktis dan tidak menyulitkan masyarakat.

Baca Juga: Lia Istifhama: War Takjil Menjadi Momen Tepat Support UMKM

"Saya sarankan membuka layanan konsultasi online. Ini untuk memudahkan warga Surabaya yang ingin mengetahui program ini dan bagaimana cara mendapatkannya," jelas Reni.

Ia menambahkan, program bantuan dari kementrian di kondisi pandemi Covid-19 sangat diperlukan. Apalagi bagi, UMKM.

"Kalau secara nilai 2,4 juta per orang, itu mau tidak mau dalam kondisi terdampak seperti ini saya kira itu tetap dibutuhkan UMKM," ungkapnya.

Baca Juga: Bupati Sumenep Himbau Agar Produk Lokal Dipertahankan

Selebihnya pemkot harus informatif. Reni mengharap dana ini segera tersalurkan. Tidak ada alasan molor. "Kalau PHP kan kasihan. Sudah didata tapi tidak dapat. Ini peran pemerintah kota," paparnya.

Ditambahkan Reni, kalau misal dengan 2,4 juta ternyata belum menuntaskan persoalan. Ini bisa menjadi bahan pertimbangan dan pemikiran pemerintah kota kedepan."Apa intervensi pemerintah kota terhadap UMKM ini," pungkasnya. Alq

 

Editor : Mariana Setiawati

BERITA TERBARU