SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Dewan Penasehat Pengurus Besar Ju Jitsu Indonesia (PBJI) Jawa Timur (Jatim) Bambang Haryo Soekartono (BHS) menyampaikan pandangannya terkait minimnya anggaran pembinaan olahraga di wilayah Jawa Timur.
Ia menilai anggaran Puslatda sebesar Rp55 miliar untuk 65 cabor yang diterima Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim pada tahun 2023 sangatlah minim.
Baca Juga: Dapat Kepercayaan Masyarakat di Kursi Legislatif, BHS Dianugerahi Gaspol Pemilu 2024
“Jawa Timur itu provinsi besar dengan kota/kabupaten terbanyak di Indonesia, melebihi provinsi lain. Jumlah atletnya juga sangat banyak. Apalagi pada PON 2024 mendatang, ada tambahan puluhan cabor yang dipertandingkan dan dilombakan. Tentu dengan anggaran segitu tidaklah cukup,” kata BHS di sela pembukaan kejuaraan Provinsi Ju Jitsu di GOR Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Rabu (15/3/2023).
BHS mengaku khawatir jika program Puslatda proyeksi PON Aceh-Sumut tak akan berjalan optimal akibat adanya keterbatasan anggaran KONI Jatim saat ini.
Bahkan, ia membandingkan anggaran KONI Jatim dengan KONI DKI Jakarta yang menurutnya sangat kontras.
“Padahal di daerah lain di Jakarta yang dia hanya selisih 1 perak itu anggarannya 5 kali bahkan 6 kali lipat daripada anggaran di Jawa Timur,” ujarnya.
Selain itu, BHS juga membandingkan anggaran KONI Jatim dengan KONI Bekasi yang mendapatkan kucuran dana sebesar Rp53 miliar, hanya selisih Rp2 miliar lebih sedikit dari KONI Jatim.
“Bukan hanya wilayahnya saja yang lebih kecil, secara prestasi KONI Kota Bekasi juga jauh di bawah KONI Jawa Timur. Bekasi mendapatkan 53 miliar terpaut 2 miliar, apa prestasinya Bekasi terhadap nasional dibanding dengan Jawa Timur. Tapi mereka bisa dapat anggaran sebesar itu,” terangnya.
Baca Juga: Prabowo Terpilih Jadi Presiden, BHS Optimis Pencak Silat Makin Maju di Indonesia
“Sedangkan Jadi ini terus terang saya keras menyuarakan ini dan saya mohon ada perhatian dari Jawa Timur dan kita akan ikut desak dari teman-teman yang ada di Komisi 9 (DPR RI) untuk lebih perhatian,” imbuhnya.
Maka dari itu, BHS memberikan catatan khusus agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Bappeda bisa memberi perhatian lebih kepada olahraga di Jatim dengan menaikkan anggaran dan memberikan bonus pada atlet berprestasi.
“Sekda dan Kepala Bappeda seharusnya tak serampangan dalam menentukan anggaran untuk KONI Jatim. Kalau olahraga di Jatim mau berprestasi, eksekutif seharusnya memberikan dukungan yang baik. Kalau anggarannya minimalis, bagaimana bisa maksimal. Itu mustahil,” tegasnya.
Sebagai informasi, rencana anggaran belanja (RAB) yang diajukan KONI Jatim untuk Puslatda Jatim 100 proyeksi PON Aceh-Sumut adalah sebesar Rp250 miliar. Namun dari besaran yang diajukan, Sekda dan Kepala Bappeda menyetujui hibah untuk KONI Jatim hanya sebesar Rp55 miliar.
Baca Juga: Terima Laporan Terkait Money Politik, Bambang Haryo: Tuduhan Tersebut Tidak Berdasar
Angka ini jauh dari pengajuan KONI Jatim. Akibatnya, KONI Jatim harus memangkas seluruh anggaran hampir di semua sektor.
Mau tak mau mereka harus mengubah seluruh skema Puslatda yang sudah disusun dengan sedetail mungkin. Puslatda pun dipastikan berlangsung minimalis.
Selain itu, pengadaan maupun keikutsertaan pada Kejurnas yang sebelumnya masuk dalam rancangan Puslatda pun ditiadakan. sb
Editor : Redaksi
