SURABAYAPAGI, Surabaya- Perekonomian di Jawa Timur tetap tumbuh meski sedang dalam situasi pandemi Covid-19. Demikian diungkapkan oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Timur, Taukhid, S.E., M.Sc.IB., M.B.A.
Dalam press confrence Perkembangan Implementasi Kebijakan Fiskal Pemerintah di Wilayah Jawa Timur Semester I Tahun 2021 secara daring, Jumat (16/7/2021), Taukhid menjelaskan bahwa pendapatan dan hibah sebesar Rp 95,93 triliun.
Baca Juga: Penguatan Bisnis, Bank Jatim Cetak Kinerja Positif di tahun 2023
Padahal pada semester pertama tahun lalu, pendapatan dan hibah hanya sebesar Rp 89,50 triliun. Pendapatan tersebut berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 92,63 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 3,30 triliun. Penerimaan pajak terbesar dari cukai sebesar Rp 55,22 triliun. Disusul dari PPN sebesar Rp 17,34 triliun dan PPh sebesar Rp 16,80 triliun.
Kenaikan pendapatan juga diikuti oleh kenaikan belanja negara. Pada semester pertama tahun 2021 ini, belanja negara sebesar Rp 59,48 triliun. Sedikit naik dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp 58,90 triliun.
“Peningkatan ini menunjukkan aktivitas ekonomi yang positif. Artinya, APBN kita dipastikan aman terkendali meski saat ini kita sedang menghadapi pandemi Covid 19,” kata Taukhid.
Guna mendukung kebutuhan pendanaan pelayanan publik di Jatim telah dialokasikan TKDD (transfer ke daerah dan dana desa), pada tahun ini, sebesar Rp 75,34 triliun.
Dari alokasi itu, hingga 30 Juni 2021, terealisasi sebesar 51,95% atau Rp 39,14 triliun. “Realisasi TKDD tertinggi dicapai oleh Kabupaten Bojonegoro sebesar 63,48%, sedangkan realisasi terendah terjadi pada Kota Pasuruan dengan persentase sebesar 26,44%.
Dari jenis TKDD, hingga 30 Juni 2021, DAK Non Fisik memiliki tingkat realisasi tertinggi sebesar 59,66% sedangkan DAK Fisik memiliki tingkat realisasi terendah 3,81%,” papar Taukhid.
Meski masa pandemi Covid-19, Pemerintah terus menyalurkan dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan fisik di Jatim. Realisasi pada semester pertama tahun 2021 ini, jalan menelan biaya paling besar, yakni Rp 70,47 miliar. Selanjutnya bidang pendidikan Rp 19,78 miliar, irigasi Rp 18,74 miliar, dan sanitasi sebesar Rp 17,75 miliar.
“Adapun DAK non fisik, terealisasi pada bidang dana BOS reguler sebesar Rp 4,43 triliun. Dana BOS Reguler ini adalah dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah,” kata Taukhid.
Intervensi
Baca Juga: Kinerja PNM Berdayakan Ekonomi Perempuan Lampaui Grameen Bank
Dengan tujuan meningkatkan perekomian masyarakat Jatim, Pemerintah melakukan intervensi melalui penyelenggaraan kredit program. Ada 4 program yang ditujukan pada masing-masing kuadran. Kredit Komersil (market mechanism) untuk kuadran A dengan sasaran UMKM yang sudah bisa mandiri.
“Pemerintah menciptakan iklim yang kondusif dan kompetitif serta memberikan kemudahan, fiskal dan non fiskal,” ungkap Taukhid. Kepada usaha ultra mikro yang feasible tetapi tidak memiliki aset tetap untuk dijadikan agunan ke bank, ini masuk kategori kuadran B, ada program Ultra Mikro atau investasi dana bergulir.
“Pemerintah membantu dengan pembiayaan yang mudah dan murah,” kata Taukhid. Pada kuadran C, pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) seperti PKH, Rastra, e-warong, dan lain-lain. “Pemerintah wajib hadir memertahankan daya beli masyarakat dan memberdayakan mereka,” kata Taukhid.
Untuk kuadran D, yaitu usaha mikro yang tidak feasible karena biaya dari perbankan tinggi, Pemerintah membantu dengan cara memberi subsidi bunga. Subdisi ini direalisasikan melalui KUR (kredit usaha rakyat). Semester pertama tahun 2021 ini di Jatim, program-program untuk 4 kuadran tersebut telah terealiasi sebesar Rp 22,195 triliun. Dana tersebut tersalurkan kepada 728.138 kreditur. Jumlah ini cukup besar dibanding semester pertama tahun 2020 sebesar Rp 14,88 triliun, tahun 2019 sebesar Rp 13,42 triliun.
“Selain program kredit, APBN juga banyak digunakan untuk membantu masyarakat. Pemerintah memberikan subsidi listrik bagi masyarakat berpenghasilan rendah, subsidi elpiji 3 Kg, subsidi pupuk di bidang pertanian, subsidi untuk sarana transportasi kereta api, dan lain sebagainya. Subsidi mengalir terus ke Jatim,” kata Taukhid.
Dijelaskannya, sesuai prinsip kebijakan fiskal, sasaran APBN mencakup 4 hal. Terdiri dari (1) meningkatkan IPM, (2) mengurangi kemiskinan, (3) mengurangi pengangguran, dan (4) meningkatkan pemerataan kesejahteraan.
Baca Juga: Jokowi Kagum Pasar Among Tani, Khofifah: Optimis Dongkrak Ekonomi Batu dan Jatim
“Jadi salah kalau ada yang bilang, APBN tidak menyentuh masyarakat. Banyak sekali kehidupan masyarakat yang disentuh oleh APBN. Semua kita berada dalam APBN,” tandas Taukhid.
Didominasi Cukai
Yang menarik dalam acara ini, Taukhid mengungkapkan, penerimaan negara di wilayah Jawa Timur mencapai Rp 92.633.538.706.267. Di mana, lebih dari separo angka itu didapatkan dari pajak cukai. Yakni sebesar Rp 55.217.944.628.443. “Memang seperti ini adanya, meski pandemi Covid, tak mempengaruhi kebiasaan orang untuk merokok,”ucap Taukhid lagi.
Sementara di bidang pendidikan, meski tak ada kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah, realisasi Dana BOS mencapai hampir Rp 4,5 triliun dari pagu Rp 6,4 Triliun.
“Realisasi dana BOS ini untuk menunjang kegiatan anak-anak kita agar terfasilitasi untuk belajar di masa pandemic. Yang jelas penggunaanya akuntabel dan bisa di-trace,”imbuh Taukhid lagi.
“APBN yang kuat otomatis membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Makanya acara ini kita kasih tagline ‘Bersama Anda Membangun Ekonomi & Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Jawa Timur’,”pungkas Taukhid. (rl)
Editor : Redaksi
