SURABAYAPAGI, Surabaya - Dugaan adanya praktek politik anggaran yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya untuk mempersiapkan untuk memenangkan pasangan calon (Paslon) nomor urut 1. Paslon yang di usung oleh PDI P Eri Cahyadi-Armuji ini merupakan anak emas di Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
Pemanfaat anggaran dana APBD yang diduga dipolitisir salah satu contoh anggaran untuk kampung tangguh wani jogo Suroboyo. Sejak pandemi covid-19, April lalu masyarakat berjuang sediri. Selama hampir lima bulan masyarakat menggunakan dana pribadi untuk kampung tangguh dan tidak ada bantuan dari Pemerintah Kota Surabaya.
Baca Juga: Prabowo Presiden, Gerindra Sapu Bersih 39 Pilkada di Jawa Timur
Wakil DPRD kota Surabaya Reni Astuti mengatakan saat dirinya melakukan reses banyak keluhan terkait dengan tidak adanya bantuan dari Pemkot Surabaya untuk dana kampung tangguh untuk memerangi covid-19.
"Sejak April masyarkat menggunakan anggaran sendiri. Sudah kita dorong Pemkot untuk mengangarkan untuk kampung tangguh, namun tidak direalisasikan," kata Reni saat jadi pemateri di diskusi "Cangkrukan Demokrasi Sehat”, Jumat (2/10/2020).
Namun setelah lima bulan kemudian saat ada penentuan Paslon, Pemkot Surabaya memberikan dana kampung tangguh. Ini yang menjadi pertanyaan banyak pihak.
"Kenapa harus 5 bulan kemudian, pemkot mengluarakan perwali terkait dana kampung tangguh. pemehaman saya seharusnya April itu bisa digunakan, lewat belanja tidak terduga. Dimana bulan April itu pas lagi dibutuhkan masyarakat," katanya.
Ketua Kongres Advokad Indonesia (KAI) Jawa Timur Abdul Malik menghimbau kepada semua pihak untuk ikut mengawasi anggaran Pemkot Surabaya yang dikhawatirkan disalahgunakan untuk kemenangan salah satu calon pilwali Surabaya.
"Kita harus ikut mengawasi jika ada penyalahgunaan anggaran langsung kita laporkan," katanya.
Baca Juga: 15 PAC Gerindra Minta Hj Mimik Idayana Maju Jadi Cawabup Sidoarjo
Abdul Malik mengatakan, sejauh ini Pemkot Surabaya, khususnya wali Kota Surabaya Tri Rismahari telah tidak netral dan melakukan penyalahgunaan wenenang. "KPK harus turun, saya pastikan ini banyak penyalahgunaan wewenang oleh Wali Kota Surabaya," katanya.
Selain itu, kata dia, terkait dana kampung tanggug ini Abdul Malik mengatakan, seandainya yang direkom oleh PDIP perjuangan adalah Wisnu Sakti Buana, dana tersebut tidak akan direalisasikan.
"Berhubung Eri yang direkom, dana bantuan kampung tangguh itu langsung dibuatkan Perwalinya dan bisa direalisasikan. Ini sangat dipolitir oleh Risma," katanya.
Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur Novli Bernado Thyssen menambahkan, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tidak netral. Banyak bukti yang menggambarkan Risma cenderung berpihak ke paslon Eri-Armuji.
Baca Juga: Sebagai Bentuk Rasa Syukur, DPRD Kota Surabaya Gelar Bukber dan Beri Santunan Anak Yatim
"Penggunaan Taman Harmoni sebagai tempat pemberian rekom itu sudah contoh nyata bahwa Bu Risma tidak netral," ujarnya.
Menurutnya, selama ini Risma sebagai Wali Kota Surabaya melakukan perbuatan atau kebijakan yang menguntungkan pasangan calon Eri Cahyadi dan Armuji. Hal ini sudah bertentangan dengan pasal 71 ayat 3 undang undang 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dam wakilnya, Bupati dan wakilnya, dan wali kota dan wakilnya.
"Wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain terhitung sejak enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon," tandasnya. Alq
Editor : Mariana Setiawati
