Menkeu Sri Mulyani Prediksi PPKM Darurat Bakal Diperpanjang Hingga 6 Minggu Lagi. Menko Investasi dan Maritim Luhut Yakin 4-5 hari ke depan Pandemi Membaik. Politisi PKS Minta Luhut tidak Banyak Omong
Baca Juga: Apple akan Bangun Akademi Developer di Surabaya
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta – Belakangsan ini muncul sejumlah isu juga yang meminta Presiden Jokowi untuk mundur dari jabatan karena dianggap tidak sanggup dalam menanggulangi Covid-19. Publik menilai pandemi Covid-19 dari bulan ke bulan semakin menjadi-jadi.
Terkait cara penanganan covid-19, Presiden Jokowi menjadi sorotan sejumlah kalangan belakangan ini, karena dinilai gagal menangani pandemi Covid-19 di Indonesia yang kian menggila.
Sebagian kalangan juga mulai mendesak Jokowi untuk lengser, mengundurkan diri dan karena dinilai tidak sanggup melindungi rakyat Indonesia.
Di tengah desakan itu, beredar informasi sejumlah menteri kabinet Presiden Jokowi (Joko Widodo) bakal mundur secara massal. Tetapi Selasa kemarin, Jokowi, tak goyah selangkah pun. Ia sampai siang masih melantik perwira TNI-Polri di Istana Merdeka.
Menurut catatan resmi, Selasa (13/7/2021) kemarin, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia masih tinggi. Sementara untuk jumlah kasus positif hariannya tercatat sebanyak 47.899 orang, sehingga total secara keseluruhan menjadi 2.615.529 kasus.
Dan untuk kasus pasien COVID-19 yang meninggal, bertambah sebanyak 864 orang. sehingga menjadi 68.219 orang.
Selain itu, hingga kemarin seluruh kasus suspek yang dipantau oleh pemerintah yakni sebanyak 181.043 orang. Kemudian, jumlah penambahan kasus harian yang didapatkan dari hasil tracing melalui pemeriksaan yakni sebanyak 227.083 spesimen.
Praktis Indonesia mencatat kasus harian positif dan kematian baru akibat virus corona tertinggi di dunia pada Senin (12/7).
Jokowi Masih Pimpin Rapat
Mengutip data Worldometer, penambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia menempati urutan tertinggi dengan 40.427 orang, disusul Inggris sebanyak 34.471, dan India 27.404. Sementara kasus kematian harian Covid-19 Indonesia bertambah 891, kemudian disusul Brasil di urutan kedua dengan 765 jiwa, dan Rusia 710 korban meninggal.
Bersamaan ini, sejumlah elite partai, mantan menteri, mahasiswa dan politisi meminta Jokowi mundur. Tetapi sampai Selasa siang kemarin (13/7) Jokowi tidak goyah. Ia masih memimpin beberapa dengan sejumlah menteri, termasuk Menko Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Politisi yang paling kencang meminta Jokowi mundur adalah mantan pembantunya yaitu Rizal Ramli. ‘’ Saat ini Indonesia dipimpin oleh Jokowi saat ini sangat memprihatinkan,’’ kata Rizal Ramli disampaikan melalui video yang dibagikan akun @FirzaHusain di media sosial Twitter.
Rizal menilai, Presiden Jokowi sudah kehabisan akal dalam mengelola Indonesia. Itulah mengapa, dia menyarankan pemimpin negara itu mundur dan memberi kesempatan kepada kaum muda lainnya.
“Pak Jokowi lebih baik mundur baik-baik, dengan hormat. Kasih kesempatan yang lebih mampu kelola Indonesia,” ujar Rizal Ramli, Kamis (8/7/2021)
Lucu dan Sebalkan
Diluar Rizal Ramli, organisasi kemahasiswaan HMI memanggil masyarakat Indonesia untuk melakukan revolusi dan membentuk pemerintahan sementara.
Ketua Umum PB HMI MPO, Affandhy Ismail melalui akun Instagram-nya, @affandhy.ismail menulis “HMI bersama rakyat memanggil revolusi Indonesia 2021. Jokowi harus turun. Rakyat berdaulat bentuk pemerintahan sementara. Selamatkan demokrasi Indonesia untuk Indonesia menang,” tulisnya.
Juga Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule.
‘’Penanganan Covid-19 selama ini terkesan lucu dan menyebalkan,’’ katanya minggu lalu. Lucu lantaran pemerintah di awal pandemi datang selalu menganggap remeh virus. Hingga akhirnya Covid-19 total telah menyebabkan 61.686 warga negara meninggal dunia per Selasa kemarin (6/7).
Beragam penilaian dilakukan, mulai dari menyebut virus tidak akan masuk Indonesia karena birokrasi sulit, hingga corona takut panas khatulistiwa.
“Ya memang lucu. Apalagi di awal Februari 2020 (sebelum virus masuk Indonesia), Jokowi menawarkan Xi Jinping bantuan penanganan Covid-19. Kini setahun berlalu, giliran Luhut Pandjaitan yang bilang China akan beri bantuan ke Indonesia,” tuturnya , Rabu (7/7).
Iwan Sumule menilai penanganan ini menyebalkan lantaran nyawa manusia Indonesia dianggap sepele. Kegiatan rakyat terus dibatasi secara ketat, sementara gerbang perbatasan yang menjadi pintu masuk virus varian baru ke tanah air tidak ditutup.
“Kebodohan dipertontonkan, membuat banyak rakyat korban jiwa,” kesalnya.
Indonesia tengah menghadapi gelombang baru penularan Covid-19 yang diperparah dengan penyebaran varian Delta corona.
Sebelumnya terjadi polemik unggahan “Jokowi: The King of Lip Service” dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI).
Digulirkan Sahabat Jokowi
Kabar ketidakpuasan atas penanganan covid 19 dan tanda-tanda ke arah pengkhianatan dari kalangan menteri Kabinet Joko Widodo, digulirkan sendiri Arief Poyuono, sahabat Jokowi.
Politisi Partai Gerindra itu meminta dengan tegas agar jajaran menteri tetap solid mendukung Jokowi, terutama di saat pemerintah sedang berjibaku menangani dampak dari penyebaran virus mematikan ini.
Baca Juga: Mengapa Gibran dan Bapaknya Diusik Terus
Politisi Partai Gerindra Arief Pouyono meminta kepada seluruh jajaran menteri dan orang lingkaran Jokowi agar tetap konsisten dan solid bersama menghadapi krisis pandemi Covid-19.
“Saya berharap jangan ada menteri-menteri di kabinet dan orang orang lingkaran Jokowi melakukan penghiantan terhadap Jokowi saat pemberlakuan PPKM Darurat dalam penanganan dan penanggulangan Covid 19,” ucap Arief dikutip dari Rmol.id pada Kamis, (8/7/2021).
Bukan Saat Tepat
Analis politik yang juga Direktur Mahara Leadership, Iwel Sastra mengatakan, meskipun tidak ada peraturan yang melarang seorang menteri mengundurkan diri, namun secara etika, sekarang ini bukanlah saat yang tepat bagi menteri untuk mengundurkan diri.
Di sisi lain, kabar ini juga menjadi tantangan bagi Presiden Jokowi dalam memimpin kabinetnya agar keadaan segera pulih. Lonjakan kasus positif covid yang sangat tinggi saat ini perlu cara-cara luar biasa dalam penanganannya. Tentu ini tidak bisa dilakukan seorang diri oleh Presiden.
"Presiden Jokowi harus mampu bisa menata manajemen dan koordinasi antara menteri. Memotivasi para bawahannya untuk tetap optimis dalam menangani persoalan ini. Mendorong para pembantunya untuk berpikir kreatif menemukan solusi yang terbaik," terang Iwel Sastra, kemarin.
Klaim Sering Ditelepon Jokowi
Berbeda dengan pelaksana PPKM Darurat Luhut Binsar Pandjaitan mengaku dirinya tiap hari ditelepon Presiden Jokowi 2 hingga 3 kali.
Menurut Luhut Presiden Jokowi terus menerus memantau dan menanyakan bagaimana perkembangan penanganan dan kendala PPKM Darurat.
Luhut jika mengatakan jika Presiden Jokowi selalu meminta dirinya untuk mengutamakan kepentingan rakyat kecil.
Presiden Jokowi lanjut Luhut meminta tidak boleh ada rakyat yang susah makan karena pemberlakuan PPKM Darurat ini.
Dilansir dari akun Instagram Luhut, berikut pernyataan lengkap Luhut terkait dirinya yang selalu ditelepon Jokowi:
Sudah satu minggu lamanya dirinya diberi tugas oleh Presiden @jokowi untuk mengkoordinir pelaksanaan program PPKM Darurat demi menangani lonjakan kasus covid-19 saat ini.
Baca Juga: Kesimpulan Paslon 01 dan 03: Sumber Masalahnya, Gibran dan Cawe-cawenya Jokowi
Luhut berbeda dengan Sri Mulyani
Luhut Binsar Pandjaitan memprediksi kondisi pandemi di Indonesia bisa membaik dalam empat hingga lima hari mendatang, apabila semua poin penanganan penularan COVID-19 berjalan maksimal.
"Saya pikir dengan pelaksanaan vaksinasi, kemudian PPKM jalan secara bersamaan, obat dan oksigen, kemudian tempat tidur, saya melihat dalam empat-lima hari ke depan kita situasinya akan membaik," ujar Luhut dalam konferensi pers virtual pada Senin, (12/7).
Menanggapi pernyataan Luhut, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, menegaskan bahwa yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukan omongan belaka, melainkan aksi dan bukti nyata.
Menurutnya, daripada memprediksi dan sesumbar, alangkah lebih baik jika pemerintah membuktikan mampu mengatasi COVID-19 di tanah air. Pasalnya, hingga hari ini obat-obatan dan oksigen bahkan ruang rawat pun sulit didapatkan.
"Rakyat perlu aksi bukan janji. Oksigen dan obat-obatan masih susah dan harga tinggi. Perbanyak RS Lapangan dan RS Darurat COVID-19," ujar Mardani, Selasa, (13/7).
.Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat aatau PPKM Darurat bakal diperpanjang hingga 6 minggu guna menurunkan angka kasus Covid-19.
Ani, panggilan akrab Sri Mulyani mengingatkan risiko pandemi Covid-19 di Indonesia masih tinggi, terlebih dengan munculnya varian delta. Penerapan PPKM darurat diharapkan dapat menurunkan mobilitas masyarakat. “PPKM darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus Covid-19. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan,” jelasnya dalam bahan paparan saat Rapat Kerja bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/7/2021).
Ganti Luhut dengan Wiranto
Sementara Mantan Politisi Partai Gerindra, Arief Poyuono turut memberikan masukan kepada pemerintah terkait penangan Covid-19 yang kini tengah mengalami lonjakan kasus.
Arief Poyuono pun mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kembali menjadikan Jenderal TNI (purn) Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM.
Menurut Arief Poyuono bila penanganan Covid-19 dipegang oleh Wiranto, pasti keadaan darurat akibat pandemi seperti sekarang yang ditangani Menko Luhut tidak akan terjadi.
“Kalau Pak Wiranto Masih jadi Menkopolhukam situasinya engga kayak seperti ini,” ujar Arief Poyuono, melalui Twitter pribadinya @bumnbersatu, Senin, (12/7/2021).
Pasalnya, ia menilai kondisi darurat seperti sekarang ini akan dapat segera teratasi bila Wiranto turut menanganinya.
“Apapun dalam keadaan darurat The Real Four Star General Wiranto is The Best,” ingat arief. n jk/erc/cr5/rmc
Editor : Moch Ilham
