Baca Juga: Jelang Pemilu 2024, Jokowi Tambah Lagi Anggaran Pupuk Subsidi Rp 14 Triliun
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Permasalahan penyaluran pupuk subsidi tidak lepas dari buruknya peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. Akibat hal ini petani di Jawa Timur tidak kebagian pupuk bersubsidi hingga membuat ongkos produksi semakin tinggi.
Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi B DPRD Jatim Subianto. Politisi Partai Demokrat ini mengatakan soal pupuk itu jelas karena tidak ada kejelasan yang konsisten dari pembuat kebijakan dari pusat hingga daerah.
“Masalah pupuk itu unik. Berliku dan tidak jelas,” kata Pria yang akrab disapa Pak Bi ini, Rabu (30/11/2022)
Salah satu contohnya kata Pak Bi adalah banyaknya program untuk petani yang tidak diimbangi dengan konsistensi sesuai kebutuhan di lapangan. Contoh, ada program peningkatan produksi petani, secara itung itungan misal butuh 7 juta Ton pupuk. prakteknya cuman di beri 30 persen.
“Mana bisa optimal, itu kan gak konsisten dengan program. Ini program kan gak ada dukungan dari pihak penyedia pupuk,” jelas pria asli Kediri ini.
Tidak sampai disitu saja, jatah 30 persen itu juga secara praktek pembagiannya kayak hukum rimba, siapa yang kuat yang punya modal dia yang dapat pupuk subsidi.
Ironisnya, Dinas Pertanian seolah tutup mata dengan kondisi ini. tidak ada sosialisasi dan membiarkan kios yang menjadi mitra Pupuk Indonesia mengatur sendiri sesuai kebutuhan pasar, bukan atas jatah petani seharusnya.
"Mestinya Dinas Pertanian ya ikut mengatur mekanisme agar semua dapat. Bukan sesuai siapa yang datang duluan dibiarkan saja," tambahnya.
Subianto menjelaskan makin lama jatah pupuk subsidi ke Jatim Makin menurun drastis tahun ke tahun. Ia mengaku tak paham apa penyebabnya. Jatim ini makin ke sini makin turun jatahnya. Tahun depan ini bahkan hanya dapat alokasi sekitar 1,6 juta ton.
“Padahal kebutuhan ideal kita 2,7 juta ton. Sebelumnya Jatim masih memiliki jatah sekitar 2,3 juta ton. Padahal kan ada prediksi di tahun 2023 bakal terjadi resesi pangan. Harusnya dinaikkan, ini malah turun," herannya.
Subianto coba nawarkan solusi agar petani di Jatim dapat pupuk sesuai kebutuhan, salah satunya dengan realokasi serapan pupuk di wilayah lain.
"Misal ada provinsi yang ternyata pupuk subsdi ini tidak terserap, maka bisa diberikan ke Jatim. Agar efektif diberikan pada petani yang membutuhkan," usulnya.
Jika tidak mungkin, maka Jatim harus kreatif dengan membuat tehnologi pembuatan pupuk organik. Namanya Alat Pembuat Pupuk Organik atau APPO. Dinas pertanian bisa mengganggarkan program pembuatan APPO ini secara massal.
“Kenapa harus Dinas?karena biayanya lumayan besar untuk membuat satu alat APPO ini sekitar 60-80 juta rupiah," ungkapnya. rko
Editor : Redaksi
