SURABAYAPAGI.COM, Jakarta- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara mengaku tak akan ikut demonstrasi menolak perpanjangan masa jabatan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di depan istana pada Senin (11/4) mendatang.
Koordinator Pulau Jawa BEM Nusantara Ahmad Marzuki mengatakan pihaknya masih mematangkan kajian terhadap sejumlah isu. Dengan demikian, mereka belum akan bergabung dengan aksi unjuk rasa.
Baca Juga: BEM UI Gelisah Wacana Penundaan Pemilu, KPU Tenang
"Kemarin kami sudah konsultasi, tetapi belum ada kesepakatan ikut," kata Marzuki usai pertemuan dengan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto di Kantor Wantimpres, Jakarta Pusat, Jumat (8/4).
Marzuki menyampaikan BEM Nusantara tetap mengkritik kebijakan pemerintah. Mereka menolak penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden.
BEM Nusantara juga mendesak pemerintah menuntaskan persoalan kenaikan harga bahan pokok. Mereka pun meminta pemerintah mengusut dugaan mafia minyak goreng.
Marzuki membantah ada permintaan dari Wiranto agar BEM Nusantara tidak demonstrasi. Dia menyebut sikap itu murni ditentukan BEM Nusantara.
"Enggak, enggak seperti itu, negara ini negara demokrasi, tidak ada larangan untuk turun, pemerintah tetap memberikan kebebasan untuk menyampaikan aspirasi," ucapnya.
Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar aksi unjuk rasa di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (11/4). Rencana itu akan diikuti elemen mahasiswa lain dari berbagai perguruan tinggi.
Demonstrasi digelar dalam rangka menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Aksi juga dilakukan untuk memprotes kenaikan harga bahan pokok dan bahan bakar.
Sementara itu, Wiranto usai menerima perwakilan BEM Nusantara mengatakan tidak mungkin ada amandemen konstitusi terkait perpanjangan masa jabatan presiden.
Baca Juga: Ketua KPU-Wiranto, Bahas Persiapan Pemilu 2024
Wiranto menyebut wacana itu tak banyak mendapat dukungan di MPR. Menurutnya, hanya tiga fraksi DPR yang mendukung wacana tersebut.
"Dari sembilan parpol, hanya tiga parpol yang setuju mengubah itu.... Dibawa ke MPR, ditambah DPD, DPD tidak setuju. Jadi, mana mungkin terjadi perubahan amandemen UUD 1945 mengenai jabatan presiden tiga periode?" kata Wiranto dalam jumpa pers di kantornya tersebut.
Wiranto berkata hingga saat ini juga tidak ada upaya dari berbagai pihak mewujudkan amandemen itu. Dia mengatakan selama ini perpanjangan masa jabatan presiden sebatas wacana.
Mantan Panglima TNI itu berkata pemerintah tak pernah merencanakan amandemen konstitusi. Hal yang sama juga terjadi di parlemen.
"Sebenarnya sudah jelas wacana itu akan berhenti di wacana karena tidak akan dapat diimplementasikan, diwujudkan, dan dilaksanakan karena alasan-alasan tadi itu," ucapnya.
Baca Juga: Ridwan Kamil Ajak BEM Seluruh Indonesia Se-Jawa Barat Respons Disrupsi dan Bantu Berantas Tengkes
Wiranto meminta masyarakat tak lagi sibuk memperdebatkan perpanjangan masa jabatan presiden. Dia memastikan Presiden Jokowi menolak wacana tersebut.
"Mengapa kita masih meributkan soal itu? Meributkan, mempermasalahkan, mendebatkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi ini kan sia-sia," tutur dia yang menjabat Menko Polhukam pada periode pertama kepresidenan Jokowi (2014-2019) tersebut.
Sebelumnya, sejumlah menteri mewacanakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Mereka beralasan Indonesia butuh waktu untuk pemulihan ekonomi.
Pernyataan para menteri itu menimbulkan penolakan publik. Presiden Jokowi pun meminta anak buahnya tak lagi berbicara tentang itu. jk, 5
Editor : Moch Ilham
