DPR Dorong UMKM Lebih Berani Tingkatkan Kinerja Ekspor

author surabayapagi.com

- Pewarta

Senin, 28 Nov 2022 11:23 WIB

DPR Dorong UMKM Lebih Berani Tingkatkan Kinerja Ekspor

i

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima.

SURABAYAPAGI.COM, Solo - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mendorong para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk lebih berani melakukan ekspor barang hasil produksinya. Pasalnya, Sejauh ini kontribusi UMKM untuk ekspor dinilai masih terlalu kecil.

Padahal, kontribusi UMKM ke produk domestik bruto (PDB) mencapai 60 persen, dan mampu menyerap 97 persen tenaga kerja di Indonesia.

Baca Juga: Fenomena ‘War Takjil’ Ramadhan Jadi Berkah dan Peluang UMKM Tingkatkan Penjualan

“97 persen untuk hal yang terkait dengan lapangan kerja itu di UMKM. PDB (produk domestik bruto) mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 60 persen. Ekspornya masih terlalu kecil, hanya sekitar 14 persen,” kata Aria di sela-sela sosialisasi kemitraan UMKM BUMN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang digelar di Kota Solo, Sabtu (26/11/2022). 

Maka dari itu, pihaknya berharap ada peningkatan ekspor bagi pelaku UMKM. Hanya saja, menurutnya, UMKM tidak bisa berjalan sendiri dan harus diberikan dukungan, di antaranya akses untuk mereka masuk ke ekspor. Seperti permodalan, peningkatan kualitas produk dan akses pasar.

Baca Juga: Lia Istifhama: War Takjil Menjadi Momen Tepat Support UMKM

Salah satu BUMN yang telah menjembatani adalah BNI Xpora. Oleh sebab itu, pihaknya berupaya mempertemukan UMKM produsen yang memiliki kualitas ekspor dengan BNI Xpora. Sehingga diharapkan para pelaku UMKM bisa memanfaatkan kemudahan tersebut.

"Para pelaku UMKM kita dorong untuk memanfaatkan proses perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS)," ujarnya.

Baca Juga: Bupati Sumenep Himbau Agar Produk Lokal Dipertahankan

Menurut Bima, salah satu ketakutan yang dirasakan UMKM adalah mengenai pajak. Kekhawatiran dicairkan bahwa mengenai pajak, pemerintah akan berlaku adil, yakni masalah penerimaan negara dari UMKM akan diukur dengan cara yang tidak memberatkan, apalagi mematikan kemampuan dalam berproduksi. 

“Perlu ada literasi dan penjelasan kepada pelaku UMKM yang seolah-olah OSS itu memberikan ketakutan dalam urusan pajak. Padahal fasilitasi tentang OSS dari binaan permodalan sampai insentif demikian besar,” pungkasnya. sl

Editor : Redaksi

BERITA TERBARU