SURABAYAPAGI, Surabaya - Masalah penyaluran dana bantuan sosial (bansos) yang terlambat hingga Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma) mencak-mencak kepada petugas salah satu bank dalam Perhimpunan Bank Milik Negara (Himbara) terkuak.
Penyaluran dana bansos terhambat akibat adanya surat dari seorang direktur di Kementerian Sosial (Kemensos) kepada pihak bank.
Jadi direktur tersebut memerintahkan pihak bank memblokir rekening penerima dana bansos lantaran data penerima manfaat belum tuntas.
Baca Juga: Bansos Anak Yatim di Malang akan Naik
Saya tegaskan bank Himbara tidak pernah bermaksud mempersulit pembagian bansos.
Karena apa? Dari awal BUMN-BUMN kita sudah dapat perintah yang jelas dari Presiden (Joko Widodo) dan Menteri BUMN (Erick Thohir) untuk bekerja keras membantu pemerintah untuk memerangi pandemi.
Menurut saya, bank Himbara tidak mungkin menghalang-halangi kalau data dan perintah dari Kemensos jelas.
Baca Juga: Pemkab Gresik Mulai Salurkan Bansos di 18 Kecamatan
Saya mendapat informasi, salah seorang direktur di Kemensos yang meminta rekening penerima dana bantuan diblokir sementara dalam rangka pemenuhan data.
Nah, ternyata Bu Risma melakukan protes di lapangan, padahal bank tidak bisa transfer karena perintah dari Kemensos. Ada surat permintaan blokir dari direktur.
Risma sempat memarahi beberapa bank Himbara yang menjadi mitra Kemensos karena memblokir rekening penerima bansos. Emosi Risma diluapkan saat berkunjung ke sejumlah daerah, di antaranya Jember, dan Bandung.
Setelah video Risma memarahi bank Himbara viral, Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kemensos Rahmat Koesnadi mengirimkan surat baru ke bank untuk membuka blokir rekening penerima dana bansos.
Baca Juga: Semua Butuh Koalisi
Dari fakta ini saya mengimbau antarpihak tidak saling menyalahkan. Tapi bagaimana kita membenahi secara bersama-sama ya, pasti seluruh stakeholder yang ada ini ingin menyukseskan pelaksanaan bansos ini agar wabah pandemi ini bisa kita perangi bersama, dan penderitaan rakyat bisa kita kurangi sesuai dengan target pemerintah
(Dikatakan Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Andre Rosiade dalam keterangan tertulis, yang dikutip dari laman medcom.com pada Rabu (07/9)).
Editor : Mariana Setiawati
