SURABAYAPAGI.COM, Kediri - DPRD Kota Kediri menggelar Paripurna Pandangan Umum (PU) terkait rancangan perubahan PABD tahun 2022.
Pandangan umum yang dibacakan delapan fraksi DPRD Kota Kediri tersebut langsung mendapat jawaban Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar.Beri Jawaban atas Pandangan Umum Delapan Fraksi DPRD Kota Kediri Terkait Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
Baca Juga: Seniman Pecut Kediri Demo di Depan DPRD Kota Kediri
Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar dalam pernyataannya saat memberikan jawaban mangaku, delapan fraksi tersebut memberikan pertanyaan dalam pandangan umum mereka di rancangan perubahan APBD Kota Kediri tahun anggaran 2022.
"Terima kasih kepada DPRD Kota Kediri yang telah melakukan pembahasan terhadap rancangan perubahan APBD tahun 2022. Semoga semua ini memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Kediri," ujarnya di Ruang Sidang DPRD Kota Kediri yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Kediri Gus Sunoto Imam Mahmudi dan Wakil Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus, Kamis (22/9/2022).
Baca Juga: DPRD Sediakan Lift Permudah Akses Penyandang Disabilitas
Wali Kota Kediri menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti diantaranya terkait penanganan dampak kenaikan BBM. Pemerintah Kota Kediri memberikan dukungan terhadap pemberian BLT oleh pemerintah pusat berupa bantuan sosial, pelatihan kerja, bantuan transportasi. Pemerintah Kota Kediri menyediakan portal web Siaga Inflasi Aman Terkendali (SIASAT). Di dalamnya terdapat beberapa program seperti call center, pendaftaran wirausaha baru, bantuan modal melalui Kurnia, jadwal operasi pasar, info harga komoditi, cek bansos, dan registrasi tukang ojek. "Semua sudah tersedia di web SIASAT masyarakat bisa mengaksesnya," ujarnya
Untuk pertanyaan mengenai data kemiskinan dan penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran. Wali Kota Kediri mengungkapkan Pemerintah Kota Kediri melakukan validasi dan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Pemutakhirannya dilakukan melalui musyawarah kelurahan dan sesuai ketentuan yang berlaku. Agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. "Pemerintah Kota Kediri melibatkan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan tim reaksi cepat. Validasi kita lakukan secara rutin," ungkapnya.
Baca Juga: Dewan Minta Ada Evaluasi Kebijakan Wali Kota Kediri Terkait 5 Hari Sekolah
Selanjutnya Abdullah Abu Bakar menjawab pertanyaan mengenai perbaikan dan pelebaran Jembatan Bandar Ngalim. Dimana dengan ditutupnya Jembatan Bandar Ngalim akan menambah volume kendaraan di Jembatan Brawijaya dan Semampir. Terkait hal itu Abdullah Abu Bakar menjelaskan beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri. Pertama memaksimalkan fungsi ATCS di Simpang Brawijaya dan Ruang Pusat Pengendali Lalu Lintas secara berkala pada pukul 06.00 - 22.00. Kedua melakukan penertiban dan penataan parkir pada ruas jalan Brawijaya, Wachid Hasyim, dan KDP Slamet untuk memperlancar akses menuju dan keluar Jembatan Brawijaya. Ketiga menempatkan personil di titik-titik rawan kepadatan yang akan membantu mengurai kepadatan lalu lintas. Keempat secara rutin melakukan himbauan melalui pengeras suara yang ada di setiap persimpangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas di seluruh Wilayah Kota Kediri. Keenam memasang Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan Alternatif sebanyak 26 titik. "Kita sudah lakukan beberapa upaya untuk mengantisipasi kemacetan," jelasnya.
Hadir pula dalam kegiatan ini Ketua Pengadilan Negeri Kota Kediri Maulia Martwenty, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perwakilan Forkopimda, Sekretaris Daerah Kota Kediri, Sekretaris DPRD Kota Kediri serta Kepala OPD Pemerintah Kota Kediri. Can
Editor : Redaksi
