SURABAYAPAGI, Surabaya - Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak mewacanakan organisasi Kepramukaan independen dan lepas dari kepentingan politik. Politisi Golkar ini meminta posisi Ketua Kwarda Jatim tidak harus dijabat Wakil Gubernur Jatim. Statemen ini menuai kecaman di internal Pramuka sendiri.
Sahat mengatakan, saat ini posisi Ketua Kwarda Pramuka Jatim yang kosong pasca ditinggalkan mantan Wagub Jatim Saifullah Yusuf karena masa jabatannya berakhir, dan kabarnya jabatan itu akan diisi oleh Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak
Baca Juga: PDIP Was-Was Dijegal Golkar
“Kita tahu rata-rata Wagub itu akan maju di Pilgub Jatim. Karenanya kalau dia sebagai Ketua Kwarda Pramuka, maka pramuka yang merupakan organisasi independent harusnya jauh dari jabatan politik,” jelas Sahat, kemarin.
Sebaliknya, dia menyarankan supaya ketua Kwarda pramuka Jatim diberikan pada kepala OPD seperti Kadis Pendidikan atau Dinas Pariwisata. “Saya secara pribadi minta mulai sekarang Ketua Kwarda Pramuka dipegang oleh kepala OPD dan tidak lagi Wagub,” urainya.
Jika ada pihak yang tidak setuju dengan wacana ini, lanjut Sahat, tidak masalah. “Namanya juga statement wacana, yang gak setuju dengan saya itu wajar-wajar boleh aja itu hak orang lain yang saya hormati,” sahutnya.
Bagi Sahat masukan ini jangan menimbulkan konfrontatif dengan Wagub Jatim Emil Dardak yang bakal mencalonkan diri sebagai Ketua Kwarda Pramuka Jatim. Sebab lembaga pramuka itu lembaga sosial yang harus dilindungi bersama. “Kalo saya atau Pak Emil itu Kan politisi. Jadi beda dengan warga pramuka yang bebas dari politik,” sebutnya.
Baca Juga: Golkar Kota Kediri Dipastikan Usung Vinanda di Pilkada 2024
Sementara itu, mantan Sekretaris Kamabida Pramuka Jatim 2016-2020 Agus Syamsudin menanggapi statemen Semacam itu dikuatirkan menyinggung kader kader pramuka di bawah. “Saya kuatir melukai dan menyinggung perasaan kwarcab Pramuka yang selama ini secara organisasi sudah punya panduan Undang-Undang dan AD/ART untuk memilih ketuanya,” terang Agus, Sabtu (3/9/2020).
Menurutnya, selama aktif di organisasi Pramuka, Agus menyebut proses Musda adalah hak prerogatif kwartir cabang sebagai penentu suara. “Selama ini kami di Pramuka sudah punya prinsip memilih secara demokratis dan menghasilkan ketua Kwarda yang bekerja dengan baik memimpin pramuka di daerah,” tegasnya.
Mantan Kepala Dinas Kehutanan Jatim ini mencotohkan, selama ini pelaksanaan Musda Kwarda Jatim selama ini Selalu berjalan secara demokratis. “Para ketua Kwarcab Tidak bisa di komando atau diatur-atur untuk tidak memilih apa yang sudah menjadi pilihan mereka masing-masing,” terang Agus yang menjadi pengurus Pramuka Jatim di era kepemimpinan Soenarjo dan Saifullah Yusuf yang keduanya adalah Wakil Gubernur Jatim.
Baca Juga: Golkar Bisa Ulangi Jadi Partai Penguasa
Hematnya, Agus meminta pihak diluar Pramuka tidak mencampuri terlalu jauh proses pergantian kepemimpinan di Pramuka Jatim. “Jangan kemudian yang tidak pernah di pramuka bikin statemen yang seakan akan lebih tahu soal pramuka,” sebut Agus. rko
Editor : Mariana Setiawati
