SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - DPRD Surabaya mulai berani mengkritisi lambannya sejumlah proyek pengerjaan infrastruktur Pemerintah Kota dibawah kepemimpinan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Terutama soal pengerjaan infrastruktur untuk kemaslahatan orang banyak. Diantaranya jalan dan drainase di Surabaya.
Dari pantauan Surabaya Pagi di lapangan, Rabu (21/9/2022), beberapa ruas di daerah Surabaya serentak mengalami perbaikan box culvert. Bahkan sampai ada yang mengalihkan lalu lintas dan aktivitas pedagang kaki lima. Mulai dari sepanjang Dharmawangsa seberang RSUD Soetomo, kemudian di Jalan Ketintang Madya, juga di Jalan Ambengan Surabaya. Beberapa ruas jalan sudah dibongkar. Sedangkan, box culvert masih menumpuk belum ada pengerjaan.
Baca Juga: Dewan Minta Pemkot Surabaya Serius Tangani Pengelolaan Sampah TPA Benowo
DPRD Surabaya pun menyorotinya. Salah satunya, anggota DPRD dari partai pengusung Wali Kota Eri Cahyadi dari PDIP. Yakni dari Komisi C DPRD Surabaya, Sukadar. Sukadar menjelaskan, hingga saat ini, seluruh pengerjaan infrastruktur yang di antaranya jalan dan drainase di Surabaya masih berjalan sekitar 49,5 persen.
“Saya pesimis pengerjaan tersebut tuntas tahun ini. Efektif kerja sampai menjelang Natal. Sedangkan sekarang sudah pertengahan bulan 9. Padahal infrastruktur ini ditunggu masyarakat. Misalnya pengerjaan yang urgent adalah drainase, karena akan musim hujan,” ujarnya, Rabu (21/9/2022).
Lebih lanjut politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, seharusnya ada perubahan kebijakan oleh Pemkot Surabaya, dalam hal ini Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM), berkaitan dengan sistem proyek pengerjaan.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Kebut Pengerjaan Estetika Kota Lama
“Komisi C berharap di tahun berikutnya, proses pengerjaan bisa diawali ketika penetapan APBD. Kan sudah tahu angkanya, kemudian dikebut. Proses lelang dimulai bulan Mei. Start pengerjaan bulan April, sehingga diperkirakan sampai Desember tuntas pengerjaan itu,” imbuh Sukadar.
Sukadar kembali mengatakan, karena lambannya kebijakan, berimbas pada tidak selesainya pengerjaan infrastruktur hingga habis tahun APBD. Sehingga ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang harus di kembalikan ke Kas Daerah.
“Ini sangat disayangkan, karena pengerjaan tidak maksimal dengan anggaran yang tersedia. Kondisi ini beda dengan sisa anggaran. Misalnya dengan anggaran yang tersedia penggunaannya bisa ditekan, namun progres pengerjaannya sesuai target tahun anggaran. Kalau itu saya angkat topi,” terangnya.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Usulkan SERR ke Pusat
Sukadar menambahkan, akibat lambannya kebijakan, banyak proyek pembangunan infrastruktur di beberapa wilayah yang tertunda.
“Ada yang menunggu sudah menunggu 3 tahun, bahkan ada yang 5 tahun. Saya pesimis pembangunan infrastruktur bisa cepat, kalau tidak ada perubahan kebijakan sistem kebijakan dan tidak ada terobosan,” pungkasnya. ari/ana/rmc
Editor : Moch Ilham
