DPRD Telisik Bank Jatim
SURABAYA PAGI, Surabaya Mencuatnya masalah kebobolan yang terjadi di sejumlah kantor cabang hingga kantor pusat Bank Jatim, memantik perhatian Komisi C DPRD Jawa Timur maupun akademisi perbankan. Termasuk kasus dugaan hilangnya nasabah Rp 2,7 miliar di Bank Jatim Cabang Pamekasan yang kini sedang dalam penyidikan pihak kepolisian. Bank Jatim yang sudahgo public dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI), harusnya menerapkan prinsip kehati-hatian. Namun yang terjadi malah bolak-balik kebobolan. Padahal, seluruh Pemda di Jatim menempatkan dananya di Bank Jatim. Belum lagi dana masyarakat yang terhimpun di bank ini. Kasus bobolnya dana ini membuat khawatir publik tak akan lagi percaya dengan Bank Jatim. Karena itulah, DPRD Jatim bakal meminta laporan keuangan seluruh cabang Bank Jatim.
---------------
Demikian diungkapkan Dr. Lutfi, M.Fin, pakar perbankan STIE Perbanas Surabaya, dan M Fawait, Ketua Komisi C DPRD Jatim, yang dihubungi Surabaya Pagi secara terpisah, Selasa (21/1/2020). Menurut Dr. Lutfi, peristiwa pembobolan Bank Jatim Pameksan ini lagi-lagi mencoreng nama baik bank pelat merah tersebut. Soalnya, sebelum ini Bank Jatim juga pernah mengalami peristiwa serupa, bahkan beberapa kali. "Saya khawatir publik tidak akan lagi percaya dengan Bank Jatim," cetus Dr Lutfi kepadaSurabaya Pagi, Selasa (21/1) kemarin.
**foto**
Dr Lutfi menjelaskan, pembobolan bank sejatinya bisa dilakukan melalui dua jalan yaitu kredit dan dana. Kredit, pada umumnya pembobolan dilakukan dengan mengajukan permohonan kredit fiktif. Sementara pembobolan dana, bisa dilakukan via dua skema, elektronik dan manual. Seperti yang sudah diketahui, pembobolan dana nasabah melalui skema elektronik itu di antaranya adalah skimming. Pelakunya bisa dari pihak luar dan dalam bank.
Nah, yang terjadi pada Bank Jatim Pamekasan, sambung Dr Lutfi, adalah pembobolan dana nasabah melalui skema manual. Menurut mantan Ketua STIE Perbanas ini, kepala cabang Bank Jatim Pamekasan yang sudah jadi tersangka ini tahu betul mengenai profil targetnya, dalam hal ini pihak desa yang menyimpan alokasi dana desa (ADD) di Bank Jatim.
Sebelumnya, sejumlah kepala desa di Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan dibuat kaget dengan raibnya dana ADD pada bulan Agustus 2019. Dana ADD itu sendiri ditabung di Bank Jatim Unit Keppo, Kecamatan Galis. Jumlah uang yang raib di masing-masing rekening desa bervariasi, mulai dari Rp20 juta hingga Rp45 juta.
Menurut Dr Lutfi, dana pemerintahan ini berbeda dengan dana nasabah pada umumnya. Tidak seperti rekening nasabah biasa yang sehari-hari atau beberapa hari sekali bertransaksi dan langsung mengetahui saldonya, dana pemerintahan ini bisa satu tahun tidak dipakai. Celah inilah yang diduga dimanfaatkan oleh tersangka.
"Kepala cabangnya cerdik. Dia tahu kalau dana-dana pemerintahan itu jarang dipakai," tutur Dr Lutfi. "Misalnya, dia tahu kalau dana itu tidak akan dipakai sampai tahun depan. Dia ambil dulu, masukkan ke deposito. Kalau sudah cair, baru dananya dikembalikan ke rekening," tambahnya.
Mental SDM
Berdasarkan struktur di perbankan, pembobolan tersebut tidak mungkin dilakukan seorang diri. Paling tidak, ada dua orang lagi yang patut diduga terlibat. Yang pertama adalah teller, dan yang kedua adalah kepala teller. "Kalau dana yang diambil besar, maka kewenangan kepala cabang hingga bank tingkat provinsi. Tapi ini kan yang diambil sedikit-sedikit. Jadi, selain kepala cabang, setidaknya ada dua orang lagi yang terlibat," terang Dr Lutfi.
Menurut Dr Lutfi, Bank Jatim mesti meningkatkan sistem pengawasan profil transaksi para nasabahnya demi meminimalisir fraud. Misalnya, pemerintahan desa jarang memakai dana desa. Lalu, tiba-tiba ada transaksi yang tidak sesuai dengan profil. Sistem peringatan bank harusnya sudah memperingatkan. "Namun kembali lagi ke manusianya. Sebagus apapun sistemnya kalau mentalnya lemah, ya tetap saja kebobolan," ucap Dr Lutfi.
Selain sistem pengawasan profil yang diperketat, peristiwa pembobolan Bank Jatim Pamekasan ini seyogyanya bisa dijadikan momentum bagi Pemprov Jatim untuk meningkat kinerja banknya. Apalagi, beberapa waktu yang lalu jajaran direksi Bank Jatim diisi oleh orang-orang baru. Gubernur Jatim, lanjut Dr Lutfi, harus punya sikap tegas dalam rangka memperbaiki kinerja banknya.
"Kalau Bank Jatim terus-menerus kebobolan, hal itu berhubungan dengan masa depan bank. Masyarakat sudah tidak percaya lagi karena merasa tidak aman menyimpan uang di Bank Jatim. Kalau Bank Jatim tetap mengandalkan pegawai negeri, bagaimana mau bersaing?" tukas Dr Lutfi.
Dibahas Komisi C
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Jatim, M Fawait mengatakan, pihaknya langsung rapat bersama seluruh anggota begitu mendengar kabar yang cukup mencoreng nama baik salah satu BUMD Jatim itu. Komisi C langsung menindaklanjuti kabar itu, awal bulan Februari akan mengunjungi Bank Jatim Cabang Pamekasan, tegas Fawait, Selasa (21/1/2020).
Rencananya, Komisi C juga akan mengajak tim dari Bank Jatim Pusat. Sebenarnya kita bisa saja manggil Direksi bank Jatim ke kantor DPRD. Tapi akan lebih mengena bila kita datang langsung ke sana, terang lulusan ekonomi dan keuangan Unair ini.
Dengan datang langsung ke Bank Jatim Cabang Pamekasan, lanjut Fawait, Komisi C akan bersama-sama menjalankan fungsicontrolling terhadap BUMD di Jawa Timur. Kita akan ngecek sekaligus semuanya. Mulai laporan keuangannya, laporan kredit, bagaimana SDM dan sebagainya, sebutnya.
Pihaknya sangat berharap, kejadian kelalaian di Bank Jatim seperti ini tidak lagi terjadi di masa yang akan datang. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat dan evaluasi seluruh manajemen Bank Jatim. Serta meningkatkan kinerja Direktur Kepatutan agar lebih berhati-hati lagi. Saya minta bank Jatim meningkatkan pengawasan dan evaluasi di semua Cabang cabang secara menyeluruh, paparnya.
Fawait mengaku DPRD sangat intens melakukan komunikasi dengan Bank Jatim, terkait kinerja secara perusahaan yang sudahgo public. Untuk sementara ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh nasabah. Karena kasus semacam itu kadang banyak terjadi di bank-bank BUMD maupun BUMN. Akibat ulah dari oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab terhadap tugasnya.
Tapi kita tidak boleh lemah dan terus memantau. Saya yakin Bank Jatim kinerjanya masih cukup signifikan terutama dalam hal Pendapatan Asli Daerah, ungkap politisi Gerindra ini.
Karena capaian kinerja keuangan Bank Jatim 2019 meningkat 100% dari tahun 2018 lalu. Untuk tahun 2020 target PAD kita naikkan, untuk mencapainya tentu harus ada peningkatkan performa kinerja bank Jatim secara keseluruhan baik di kantor pusat maupun cabang, ungkapnya.
Konfirmasi Corsec
Surabaya Pagi kembali berupaya meminta tanggapan kepada Manajemen Bank Jatim, dalam hal ini Corporate Secretary (Corsec) Bank Jatim Glembloh Priambodo. Dari upaya telepon dan pesan Whatsapp, tak ada yang ditanggapi oleh Corsec.
Konfirmasi melalui Whatsapp berbunyi, "Selamat malam Pak, saya Rangga dari Surabaya Pagi. Saya hendak minta tanggapan Bapak mengenai pembobolan Bank Jatim Pamekasan oleh kepala cabang sebanyak Rp2,7 miliar. Apa langkah manajemen Bank Jatim setelah polisi menetapkan kepala cabang sebagai tersangka? Terima kasih...."
Seperti diberitakan, sebelum kasus pembobolan dana nasabah Bank Jatim di Pamekasan ini terungkap. Bank yang sahamnya dimiliki Pemprov Jatim dan Pemda se Jatim ini, diketahui bolak-balik kebobolan. Kebanyakan pembobolan melalui pengajuan kredit. Seperti kredit Bank Jatim yang diberikan ke PT Surya Graha Semesta (SGS) senilai Rp 155 miliar. Kredit ini diloloskan saat Bank Jatim dipimpin Hadi Sukrianto. Kasus ini berhasil dibongkar setelah dilaporkan ke Bareskrim Polri. Dalam kasus ini dua pejabat Bank Jatim menjadi tersangka, yakni Wonggo Prayitno dan Arya Lelana.
Perbuatan para tersangka merugikan keuangan negara sebesar Rp 155.036.704.864,21 yang terdiri dari Rp 120.700.714.443, yang merupakan selisih antara nilai pencairan kredit delapan proyek yang terminnya dijadikan jaminan utama pada pemberian kredit PT. SGS degan angsuran yang telah dibayarkan dan bunga yang macet sebesar Rp. 34.335.998.421,21.
Selain dua pejabat Bank Jatim, Dirut PT Surya Graha Semesta (SGS) Rudi Wahono juga menjadi tersangka. Kasus ini pun disidang di Pengadilan Tipikor Surabaya.
Sebelum ini, Bank Jatim cabang HR. Muhammad, Surabaya, pernah kebobolan Rp 52,3 miliar. Modusnya, melalui kredit fiktif yang diajukan ke Bank Jatim. Kasus ini terbongkar pada 2014 silam. Dalam kasus ini, pengusaha Yudi Setiawan, diputus bersalah. Ia dijatuhi hukuman 17 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan.
Kasus ini bermula saat Yudi, Direktur Utama PT Cipta Inti Parmindo, membentuk enam CV baru. Dia mengangkat karyawan dan sopirnya untuk menjadi direktur. Keenam CV tersebut kemudian digunakan untuk mengajukan kredit ke Bank Jatim sebesar Rp 52,3 miliar, yang akhirnya diduga dikorupsi Yudi.
Seusai kasus pembobolan yang dilakukan Yudi Cs. Terungkap lagi pembobolan
Kredit fiktif di Bank Jatim Cabang Jombang senilai Rp 19 miliar. Dalam kasus ini, sembilan pegawai Bank Jatim Jombang divonis 1 tahun penjara, pada 20 Juli 2016.
Cabang Bank Jatim di luar Jatim, juga pernah kebobolan. Seperti terjadi di Bank Jatim Cabang Wolter Mongonsidi Jakarta Selatan, yang kebobolan hingga Rp72,832 miliar. Modus pembobolan dengan cara pengajuan pinjaman KUR kepada Bank Jatim Cabang Wolter Mongonsidi. Pengajuannya dilakukan oleh empat orang atas nama 172 orang debitur. Masing-masing debitur mengajukan Rp500 juta hingga totalnya Rp72,832 miliar. Ternyata 172 orang debitur itu bodong alias fiktif. Kasus ini diusut Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sejak November 2017.n rga/rko
Editor : Redaksi
Tag :
BERITA TERBARU
Peristiwa
20 April 2024
20 April 2024
19 April 2024
19 April 2024
19 April 2024
