SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Berlangsung di Pondok Pesantren Matholi’ul Anwar Karanggeneng Lamongan, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Lamongan dan Jatim, menggelar pelatihan Proses Produk Halal (PPH) yang disiapkan untuk bisa mendampingi para pelaku UMKM.
Pelatihan pendampingan angkatan ke-3 ini, diikuti 110 peserta dan diikuti oleh Badan Solusi Halal Pengurus Wilayah (PW ISNU) Jawa Timur, yang dibuka pada Senin dan berakhir pada Selasa (15/3/2022).
Baca Juga: Dukung UKM Lokal, UNIQLO Hadir di Unimas District
Ketua PC ISNU Lamongan, R. Zainul Musthofa menyebutkan kegiatan Pelatihan Pendampingan (PPH) ini, merupakan kegiatan yang istimewa mengingat PW ISNU Jawa Timur mentargetkan sebanyak 3.500 peserta sebagai pendamping.
"Alhamdulillah Kabupaten Lamongan melalui PC ISNU dipercaya menjadi panitia mulai dari perekrutan sampai pelaksanaan pelatihan," kata Zainul panggilan akrab pria yang juga masih keturunan Sunan Drajat ini.
Lebih lanjut kata Zainul, peserta pelatihan yang lolos pada akhirnya memiliki tugas mendampingi dalam proses produk halal atas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) di Lamongan.
Prof M. Mas’ud Said Ketua ISNU Jatim yang juga salah satu Ketua MUI Jatim yang sangat concern tentang produk halal selama ini, menyampaikan bahwa pendamping PPH membantu melaksanakan tugas pemerintah dalam memastikan ke-halal-an produk-produk, baik makanan, maupun minuman dengan Self Declare bahwa pada tahun 2027 Indonesia direncanakan sebagai produsen terbesar di Dunia.
Untuk menyongsong program tersebut pemerintah melalui BPJPH Kementerian Agama RI menargetkan 2 juta pendamping proses sertifikasi halal atas produk-produk anak bangsa. Setelah koordinasi dengan BPJPH Aqiel Irham dan Kaps Dr Umar saya segera membuat Tim Terpadu untuk menangani pelatihan ini sampai 3.500 peserta tahun ini.
Baca Juga: 13 UMKM Ekspor 3.300 Handicraft ke Kanada
"Ini adalah tantangan sekaligus menjadi lahan ISNU Jatim menguatkan peran dalam kaitan produk halal, hidup dengan cara halal dan bahkan rizki harus halal menuju Indonesia sejahtera dalam lindungan Allah SWT," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan, M. Zamroni yang mewakili Bupati Lamongan sangat mendukung pihak ISNU yang menggelar pelatihan pendampingan PPH ini. Apalagi lanjutnya, di kabupaten Lamongan ada 17.485 usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang tersebar di 27 kecamatan dan sebagian besar masih belum bersertifikasi halal.
"Industri mikro dan kecil di Lamongan sebagian besar adalah industri pengolahan makanan. Justru sektor inilah yang paling cepat tumbuh semenjak hantaman krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19," terangnya.
Dalam kesempatan itu, Zamroni menuturkan, untuk saat ini produk UMK sudah bisa masuk di toko serba ada atau swalayan yang ada di Lamongan. Namun jika ingin masuk perdagangan modern harus melengkapi beberapa persyaratan, diantaranya adalah PIRT dan label halal. “Jika ISNU Jawa Timur melalui para pendamping PPH bisa mendampingi dan memberdayakan para pemilik UMKM hingga mendapatkan label halal, hal ini akan memberikan nilai tambah bagi iklim usaha di Lamongan. Daya saingnya akan naik dan mendongkrak perekonomian secara umum,” ungkapnya.
Baca Juga: OJK Ajak Perempuan Raih Kesejahteraan Finansial
Pengasuh PP Matholi’ul Anwar Karanggeneng Lamongan, Dr. KH. Afif Hasbullah, MH menjelaskan, UMK di Lamongan paling banyak bergerak di bidang produk makanan. Meski hampir seluruhnya beragama Islam dan konsumennya juga muslim, namun kepastian halal dalam produknya juga harus disampaikan kepada masyarakat.
Ia mengakui, selama ini banyak UMK yang kesulitan mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal. Dengan adanya pelatihan pendamping PPH ini ia yakin akan lebih mudah dalam pengurusan sertifikas halalnya.
“Selama ini banyak pedagang-pedagang makanan ini yang kesulitan menyertifikasi produknya. Nah, dengan pelatihan ini saya berharap nantinya para pendampingnya bisa mendampingi para pedagang sehingga bisa mempermudah pengurusan label halal dan murah,” ungkap pria yang juga sebagai Komisioner Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) ini. jir
Editor : Moch Ilham
