Larangan Jokowi bagi Pejabat dan Pegawai Pemerintah Dikaitkan Masalah Sosial, Ekonomi, Politik dan Kesehatan
Baca Juga: Mengapa Gibran dan Bapaknya Diusik Terus
Pemerintah Daerah Kota Batam Anggarkan Buka Bersama Sebesar Rp 1,2 M
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pejabat dan pegawai pemerintah dilarang mengadakan buka puasa bersama selama Ramadan 1444 Hijriah oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan alasan penanganan Covid-19, kini menuai perdebatan di publik. Ada dua menteri kabinet Jokowi, satu mantan menteri, anggota DPR-RI dan petinggi PBNU. Muaranya soal sosial, kesehatan, ekonomi dan politik.
Larangan Jokowi setelah ada Pemda yang membuat anggaran untuk buka puasa bersama tahun 2023 ialah Pemerintah Daerah Kota Batam sebesar Rp 1,2 M. Dalam situs SiRUP LKPP, tampak ada paket dengan kode 37853397 yang diberi nama 'Belanja Konsumsi Buka Puasa Bersama Kepala Daerah (BAGUM)'. Paket tersebut berada di satuan kerja Sekretariat Daerah dengan tahun anggaran 2023.
Volume pekerjaan tertulis 8.000 orang/kali dengan uraian pekerjaan Biaya makan (2.000 orang/kali) biaya makan kepala daerah/Eselon I/Setara (6.000 orang/kali). Paket ini menggunakan produk dalam negeri.
"Sumber dana APBD 2023. Total pagu Rp 742.000.000 (Rp 742 juta)," demikian tertulis di situs tersebut. Jadwal pemilihan penyedia dimulai Maret 2023 dengan target pemanfaatan pada April 2023.
Juga Pemkot Batam juga menyiapkan paket bernama 'Belanja Konsumsi Buka Puasa Bersama Wakil Kepala Daerah (BAGUM)' dengan kode 37860251. Volume pekerjaan 5.000 orang/kali dengan uraian pekerjaan biaya makan (1.000 orang/kali) biaya makan kepala daerah/Eselon I/Setara (4.000 orang/kali).
"Sumber dana APBD 2023. Total pagu Rp 481.000.000 (Rp 481 juta)," tulis situs tersebut. Ditotal, anggaran untuk buka bersama kepala daerah dan wakil kepala daerah Batam berjumlah Rp 1,2 miliar.
Jokowi Perhatian Umat Islam
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menepis kekhawatiran Yusril Ihza Mahendra soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal dituduh anti-Islam buntut larangan buka bersama bagi pejabat dan pegawai pemerintah. Yaqut menegaskan Jokowi selalu perhatian kepada umat Islam.
"Oh nggak dong, masa buka bersama, nggak lah, presiden sangat concern terhadap Islam, nggak ada. Presiden itu sangat perhatian dengan umat Islam," kata Yaqut kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/3/2023).
Jokowi tak Larang
Yaqut mengatakan arahan Jokowi itu bukan merupakan sebuah larangan buka puasa bersama. Dia menyatakan siap patuh terhadap arahan Jokowi.
"Itu bukan larangan tetapi arahan dari presiden karena melihat kondisi situasi kita sebagai anak buah ya pasti akan mengikuti," ujar Yaqut.
Bisa Sudutkan Pemerintah
Sehari sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra, mantan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia menyarankan Jokowi tidak melarang kegiatan buka bersama selama Ramadan 1444 H, termasuk di lingkungan instansi pemerintah. Yusril menilai larangan yang disampaikan dapat dijadikan bahan untuk menyudutkan pemerintahan Jokowi.
"Saya khawatir surat tersebut dijadikan sebagai bahan untuk menyudutkan pemerintah dan menuduh pemerintah Presiden Jokowi anti-Islam," ujar Yusril dalam keterangan tertulis, Kamis (23/3).
Surat Edaran Sekretaris Kabinet
Arahan Jokowi agar pejabat dan pegawai pemerintah meniadakan buka puasa bersama itu diketahui tertuang dalam surat edaran Sekretaris Kabinet. Namun Yusril menilai surat tersebut tidak secara tegas menyebutkan hanya berlaku di internal instansi.
Menurut Yusril, hal ini berpotensi disalahartikan dan dianggap sebagai larangan buka puasa bersama di masyarakat.
"Meskipun surat Seskab itu ditujukan kepada para pejabat pemerintahan, larangan penyelenggaraan buka puasa bersama itu tidak secara tegas menyebutkan hanya berlaku di internal instansi pemerintahan. Akibatnya, surat itu potensial 'dipelesetkan' dan diperluas maknanya sebagai larangan buka puasa bersama di masyarakat," tuturnya.
Baca Juga: Kesimpulan Paslon 01 dan 03: Sumber Masalahnya, Gibran dan Cawe-cawenya Jokowi
Saran Yusril ke Pemerintah
Yusril menduga surat edaran tersebut bersifat rahasia yang bocor ke publik. Yusril lantas menyarankan agar pihak Istana meralat surat edaran tersebut dengan memperbolehkan kegiatan buka bersama.
"Menyarankan agar Sekretaris Kabinet meralat surat yang bersifat rahasia itu dan memberikan keleluasaan kepada pejabat dan pegawai pemerintah serta masyarakat yang ingin menyelenggarakan kegiatan buka bersama," ujarnya.
Penjelasan Istana
Sebelumnya, Istana memberikan penjelasan terkait arahan Presiden Jokowi yang melarang pejabat dan pegawai pemerintah untuk mengadakan buka puasa bersama. Istana menyampaikan larangan itu hanya ditujukan kepada para menteri hingga kepala lembaga.
Tidak Berlaku untuk Umum
"Saya perlu menjelaskan surat yang dikeluarkan oleh Sekretariat Kabinet berkaitan dengan buka puasa bersama. Yang pertama, buka puasa itu, atau arahan Presiden itu, hanya ditujukan kepada para menko, para menteri, kepala lembaga pemerintah," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam pernyataan pers di akun YouTube Setpres, Kamis (23/3).
Pramono mengatakan larangan ini tidak berlaku untuk masyarakat umum. Oleh karena itu, masyarakat tetap diberi keleluasaan untuk melakukan buka puasa bersama.
"Yang kedua, hal ini tidak berlaku bagi masyarakat umum sehingga dengan demikian masyarakat umum masih diberi kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama," ujar Pramono.
Pramono mengatakan saat ini pejabat pemerintah banyak disorot oleh masyarakat. Pejabat dianjurkan untuk buka puasa bersama secara sederhana.
"Saat ini aparat sipil negara, pejabat pemerintah, sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat. Untuk itu, Presiden meminta jajaran pemerintah, ASN, berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana," ucap Pramono.
Dia mengatakan para pejabat dan ASN diminta tidak mengundang para pejabat lainnya untuk melakukan buka bersama. Pramono mencontohkan kesederhanaan Presiden Jokowi.
Baca Juga: Soal Gibran Bisa Cawapres Bukan Prof Yusril, Diperdebatkan di MK
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menilai larangan Jokowi itu intinya adalah kesederhanaan yang selalu yang dicontoh oleh Presiden. "Itu adalah acuan yang utama," papar Charles Honoris dalam keterangannya, Kamis (23/3/2023).
Charles merasa peniadaan bukber bagi pejabat dan pegawai bukan karena alasan kesehatan. Ia menduga ada masalah ekonomi.
"Saya rasa alasannya sudah bukan lagi alasan kesehatan ya. Kecuali khawatir obesitas akibat makan terlalu banyak ketika buka puasa. He-he-he," jelas Charles.
"Mungkin Bapak Presiden punya pertimbangan lain ketika memutuskan kebijakan ini. Antara lain penting untuk berhemat ketika ekonomi dunia sedang berpotensi menghadapi ancaman krisis akibat perang di Ukraina," lanjutnya.
Para Politisi Berpandangan Lain
Partai NasDem, Gerinda dan PPP justru terbalik. PPP dan NasDem tetap mengadakan bukber. Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek mengatakan partainya akan mengadakan buka bersama, menurutnya aturan tersebut ditegaskan untuk pegawai pemerintah bukan untuk partai politik.
"Kalau PPP kan nggak dilarang, yang dilarang pejabat dan ASN. Kalau bukber kader PPP kan nggak ada larangan, internal PPP," kata Awiek kepada wartawan, Jumat (24/3/2023).
Hal serupa juga dikatakan Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali. Ali mengatakan pihaknya tetap menjalankan buka bersama di internal partai pada 25 Maret mendatang.
"Ya tetap, tanggal 25 besok kita bukber di DPP NasDem. Ngundang kader besar-besaran, itu tradisi setiap tahun," kata Ali dihubungi terpisah.
Ali tak sepakat dengan kebijakan pelarangan buka bersama bagi ASN. Menurutnya, jika yang disorot adalah bentuk kemewahan maka pemerintah mestinya tak mengizinkan penggunaan anggaran negara untuk kegiatan itu.
"Bulan puasa inikan bulan yang penuh dengan silahturahmi, ibadah, jadi bagian yang tidak terpisahkan. Harusnya pemerintah membatasi untuk tidak bermewah-mewah jadi bukber itu tidak berlebihan ya, tidak di hotel, tidak di luar tempat-tempat yang terkesan hura-hura," tutur Ali.
"Harusnya kan penggunaan keuangan negara yang kemudian dilarang, jangan buka bersamanya, tradisinya dijauhkan. Kesan masyarakat bisa jadi 'kok tradisi yang sudah turun menurun sudah turun'," sambungnya.
Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra, Dasco mengatakan arahan Jokowi baik agar COVID-19 tak merebak lagi di Indonesia. Larangan di awal puasa menjadi patokan Gerindra mengadakan acara selanjutnya. n bt/jk/erc/cr4/rmc
Editor : Moch Ilham
