SURABAYAPAGI, Bojonegoro – DPRD Bojonegoro meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menghentikan proses rekrutmen perangkat desa (Perades) yang telah berlangsung di beberapa desa wilayah setempat. Penghentian proses rekrutmen tersebut karena banyak ditemukannya praktik kecurangan.
Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Syukur Priyanto mengatakan, dari beberapa desa yang telah menggelar rekrutmen perangkat desa banyak diprotes para peserta. Bahkan hingga ada yang demo. Sebabnya, diduga ada kecurangan dalam proses rekrutmen tersebut.
Baca Juga: Pasar Murah Kejari Bojonegoro Diserbu Warga
“Saya melihat dinamika perkembangan proses pemilihan perangkat desa selama ini, jujur saya merasa perihatin, banyak kecurangan,” kata Syukur, Minggu (9/5/2021).
Dikatakan Syukur, dikembalikannya wewenang rekrutmen perangkat desa kepada pemerintah desa dengan tujuan berjalan baik dan tercipta good goverment. Dengan begitu, lanjut dia, para tokoh di masyarakat maupun pemuda desa yang potensial bisa ikut dalam proses rekrutmen.
“Seperti pemuda, tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai kompetensi yang bagus, SDM yang bagus, punya kapasitas yang mempuni untuk mengawal pemerintah desa ini betul betul diberi kesempatan,” lanjutnya.
Baca Juga: Mulai April, ASN Bojonegoro Pakai Udheng Tiap Hari Rabu
Namun, harapan tersebut tampaknya jauh panggang dari api. Sebab, dari evaluasi beberapa desa yang telah menggelar rekrutmen, justru banyak ditemukan indikasi kecurangan oleh panitia maupun kepala desa.
Berdasarkan temuan tersebut, Syukur meminta kepada Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah, maupun Bagian Hukum agar segera menghentikan proses rekrutmen perangkat desa.
Baca Juga: Usai Timnas AMIN, TPN Ganjar-Mahfud Ajukan Gugatan ke MK: Kita Siapkan Berkas Bukti dan 30 Saksi
“Karena apa, indikasi kecurangan tersebut cukup menguat. Nah, persoalan ini pasti akan ada, memang ini menjadi otoritas desa. Tapi, kalau kita sebagai lembaga DPRD dan bupati diam, itu sama saja membiarkan proses ini (kecurangan) berjalan dengan baik,” kata Politisi Partai Demokrat itu.
"Kalau toh ada masyarakat yang merasa tidak puas terhadap proses pengisian Perades kemarin, kami lembaga DPRD memberikan kesempatan kepada rekan-rekan yang kemarin ambil bagian untuk klarifikasi, memberikan laporan dan sebagainya. Silahkan datang ke DPRD, kami akan berjuang bersama-sama masyarakat Bojonegoro memerangi ketidakadilan ini," pungkasnya. kj/na
Editor : Mariana Setiawati
