Investigasi Dugaan Korupsi Pengadaan Buku di Dindik Bangkalan Rp 5 Miliar (3)
Pegiat Anti Korupsi Surabaya, Minta Kasus ini Harus Diambil Alih Kejati Jatim dan KPK
Baca Juga: DPM PTSP Pacu Promosi Potensi Investasi lewat IPRO dan Fasilitas Stockpile Batu Bara Industri
SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Hasil dari temuan tim investigasi wartawan Surabaya Pagi, modus korupsi pengadaan buku teks di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bangkalan, tahun anggaran 2019, dari e-katalog dirubah menjadi offline, dengan alasan error, diduga permainan ini dilakukan makin canggih. Modus ini dilakukan antara Disdik Kabupaten Bangkalan, dengan pihak swasta yaitu beberapa makelar proyek dan PT Temprina Media Grafika Sejahtera yang ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan. Pengadaan buku ini pun berindikasi adanya tindak pidana korupsinya dengan mengubah pengadaan dan pengerjaan diduga dengan penunjukan langsung. Padahal nilai proyek buku sebesar Rp 5 Miliar.
Kalangan praktisi hukum dan pegiat korupsi, meminta kasus ini jangan ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan. Dikhawatirkan ewuh pakewuh. “Kejati harus piawai dan mahir, karena pola tindakan tindak pidana korupsi di Disdik ada inovasinya dan polanya berubah secara ekstrem,” kata praktisi hukum, yang dihubungi SurabayaPagi.com (salah satu tim investigasi wartawan Surabaya Pagi Grup), di Surabaya, Rabu (22/07/2020) pagi tadi ini.
Sementara, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim harus inovatif yaitu mampu membaca pergerakan dan pola-pola dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan buku sekolah. “Ini permainan canggih dan sudah kebacut!” nilainya kepada SurabayaPagi.com.
BACA JUGA:
Dugaan Rekayasa e-Katalog Error Libatkan Temprina
“Temuan kami, korupsi di sektor pendidikan pengadaan buku dilakukan secara berjamaah dan sistemik antara Kepala Dinas, Penerbit buku dan melibatkan oknum penegak hukum. Keterkaitan oknum penegak hukum, tindakan tutup mata. Ini tindakan korupsi sistemik diantaranya menyangkut strategi pembiayaan yang didasarkan pada pengadaan buku sebagai proyek . Dan model proyek pengadaan buku acapkali memudahkan terjadinya korupsi. Kasus di disdik Bangkalan canggih dan harus diambil alih Kajati Jatim atau KPK,” harap praktisi hukum yang S-3 nya membahas pemberantasan korupsi di daerah.
Sementara, dari internal Dinas Pendidikan Jawa Timur, setelah membaca pemberitaan di harian Surabaya Pagi, terkejut. Menurutnya, akan menurunkan tim untuk turut menelusuri modus-modus seperti yang dilakukan oleh oknum di Disdik Bangkalan. “Saya kaget, bisa seperti ini. Modus mengalihkan e-catalog menjadi offline, dengan alasan error, sungguh tidak bisa diterima. Ini sarat konspirasi dan sarat merugikan negara,” jelas sumber internal di Dindik Jatim, Rabu pagi.
Baca Juga: Dugaan Korupsi Pengadaan Buku Rp 5 M, Diperiksa Kajati Jatim
BACA JUGA:
Peran Makelar Proyek untuk Menangkan Temprina, Diskon Jadi Bancakan
Sebelumnya, Pengadaan buku teks di Dinas Pendidikan Bangkalan, tahun anggaran 2019, diduga direkayasa bermotif korupsi. Pengadaan buku yang aturannya memakai e-Katalog, tapi saat dicek, e-Katalog dalam kondisi error. Dengan fakta error di e-katalog, pengadaan buku yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) untuk 103 sekolah di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur ini, akhirnya dikerjakan secara manual. Nah saat dikerjakan secara manual, diduga muncul persekongkolan bisnis berindikasi korupsi. Sehingga proyek pengadaan buku tersebut akhirnya diperoleh PT Temprina Media Grafika Surabaya.
Dan yang terlihat mencolok, yakni saat meloloskan PT Temprina, untuk jadi pemenang, diduga ada oknum makelar proyek berinisial LE. Oknum ini yang bekerja sama dengan instansi hukum di Kabupaten Bangkalan. Kerjasama ini untuk mengarahkan ke PT Temprina sebagai pelaksana pengadaan.
Baca Juga: LBH: Usut Kepala Disdik Bangkalan, Terima Buku tak Sesuai Spesifikasi
Pemilihan Temprina sebagai pelaksana pengadaan terkesan dipaksakan. Pasalnya, PT Temprina hanya punya sebanyak 755 judul buku. Apalagi buku-buku produksi Temprina, semuanya terbitan di bawah tahun 2017 . Padahal dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasinal Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan, syarat penerbit yang terpilih sebagai pelaksana diwajibkan memiliki 840 judul dan buku dicetak paling lama edisi 2017.
Kepala Dinas Pendidikan Kab Bangkalan Bambang Budi Mustika
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Bambang Budi Mustika, saat berupaya ditemui di kantornya, di Dindik Bangkalan, Senin (6/7/2020) terkesan menghindar. Bahkan tim Surabaya Pagi hanya ditemui oleh Kasi Kurikulum dan Penilaian SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan Risman Iriyanto. Ia mengatakan, e-katalog pengadakan buku diaktifkan jika sekolah menghendaki.
"Dinas hanya mengarahkan dan memberi informasi jika ada surat kementrian yang dinyatakan layak, nanti sekolah yang memilih judul buku itu," ujar Risman di Kantor Dindik Bangkalan, Senin (6/7/2020). (tim)
Editor : Moch Ilham
