Menkomarves Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dan Mendagri Tito Karnavian yang Bicara Lebih Dulu soal Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
Baca Juga: Mengapa Gibran dan Bapaknya Diusik Terus
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta- Presiden Jokowi, sepertinya tidak membaca realita politik di lapangan. Jokowi baru hari Rabu (6/4/2022) meminta para menteri tidak membuat polemik di masyarakat. Larangan soal polemik penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, sepertinya mereaksi polemik di masyarakat dan demo dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) .
"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan yang kita hadapi," pinta Jokowi dalam sidang kabinet paripurna yang diikuti para menteri yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, (6/4/2022).
Dalam dua bulan terakhir, wacana penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan presiden memang berulang kali mengemuka. Ada dua menteri yang berkomentar. Pertama dicetuskan Airlangga Hartarto Menteri Koordinator bidang Perekonomian, yang juga Menko Perekonomian.
Kedua, diwacanakan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Ketiga oleh Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan dan keempat Mendagri Tito Karnavian.
Tak Terlalu Tabu
Nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan ikut terseret dalam kegaduhan ini.
Pasalnya, dukungan perpanjangan masa jabatan presiden diusulkan para kepala desa maupun tokoh daerah disampaikan di hadapan Luhut, akhir Maret 2022.
Bahkan sebelumnya, pada Kamis (31/3/2022), Luhut saat berkunjung ke Lebak, Banten, mendukung usulan jabatan Jokowi diperpanjang tiga periode. Usulan ini dicetuskan saat silaturahmi dengan para ulama dan tokoh masyarakat. Acara tersebut digelar di kediaman mantan Bupati Lebak, Mulyadi Jayabaya.
Mendagri Tito Karnavian menanggapi isu pergerakan yang mendukung Presiden Jokowi menambah masa jabatannya.
Tito menilai bahwa amandemen UUD 1945 tak terlalu tabu. Dirinya menganggap bahwa hal tersebut pernah dilakukan dan tak menyalahi aturan.
Bagi Tito, sesuatu yang tabu dan tidak boleh diubah ada pada pembukaan UUD 1945 dan kitab suci saja.
Baca Juga: Kesimpulan Paslon 01 dan 03: Sumber Masalahnya, Gibran dan Cawe-cawenya Jokowi
“UUD kita pernah diamandemen enggak? Bukan yang tabu, kan? Yang tabu (diamandemen) pembukaannya. Itu tabu. Kitab suci tabu,” papar Tito, Selasa (5/4/2022).
Jokowi Bilang Taat Konsitusi
Presiden Jokowi sendiri sudah menegaskan dia taat konstitusi terkait wacana ini.
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak (tidak)," tegas Jokowi.
Presiden Joko Widodo meminta agar jajaran menterinya fokus bekerja, khususnya dalam mengahadapi berbagai kesulitan global yang saat ini terjadi.
Secara khusus, Jokowi menyinggung agar tak ada lagi jajaran menterinya yang berbicara mengenai penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan perpanjangan sama jabatan presiden.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam Sudang Kabinet Parpurna di Istana Negara pada Selasa (5/6/2022).
Baca Juga: Jokowi Dituding Lebihi Soeharto
"Fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan (Pemilu 2024), urusan perpanjangan (masa jabatan presiden). Ndak!" tegas Jokowi dikutip dari video yang diunggah di Kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).
Jokowi memerintahkan jajarannya untuk bisa menjelaskan situasi global yang berdampak pada kenaikan barang-barang kebutuhan pokok di Indonesia. Dia meminta para menterinya bisa menjelakan dengan bahasa yang lugas dan penuh empati kepada masyarakat.
"Sekali lagi, jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit. Sampaikan dengan bahasa rakyat dan ambil langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi dan jangan menimbulkan polemik di masyarakat," kata Jokowi.
Luhut Siap Patuh
Juru Bicara Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, Luhut siap patuh terhadap arahan Jokowi.
"Ya pasti Pak Luhut patuh kepada arahan Presiden. Pak Luhut hari ini (6/4) juga tetap fokus untuk mengawal pemulihan ekonomi pasca Pandemi ini dan juga fokus dalam bekerja untuk menangani kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat sesuai yang diperintahkan Presiden kemarin," kata juru bicara Menko Luhut, Jodi Mahardi, kepada wartawan, Rabu kemarin. n erc, jk
Editor : Moch Ilham
