Epidemiolog Tuding Vaksin Gotong Royong Akal-akalan Pedagang

Petugas medis menyiapkan penyuntikan vaksin Covid-19 yang akan disuntikkan kepada pekerja swasta dalam program vaksinasi Gotong Royong di Sudirman Park Mall Jakarta, Rabu (19/5/2021). SP/Jaka

 

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta- Epidemiolog Pandu Riono menegaskan vaksinasi untuk masyarakat seharusnya gratis. Pandu, menyarankan agar karyawan swasta mengikuti program vaksinasi pemerintah yang gratis, tidak perlu gotong royong.

"Sebaiknya jangan dibeli vaksinnya (vaksin Gotong Royong), seharusnya gratis kok. Ini hanya akal2an pedagang saja. Sulit transparan di kalangan pedagang besar yg memonopoli. Karyawan swasta langsung saja ke layanan vaksin pemerintah," tulisnya di akun Twitter pribadi @drpriono1 pada Rabu (19/5/2021).

Menurutnya, pemerintah seharusnya mendorong inklusivitas dalam pelayanan vaksinasi untuk masyarakat, bukan sebaliknya.

"Ketidakadilan vaksin di dunia internasional diprotes oleh pemerintah, tapi pemerintah mendorong ketidakadilan vaksinasi dan ekslusif layanan vaksin di Indonesia. Kok, senang sih melakukan kebijakan yg saling kontradiksi," ujarnya.

Cuitan epidemiolog Pandu Riono ini menanggapi harga vaksin Gotong Royong yang dinilai terlalu mahal.

Sebelumnya, Pandu Riono menyarankan agar perusahaan-perusahaan membantu pemerintah dalam menyuplai stok vaksin jika memang punya kemampuan finansial berlebih.

 

Tanggapi Keluhan Pengusaha

Terpisah, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani, menyatakan harga vaksinasi gotong royong Rp1 juta per karyawan ditetapkan berdasarkan hasil survei.

Pernyataan itu, disampaikan Rosan, menanggapi keluhan perusahaan atau pelaku usaha, terutama dari Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), juga industri hotel dan restoran, yang menilai tarif vaksinasi gotong royong Rp1 juta per karyawan terlalu mahal.

Menurut Rosan, survei dilakukan kepada perusahaan yang masuk dalam anggota Kadin dan perusahaan non Kadin. Dari hasil survei, ditemukan 78 persen perusahaan bersedia harga vaksin di kisaran Rp 500.000 per karyawan. Sementara sisanya menyanggupi di angka Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta.

"Pada waktu registrasi kita melakukan survei terlebih dahulu kepada anggota Kadin dan non anggota Kadin, justru yang lebih banyak non anggota. Dari survei itu untuk satu dosis di kisaran Rp500.000, sekitar 78 persen (yang setuju, Red) ada di range itu, sisanya sanggup 1 juta sampai 1,5 juta," ujar Rosan, Rabu (19/5/2021).

Dia menuturkan, harga vaksin yang ditetapkan juga merupakan hasil masukan dari manajemen sejumlah perusahaan swasta dan pihak pemerintah. Karena itu, patokan tarif vaksinasi gotong royong atau mandiri dinilai sudah sesuai.

"Untuk seluruh perusahaan memberikan masukan, berapa masukannya untuk supaya nanti ditetapkan atas masukan PT Bio Farma, juga kepada Kementerian Kesehatan agar jangan sampai ketika harga dimasukkan ternyata mundur. Dan harga ini memang sesuai survei kemampuan dunia usaha yang mendaftar kepada kami," tutur Rosan.

Dia memaparkan, setiap karyawan akan mendapatkan dua kali suntikan dosis vaksin Covid-19. Setiap satu kali suntikan dibebankan sebesar Rp500.000. Jumlah itu terbagi atas Rp375.000 satu dosis vaksin dan satu kali penyuntikan senilai Rp125.000.

Dengan begitu, total biaya vaksin gotong royong untuk satu orang sebesar Rp1 juta. Dan jenis vaksin yang digunakan adalah Sinopharm dan CanSino

 

Tak Berpikir Komersial

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan Kementerian BUMN tidak berpikir untuk komersialisasi terhadap vaksin COVID-19.

"Mengenai harga, sejak awal kami dari Kementerian BUMN sangat terbuka. Kita tidak berpikir untuk komersialisasi daripada vaksin COVID-19 sendiri," ujar Menteri BUMN Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta dikutip dari Antara, Rabu (19/5/2021).

Kendati demikian, lanjut dia, realitasnya yang harus dihadapi bahwa vaksin ini memang harus dibeli, bukan vaksin yang didapatkan secara gratis. Erick Thohir menyampaikan ada dua pengadaan vaksin yang dilakukan pada saat ini. Pertama, vaksin gratis bantuan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang berjumlah 54 juta dosis. n jk/erc/rmc