Eri Cahyadi Ingin Sinergikan Sekolah Swasta dan Negeri

Wali kota Surabaya Eri Cahyadi saat memberikan keterangan kepaada awak media. SP/Al Qomar

 

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya melakukan pemerataan pendidikan di Kota Pahlawan. Bahkan, saat ini, pemkot telah menyiapkan berbagai strategi dalam mengupayakan kesetaraan tersebut.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pihaknya terus berupaya untuk bagaimana kesetaraan antara sekolah negeri dan swasta di Kota Pahlawan dapat terwujud. Hal itu bertujuan pula untuk menghilangkan stigma perbedaan antara sekolah negeri dan swasta.

"Kami akan membuat sekolah-sekolah swasta ini juga menjadi lebih baik. Karena pendidikan itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Bagaimana negeri dan swasta ini saling bersinergi, untuk membuat anak-anak kita menjadi orang-orang yang hebat," kata Cak Eri sapaan lekat Wali Kota Surabaya, Kamis (15/4/2021).

Oleh sebab itu, pihaknya juga mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 22 Tahun 2016. Dalam Permendikbud itu telah diatur jumlah rombongan belajar (rombel) di setiap sekolah SMP/MTs maksimal 32 siswa dengan 11 ruangan kelas.

"Jadi harus (maksimal) 11 kelas dan rombel-nya maksimal 32 (siswa). Nah, sisanya (siswa) yang tidak tertampung (di sekolah negeri) itu harus masuk ke swasta," jelas dia.

 

Berharap CSR Swasta 

Akan tetapi, ketika nanti sudah ditampung di sekolah swasta dan masih belum mencukupi, maka kemudian Pemkot Surabaya akan mengambil alih. Oleh sebab itu, secara bertahap ke depan kebutuhan sekolah swasta akan disetarakan dengan negeri. Baik itu diupayakan melalui bantuan dari pemerintah maupun CSR (Corporate Social Responsibility).

"Ini harus sama (sekolah negeri dan swasta). Tapi saya berharap tidak ada lagi sekolah-sekolah yang mungkin berdiri baru tapi mengharapkan bantuan dari pemerintah. Nah ini kan sekolah- sekolah lama yang sudah mau saya angkat jadi berkurang lagi," ujarnya.

Maka dari itu, Cak Eri juga mengajak sekolah-sekolah di Surabaya dapat saling bersama menjaga kualitas pendidikannya. Baik dari segi kualitas pendidikan di sekolah maupun tenaga pengajarnya. Sehingga ke depan diharapkan tidak ada lagi perbedaan antara sekolah negeri dan swasta. "Bagaimana negeri dan swasta itu bisa berimbang, terutama kualitas guru-gurunya," pesan dia.

Oleh karenanya, ke depan sertifikasi sekolah-sekolah di Surabaya bakal dilakukan. Baik itu sertifikasi bagi lembaga pendidikan negeri maupun swasta beserta para gurunya. "Sehingga nanti kita sertifikasi, tidak melulu (sekolah) negeri tapi juga swasta. Semuanya harus sertifikasi. Ini yang akan kita lakukan dengan Dispendik karena tujuannya sama-sama (pemerataan)," tutur dia.

Saat ini, Cak Eri telah menginstruksikan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya untuk mendata berapa jumlah sekolah yang sudah tersertifikasi. Bahkan, pendataan sertifikasi juga dilakukan bersama dengan para guru-gurunya. "Kita akan lakukan semaksimal mungkin di tahun ini atau di tahun depan sudah bersertifikat semuanya," papar dia.

Meski demikian, pihaknya bakal memfasilitasi untuk sertifikasi itu. Nah, apabila dalam proses sertifikasi tidak lulus, maka itu kemudian menjadi tanggung jawab masing-masing lembaga pendidikan tersebut.

"Paling tidak kita sudah melakukan kursus tesnya. Tapi kalau dia tidak lulus, bukan (salah) kita. Tapi kita sudah melakukan kewajiban sertifikasi untuk semuanya," pungkasnya.

 

Siswa Miskin Capai 8.309 Pelajar

Sementara, meski hendak melakukan pemerataan pendidikan, data siswa di Surabaya yang masuk kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) alias miskin, meningkat mencapai 8.309 pelajar. Padahal tahun lalu, ada 1.174 siswa.

“Meningkatnya jumlah MBR ini dampak dari pandemi COVID-19 sejak 2020 lalu. Tingginya data tersebut karena dua faktor, pertama pandemi COVID-19. Warga yang semula memiliki penghasilan tetap lalu menganggur, mungkin karena diberhentikan dari pekerjaan," kata Kabag Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara, Kamis (15/4/2021).

Penyebab kedua, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) belum berjalan. Sehingga, pemkot belum mengetahui data lengkap pelajar yang diterima di jalur prestasi, pindah tugas orang tua, afirmasi, serta zonasi.

Febri mengaku pihaknya mengumpulkan 65 pengusaha untuk mengatasi hal ini. Tujuanya mengajak pemilik perusahaan turut membantu pendidikan di Surabaya. Sebab, tidak semua siswa MBR mendapatkan BOS dan Bopda. alq/cr3/ana