Eri-Armuji, Paslon Biasa-biasa Saja 'Tanpa Prestasi'

Sorotan Wartawan Muda, Raditya Mohammer Khadaffi

 

Sorotan “Kebaikan” Risma yang Diusung Paslon Eri-Armuji (1)

 

Wartawan itu dituntut berpikir menggunakan realitas. Apalagi saat masih muda, malah dipacu lingkungannya berpikir dan bertindak lebih realitis. Bertindak adalah menulis seperti profesi yang diembannya. Termasuk memotret realita sosial saat kampanye pilkada serentak 9 Desember 2020. Paslon Nomor 1, Eri Cahyadi-Armuji, memasang baliho, spanduk sampai baliho, diberi embel-embel foto Tri Rismaharini, yang kini masih menjabat wali kota Surabaya. Padahal Armuji, pernah jadi Ketua DPRD Surabaya dua kali, yakni tahun 2003-2004 dan periode 2014-2019 dan Eri Cahyadi, Ketua Bappeko Surabaya. Mengapa dua paslon ini tidak pernah mengangkat prestasinya selama ini? Apakah mereka tidak pede (percaya diri) atau memang tidak punya prestasi membanggakan untuk warga kota Surabaya. Baliho paslon nomor 1 seperti menggambarkan “lukisan abstrak “ bukan pesan kemanusiaan. Sebagai warga kota berusia muda yang menyandang profesi jurnalistik, saya termasuk anak muda yang kecewa terhadap paslon nomor 1 yang seolah mewakili petahana, tapi realita sosialnya warga kota yang biasa-biasa saja. Berikut sorotan realita sosial saya yang pertama

 

 

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Munculnya Armuji, sebagai Cawawali Eri Cahyadi, menjadi sorotan tidak hanya saat polemik ia mundur dari pencalonan di PDIP, pada bulan Juli 2020. Tapi juga saat setelah ada rekomendasi dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati, pada bulan September.

Bicaranya seperti orang yang mencla-mencle. Saya khawatir bila Armuji jadi pejabat, ucapannya dan pernyataannya apa bisa diguguh oleh warga kota.

Pencalonan Armuji, yang tengah disoroti, bisa jadi bukan karena prestasi dari kinerjanya selama menjadi Ketua DPRD Surabaya, tapi juga terkait pilihannya menjadi cawawali Surabaya, dari PDIP.

Dalam sorotan pertama ini saya tidak (belum) akan membahas lebih jauh tentang apa yang telah terjadi ketika Eri Cahyadi, masih menjabat Ketua Bappeko Surabaya. (akan saya tulis seri sendiri).

Saya kali ini akan sajikan adalah realitas sosial yang berkaitan dengan permasalahan etika mantan pejabat Negara Armuji yang terkait tugas dan jabatannya selama menikmati gaji dari negara sebagai Ketua DPRD Surabaya.

Konsep etika bagi saya menarik disorot, karena sangat berkaitan dengan tingkah laku dari seseorang, apalagi untuk mereka yang diberi tugas sebagai pejabat publik, dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan benar.

Saya lebih menyoroti segala sesuatu yang berhubungan dengan kewajiban moral pejabat itu sendiri. Saya mulai tentang definisi Etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dijelaskan, etika dibagi dalam tiga definisi yakni ilmu mengenai apa yang baik dan buruk, kumpulan azas atau nilai, dan nilai mengenai benar dan salah.

Sedangkan menurut K. Bertens, etika dalah nilai­ nilai dan norma moral, yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Selanjutnya dalam perkembangannnya secara historis Prof.Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, dalam tulisannya mengenai sejarah etika profesi dan jabatan publik, mengatakan tradisi membangun etika positif berupa prinsip­ prinsip etika dan perilaku yang dirumuskan, sebagai standar yang diidealkan sebagai pejabat publik.

Salah satu contoh, cawawali Armuji, yang pernah menjabat Ketua DPRD kota Surabaya dua kali yakni periode 2003-2004 dan 2014-2019. Apakah ada prestasi yang dihasilkannya selama memimpin lembaga perwakilan daerah di kota Surabaya? Terutama yang membanggakan warga kota?.

Wartawan politik saya yang bertugas meliput di gedung wakil rakyat Jalan Yos Sudarso, memberi penilaian kinerja DPRD era Armuji, adem ayem.

***

Catatan Litbang harian Surabaya Pagi, Armuji, nyaris tak ditemukan ia menoleh prestasi dalam upaya legislasi mengawasi kinerja eksekutif. Malahan Armuji pernah bersitegang dengan Kepala Satpol PP Irvan Widyanto di gedung DPRD Surabaya, Februari 2018. Dalam video yang diviralkan, Armuji berbaju putih saling tunjuk jari dengan Kepala Satpol PP Kota Surabaya saat itu, Irvan Widyanto. Saya masih menyimpan video adu mulut Armuji-Irvan itu.

Irvan, yang hanya kepala dinas terlibat adu mulut dengan Ketua DPRD Surabaya Armuji, penyelenggara negara.

Keduanya bersitegang saat hearing di Komisi A membahas rencana sosialisasi penertiban terhadap 165 kepala keluarga di Medokan Semampir Gang 5 RT 1 RW 8 Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo untuk perluasan TPU Keputih.

Hearing yang dipimpin Ketua Komisi A Herlina Harsono Njoto awalnya berlangsung biasa saja. Tensi mulai naik ketika Ketua DPRD Armuji hadir dan ikut dalam rapat dengar pendapat tersebut, 20 Februari 2018 lalu.

"Selama ini warga mengganggap bahwa lahan yang kami tempati selama puluhan tahun dan turun-menurun adalah tanah yayasan. Kami bukan menolak, tetapi berikan kami solusi, yakni lokasi pengganti," ujar salah satu perwakilan warga saat hearing.

Ketegangan menyulut  usai Armuji meminta kepada Pemkot yang diwakili Kasatpol PP Irvan Widyanto menunda penertiban untuk memberikan waktu warga bersiap-siap memindahkan semua barang-barangnya.

Ternyata Kasatpol PP Irvan bersikukuh untuk tetap melaksanakan penertiban dengan alasan pihaknya sudah melakukan sosialisasi pada warga. "Berarti sampean (Armuji, red) menghalangi," kata Irvan dengan nada tinggi.

Mendengar jawaban Irvan, Armuji pun menanggapinya dengan nada tinggi pula. "Kalau tetap dilakukan pembongkaran saya bersama warga akan menghadang pembongkaran," timpal Armuji.

Keduanya pun tersulut emosi. Basik Armuji maupun Irvan, sama-sama berdiri serta saling tunjuk. "Sikat ae, langsung sikat ae gak opo opo (sikat saja, langsung sikat saja nggak apa-apa, red)," kata Armuji memerintahkan Pamdal (Pengamanan Dalam) DPRD Surabaya yang berusaha menahan Irvan yang hendak mendekati Ketua DPRD.

Tak hanya Pamdal, beberapa anggota Komisi A dan PNS Pemkot yang ikut hearing juga berusaha memeluk Irvan yang tersulut emosinya.

***

Kejadian ini untuk etika penyelenggara Negara, bagi saya menarik untuk studi kelayakan publik. Apalagi sekarang dan akan datang bila Armuji terpilih sebagai cawali Surabaya.

Atas kejadian adu mulut dengan kepala Satpol PP, bisa diandalkan itu prestasi Armuji?

Apapun status dan kedudukan Armuji yang sekarang berkampanye, dia pernah menjadi orang nomor satu di DPRD Kota Surabaya. Prestasinya biasa biasa saja. Tak ada prestasi yang membanggakan warga kota.

Selain itu juga saat momen Jalan Raya Gubeng Ambles pada Desember 2018 lalu. Saat itu pula, usai jalan Raya Gubeng ambles dan Kapolda Jatim saat itu meninjau di lokasi. Armuji, yang saat itu masih menjadi Ketua DPRD Surabaya dengan lantang menuding ada anak pejabat penting di Pemkot Surabaya yang diduga adanya permainan perijinan pembangunan lahan parkir milik RS Siloam Surabaya. "Ada permainan izin yang diindikasikan dilakukan oleh anak pejabat Pemkot Surabaya. Ini bukan sekedar isu tetapi sudah umum di kalangan Pemkot. Ini murni keteledoran dan bukan faktor alam," kata Armuji, kepada wartawan Desember 2018 lalu.

Namun, sayangnya, Armuji usai dengan lantang berbicara ada anak pejabat kini seperti menguap begitu saja. Armuji sudah tidak berani mengungkapkan kecurigaan Armuji yang pernah disebutkan. Etika inilah yang patut dipertanyakan sebagai pejabat penyelenggara negara. Apalagi bila nanti jadi Wakil Wali Kota.

***

Berbeda dengan Eri Cahyadi, yang selama ini kepala satuan dinas (SKPD) bernama Bappeko Surabaya. Secara kelembagaan, “prestasi” Eri selalu berada dalam bayang-bayang wali kota Surabaya, Tri Rismaharini.

Ini belum permasalahan yang mengemuka di publik yakni kuantitas kerjanya saat itu, antara lain  Kemampuan  dalam menyelesaikan seluruh pekerjaan yang melebihi dari apa yang ditugaskan sebagai Ketua DPRD Surabaya.
Termasuk permasalahan menghasilkan perda inisiatif wakil rakyat yang dipimpin Armuji. Herannya, kini Armuji, malah berani kampanye soal surat ijo. Ia menuding surat ijo kini dijadikan ajang politik dalam pilkada. Pertanyaannya, apakah Armuji tidak menyadari ia mengkonter urusan surat ijo di kampanye pilkada, masih domain ajang politik.?

Padahal saat ia jadi Ketua DPRD Surabaya, lembaganya tak pernah peduli dengan surat ijo. Padahal Armuji tahu ada video kampanye Risma-Whisnu dalam pilkada 2015 lalu. Saat itu Risma-Whisnu, menjanjikan akan memperjuangkan surat ijo sampai SHM. Nyatanya, sampai mau lengser, surat ijo masih menjadi kegundahan warga kota. Politiskah bila rival Eri-Armuji, menjadikan surat ijo sebagai salah satu perjuangannya. Yuk, ikuti sorotan saya berikutnya di edisi esok. (bersambung/ [email protected])