Forkopimda Jatim Gelar FGD, Soroti Pertambangan di Jatim

Forkopimda Jatim saat menggelar acara FGD Pertambangan di Hotel Whyndam Surabaya, Selasa (24/1/2023). SP/Ariandi.

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jatim menggelar Forum Grup Discusion (FGD) terkait dinamika pertambangan di Jawa Timur di Hotel Whyndam Surabaya, Selasa (24/1/2023).

Selain dihadiri oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, kegiatan juga dihadiri oleh Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Farid Makruf bersama Pejabat Utama Kodam V Brawijaya dan Kapolda Jatim Irjen Pol Dr Toni Harmanto,MH bersama Pejabat Utama, serta di ikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di seluruh Jawa Timur, baik secara tatap muka maupun daring.

Tak hanya itu, kegiatan ini juga di ikuti oleh pengusaha yang bergerak di bidang pertambangan khususnya di galian C, guna membahas terkait dinamika pertambangan mulai dari legalitas, masalah sosial ekonomi dan penegakan hukum.

“Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung kegiatan FGD Pertambangan di Jatim. Kita juga harus berterima kasih kepada Kapolda Jatim karena pengalamannya menjadi modal Kapolda Sumatera Selatan yang banyak tahu pengalaman tentang pertambangan, dan diharapkan pengalaman tersebut bisa membantu penataan pertambangan di Jatim. Semoga pertambangan ini bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat sesuai dengan Undang – undang yang berlaku,” kata Khofifah saat membuka acara FGD.

Dalam kesempatan ini, Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Harmanto menyampaikan harapannya, agar semua pengusaha di bidang pertambangan khususnya galian C dapat memiliki legalitas yang jelas dan memperhatikan dampak sosial ekonominya.

"Kita berharap bahwa ada proses legalitas, kemudian ada proses dan dampak sosial ekonomi yang juga timbul termasuk dengan aspek penegakan hukum yang juga berkorelasi dengan ini," ujar Irjen Toni.

Selain itu, Irjen Toni juga berharap dari tiga isu yang berkaitan dengan satu topik ini bisa terpecahkan pada kegiatan tersebut. 

“Ini juga menjadi suatu perencanaan yang lebih baik lagi dalam penanganan kasus galian C ini sendiri, kita tau dari proses masalah legalitas perijinan kemudian dampak masalah sosial ekonomi juga yang timbul termasuk pajak yang memang dihasilkan juga berkontribusi untuk pembangunan di Jawa Timur dan aspek penegakan hukumnya." terangnya.

Lebih lanjut, Irjen Toni menambahkan, dari pihak kepolisian, pihaknya sudah menyampaikan melalui pemateri terkait masalah penegakan hukum.

"Jadi konsistensi kita dalam para penegakan hukum walaupun tadi juga ada pertanyaan yang mempertanyakan hal ini," pungkasnya. ari