Fraksi-fraksi DPRD Gresik Soroti Realisasi PAD APBD 2021

author surabayapagi.com

- Pewarta

Rabu, 15 Jun 2022 16:53 WIB

Fraksi-fraksi DPRD Gresik Soroti Realisasi PAD APBD 2021

i

Suasana rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Gresik Tahun Anggaran 2021. SP/Grs

SURABAYAPAGI.COM, Gresik - Beberapa fraksi DPRD Gresik menyoroti target pendapatan daerah pada APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp3,2 triliun yang hanya terealisasi Rp3,1 triliun dengan defisit sebesar Rp 158 miliar.

Juru bicara Fraksi Amanat Pembangunan (FAP) Ali Mahmudi menyampaikan dalam pandangan umum fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan APBD Gresik 2021, target belanja daerah dalam APBD 2021 sebesar Rp3,5 triliun tapi terealisasi sebesar Rp3,1 triliun, artinya anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 405 miliar. 

Baca Juga: Mubin dan Arif Rasyidi Resmi Menjadi Anggota DPRD Gresik

“Besarnya belanja daerah yang tidak terserap hingga diatas 10 persen tepatnya 11,26 persen menjadi pertanyaan besar bagi FAP tentang rencana belanja yang ditetapkan pemerintah daerah utamanya OPD terkait dalam merealisasikan programnya," katanya pada Senin (13/6) lalu.

Sedangkan silpa sebesar Rp246 miliar menunjukkan lemahnya perencanaan penganggaran dan pelaksanaan anggaran oleh pemerintah daerah. 

Baca Juga: Komisi Pendidikan DPRD Gresik Minta Dispendik Fokus Rehabilitasi Bangunan Kelas Rusak

“Menyikapi tentang besarnya silpa tahun ini, FAP perlu penjelasan tentang berapa silpa yang dapat digunakan untuk membiayai belanja pada PAPBD tahun anggaran 2022,” tanya Ali.

Selain itu dia juga menyampaikan keprihatinan atas tidak tercapainya target pendapatan daerah oleh Pemkab Gresik terutama organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil yang gagal mencapai target.

Baca Juga: DPRD Gresik Minta Pemkab Bentuk UPT untuk Mengelola Bandar Grissee

FAP, lanjut Ali, masih meyakini bahwa ada beberapa sumber PAD baik dari Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah yang realisasinya masih di bawah potensi yang sebenarnya. Misalnya Pajak Galian C dan Pajak Parkir. 

“Ini menunjukkan belum adanya inovasi yang signifikan dilakukan oleh OPD penghasil dalam meningkatkan PAD kita,” tandasnya. 

Editor : Moch Ilham

BERITA TERBARU