Ganjar, Saya Sinyalir Dipermainkan Kelompok Oligarki

H. Raditya M Khadaffi

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait komitmenya tetap bersama PDIP. Meski ada partai yang mulai melirik Ganjar untuk diusung sebagai calon presiden yang diusulkan oleh pengurus wilayah NasDem saat Rakernas partai pimpinan Surya Paloh itu. Ganjar berada di urutan kedua terbanyak yang diusulkan setelah Anies Baswedan.

Saya menyoroti sosok Ganjar juga didasarkan ada jajak pendapat Litbang Kompas. Survei ini menunjukkan elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungguli Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada survei tertutup 25 nama, 10 nama, 5 nama dan 3 nama calon presiden (capres).

Peneliti Litbang Kompas Bambang Setiawan mengatakan, pada survei tertutup 25 nama, Ganjar mendapat elektabilitas 25,2 persen sedangkan Prabowo 24,9 persen.

“Pada 10 nama, Prabowo 25,2 persen dan Ganjar 26,6 persen. Pada lima nama, Prabowo 28,1 persen, dan Ganjar 30,2 persen.” Ini saya kutip dari Harian Kompas, Rabu (22/6/2022).

Kemudian saat Rakernas PDIP, Ganjar juga sudah ditanya wartawan dan ia menegaskan dirinya kader PDI Perjuangan. Makanya Ganjar menyebut dirinya akan tegak lurus dan disiplin pada partai. Ganjar juga mengakui kewenangan mengusung calon presiden dan calon wakil presiden berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

 

***

 

Itu kisah seorang politisi bernama Ganjar Pranowo. Akal sehat saya menyerap Ganjar, ini bisa jadi korban permainan kelompok oligarki yang ingin kendalikan penguasa negara. Saya menyebut ini, menggunakan akal sehat.

Pertama, Ganjar ini politisi senior. Ia pasti paham tahapan-tahapan pencapresan. Kedua, Ganjar Pranowo, orang nasionalis yang jadi kader PDIP sejak “pertumpahan darah” perebutan kantor PDI di Jl. Diponegoro, era Orde Baru.

Ketiga, Ganjar mestinya paham gaya kepemimpinan PDIP dibawah Megawati.

Pertanyaannya, ada apa, saat belum ada proses pentahapan pencapresan oleh KPU, ia mau digiring kemana-mana untuk membangun citra capres tanpa partai politik?

Akal sehat saya tergelitik dana darimana saja biaya pencitraan Ganjar, yang mau diendang-endeng (dibawa kemana-mana sampai diluar wilayah kewenangannya propinsi Jawa Tengah.

Beberapa kali saya diajak diskusi oleh penyelenggara deklarator Ganjar Pranowo, di Jawa Timur. Selain dialog oleh cukong-cukong proyek dari Jakarta. Baik hasil diskusi dan dialog, penyelenggara deklarator dan cukong merasa yakin Ganjar Pranowo, kini berada di ring satu istana.

Disebut, ada Luhut Binsar Panjaitan, dan Jokowi. Tapi saya tak mendengar Megawati ada dalam rentetan deklarasi politik Ganjar Pranowo. Makin kaget, saat saya membaca pernyataan Puan Maharani yang menyindir Ganjar tak pernah merapat saat ia beranjangsana ke Jawa Tengah.

Saya makin terperangah, ketika beberapa tokoh PDIP mengejek Ganjar sebagai kader partai yang kemlinti, dan keminter. Bahkan dibuka aibnya selama menjadi Gubernur Jateng tanpa prestasi pembangunan. Kader-kader PDIP yang ada di ring satu DPP menyebut angka kemiskinan warga Jawa Tengah yang menaik dan banjir Rob di Semarang.

 

***

 

Sinyalir saya, Ganjar korban permainan kelompok oligarki, mulai terkuat saat Ganjar mengikuti rapat koordinasi nasional (Rakornas) II PDIP dalam rangka konsolidasi partai menghadapi Pemilu 2024 di Jakarta, pertengahan Juni 2022 ini. Megawati bicara keras soal kualitas kader PDIP, Ganjar mengaku tidak merasa disindir. Tokoh GMNI ini malah mempertegas sikapnya tetap tegak lurus pada keputusan partai politik.

Lebih geli lagi, Ganjar tak bergiming ketika Surya Paloh, Ketua Umum Partai NasDem umumkan Ganjar masuk nominasi capres 2024 usungan NasDem bareng Anies Baswedan dan Jenderal Andhika Perkasa.

Jujur, setelah rakernas PDIP, sampai saya menulis catatan ini, tak pernah mendengar lanjutan deklarasi pencapresan Ganjar lagi. Beberapa cukong di Jakarta yang saya hubungi mengaku kini colling down. “Kita tunggu lampu hijau dari opung?” kata seorang pengusaha yang juga dekat dengan konglomerat, Thahir, bos Mayapada. Siapa yang dimaksud opong. Catatan di Handphone saya, opung selama kepemimpinan Jokowi adalah Luhut Binsar Panjaitan. Opung itu kakek. Maklum usia LBP, nama singkatan Menko Marvest saat ini sudah mendekati 75 tahun.

 

***

 

Sepintas, menurut saya deklarasi-deklarasi itu awal diluar kepentingan parpol dan kandidat untuk sosialisasi, konsolidasi, dan penetrasi. Sosok seperti Ganjar, akal sehat saya tak masuk akal mau keluarkan kocek pribadinya untuk deklarasi.

Apalagi Ganjar tidak termasuk mazhab kandidat berduit kayak Sandiaga Uno dan Erick Thohir.

Saya percaya orang-orang yang mendorong Ganjar Pranowo mencapreskan diri punya skenario dan strategi politik. Paling tidak, “bandar-bandar” deklarator itu ingin memancing pembicaraan publik. Maklum mereka tidak mewakili sikap resmi parpol, seperti Ganjar, yang kini terungkap Ketua Umum DPP PDIP tidak tahu menahu.

Kata seorang teman, satu deklarasi minimal butuh dana Rp 100 juta. Ini untuk membiayai sewa lokasi, mobilisasi relawan, pembelian atribut (kaus, spanduk, bendera dll), biaya rilis dan transportasi dan akomodasi penyelenggara. Berdasarkan kalkukasi saya, ini bukti bahwa belum saya temukan elite parpol dan penguasa yang keluarkan dana untuk acara-acara yang bersifat personal. Termasuk acara rakernas Projo di Magelang.

Analisis saya tentang Oligarki era pemerintahan Jokowi, sinyal sinyal beberapa orang berkuasa yang bisa mendekte presiden sampai menteri. Contoh kasat mata permainan oligarki sekarang dalam urusan PCR, vaksin dan alat kesehatan (alkes). Pembicaraan kuat mafia alkes sudah sampai ke wakil wakil rakyat di Senayan. Disebut ada beberapa menteri, banker dan pengurus Kadin, Apindo dan HIPMI.

Suka atau tidak, saya punya catatan bahwa kelompok oligarki di Indonesia saat ini memiliki perkembangan yang makin mencolok. ([email protected])