SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Nama Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menjadi trending topic sepanjang hari Jumat (9/12/2022). Pasalnya, mantan wartawan ini berani kembali menyuarakan agar Pemilu 2024 ditunda, sehingga Jokowi bisa menjabat tiga periode. Bamsoet pun berupaya mengkhianati amanat reformasi. Sebab, pembatasan masa jabatan Presiden telah diatur dalam konstitusi.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menentang keras pernyataan Bambang Soesatyo. Menurut Herzaky, usul tersebut melanggar konstitusi dan berasal dari nafsu kekuasaan.
Baca Juga: Gibran dan Bobby Nasution Dijadwal Hadir di Otoda 2024, Pemkot Surabaya Perketat Keamanan
"Ingin terus berkuasa, padahal prestasi cekak, dan rakyat banyak yang makin kesusahan sejak pandemi. Seakan urat malu sudah putus, karena mungkin hidup hanya memikirkan kepentingan pribadi dan golongannya saja," ujar Herzaky dalam keterangannya, Jumat (9/12/2022).
Menurut Herzaky, rakyat saat ini sedang kesusahan akibat dijepit kemiskinan yang tak kunjung turun, banyaknya pengangguran, dan merebaknya pemutusan hubungan kerja. Namun, Herzaky menyebut para elite justru mempertontonkan pelanggaran konstitusi sebagai guyonan.
"Tak ingin meninggalkan gelanggang, padahal tak kunjung bermanfaat untuk rakyat. Tak berprestasi, tapi tak malu meminta perpanjangan waktu. Sudah ditolak keras oleh rakyat, tapi masih terus mencoba dengan segala pembenaran," kata Herzaky.
PDIP pun tak kalah keras. Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin juga mengkritik pedas .
Politisi senior PDI Perjuangan (PDIP) ini menegaskan wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilihan Umum 2024 merupakan bentuk pelecehan terhadap konstitusi.
"Sudahlah, tak perlu bicara soal menunda atau mengundurkan Pemilu karena inkonstitusional dan mengkhianati kontrak politik dengan rakyat," kata Hasanuddin kepada wartawan, Jumat (9/12/2022).
Baca Juga: Jokowi Tersenyum Dinyatakan Bukan Kader PDIP Lagi
Sebelumnya, Bamsoet mempertanyakan perihal hasil survei Poltracking Indonesia di mana sebanyak 73,2 persen publik puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Ia butuh pencerahan apakah hasil survei tersebut berbanding lurus dengan keinginan masyarakat agar Jokowi lanjut memimpin sebagai presiden.
"Kemudian kita sama-sama tahu deras sekali pro kontra di masyarakat, ada yang memperpanjang, ada yang mendorong tiga kali. Tapi terlepas itu, saya sendiri ingin tahu keinginan publik yang sebenarnya ini apa?," kata Bamsoet secara daring dalam rilis survei Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).
"Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat, beliau tetap memimpin kita melewati masa transisi ini?," sambungnya.
Bamsoet lantas menganggap kalau penilaian publik tersebut tidak terlepas dari kinerja yang sudah ditorehkan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Terlebih ia melihat beberapa pencapaian pemerintah yang diapresiasi bahkan oleh negara lain.
Baca Juga: Hari Kamis, Presiden Jokowi Dijadwalkan ke Surabaya
Seperti misalnya penanganan pandemi Covid-19, penanganan bencana hingga pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang mendapatkan pujian dari banyak negara.
Itu diartikan Bamsoet sebagai wujud dari Jokowi yang tingkat kepedulian terhadap krisisnya sangat tinggi dibandingkan pemimpin-pemimpin yang lain.
Akan tetapi ia kembali bertanya apakah hasil survei yang disampaikan oleh Poltracking Indonesia itu sejalan keinginan masyarakat agar Jokowi memimpin tiga periode.
"Pertanyaan saya kembali, apakah ada korelasinya antara keinginan besar masyarakat untuk lebih lama dipimpin Pak Jokowi atau ini hanya kepuasan yang memang puas terhadap kinerja hari ini," tuturnya.jk,4
Editor : Redaksi
