SURABAYAPAGI, Surabaya - Saya berpendapat bahwa gaya hidup mewah anggota kepolisian menggambarkan bahwa mereka lupa asal pendapatannya.
Mereka lupa kalau mereka lahir dari rakyat, dibiayai oleh rakyat. Mereka menganggap bahwa rakyat sebagai objek yang dilawan, bukan dilayani.
Baca Juga: Terciduk Edarkan Pil Double L 1.600 Butir, Dua Pemuda di Mojokerto Berhasil Diamankan
Sebelumnya kita tahu Presiden Joko Widodo menegaskan kepada anggota Polri yang memiliki hidup mewah, tidak memiliki sense of crisis di tengah pelemahan ekonomi global.
Polisi dengan gaya hidup mewah lupa dengan Tribata dan Catur Prasetya, serta Panca Prasetya Polri.
Anggota Polri yang hidup mewah, seperti ingkar terhadap Tribata dan Catur Prasetya, serta Panca Prasetya Polri. Jika mereka mengikuti janji suci tersebut, tidak ada gaya hidup mewah.
Menurut saya, perlu dilakukan pengawasan umum, serta tindakan tegas oleh Divpropam Polri dan Irwasum Polri. Langkah itu bertujuan mengawasi perilaku hidup mewah di tengah kepolisian.
Baca Juga: Semua Butuh Koalisi
Jika seorang anggota Polri hidup dari pendapatan asli, pihaknya memastikan tidak ada anggota Polri yang mampu hidup mewah.
Kalo mereka hidup dari uang halal, dari yang sewajarnya, tidak ada yang bisa hidup mewah. Ini perlu pengawasan umum dari mayarakat.
Dalam hal ini, terkait dengan penangkapan Irjen Teddy Minahasa, yang tersandung kasus peredaran narkoba. Teddy diduga mengambil barang bukti hasil pengungkapan sabu di Polres Bukittinggi, Sumatera Barat.
Baca Juga: 'Islah Politik' Cak Imin
Pihak kami turut menyoroti promosi yang dilakukan Kapolri Jendral Listyo Sigit terhada Brigjen Andi Rian sebagai Kapolda Kalimantan Selatan. Tindakan tersebut terlihat paradoks. Sebab, Brigjen Andi menjadi sorotan publik, lantaran kerap mengunakan barang mewah.
Semakin jelas bahwa mereka tidak punya sense of crisis. Seharusnya, setidaknya dia (Brigjen Andi) diberikan sanksi demosi. Bukannya malah dipromosikan menjadi Kapolda.
(Lewat keterangannya, Sabtu (15 Oktober 2022).
Editor : Mariana Setiawati
