Gerindra: Terawan-Fadilah Sebaiknya Masukan Tim PPKM

dr Terawan Agus Putranto (kanan), dr Siti Fadilah Supari (kiri)

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengusulkan Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, untuk memimpin pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) . Prabowo diusulkan didampingi dua mantan Menteri Kesehatan senior. Kedua mantan menkes masuk di tim PPKM dalam komando Prabowo Subianto. Dua mantan Menkes itu yakni Dr. Terawan Eko Putranto dan Prof. Dr. Siti Fadilah Supari.

BHS menilai, saat ini perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan PPKM yang dimulai sejak 3 Juli 2021. Dia mengusulkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai Koordinator PPKM karena serangan Covid-19 erat hubungannya dengan pertahanan negara.

"Mitigasi bencana ini penting karena menjadi dasar pemerintah membuat kebijakan. Di dalam mitigasi, ada pemetaan masalah yang benar, termasuk cara mengatasi dan antisipasi yang disiapkan dari sisi infrastruktur dalam penanganan Covid-19 secara nasional," ujar BHS dalam keterangan tertulis pada Jumat (20/8/2021).

 

Pemerintah Kuwalahan

Infrastruktur dimaksud bisa berupa rumah sakit dan peralatan kesehatan lainnya, seperti tabung oksigen dan obat-obatan yang dibutuhkan pasien Covid-19. Karena tidak ada mitigasi bencana yang matang, terlihatlah pemerintah kewalahan saat terjadi lonjakan kasus positif beberapa waktu lalu.

"Buktinya ketika terjadi lonjakan kasus Covid-19 tanggal 3 Juli lalu, penerapan PPKM Darurat itu kurang siap. Bahkan, perangkat negara kurang siap dalam menganalisis lonjakan kasus Covid-19. Ini semua karena tidak adanya mitigasi bencana itu," ujar mantang anggota DPR RI tersebut.

Agar sejumlah kegagalan tidak terjadi lagi ke depan, alumnus Teknik Perkapalan ITS Surabaya itu mengusulkan agar Presiden Joko Widodo memperkuat tim koordinator penanganan PPKM maupun Satgas COVID-19. BHS mengusulkan sejumlah nama agar masuk menjadi Koordinator pelaksana PPKM. Di antaranya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

BHS beralasan, Menteri Pertahanan sudah semestinya diserahi tanggung jawab ini, karena serangan Covid-19 berdampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia. Yang itu, secara tidak langsung berpengaruh pada pertahanan negara.

"Negara ini diserang Covid-19. Yang paling rentan diserang SDM-nya. Padahal, SDM ini tidak boleh rapuh karena dihancurkan 'peperangan' melawan Covid-19. Negara ini harus kuat dengan SDM yang kuat pula," jelas BHS.

"SDM itu nomor satu karena SDM aset terbesar dari pertahanan negara. Peralatan secanggih apapun, enggak bisa kalau tidak ada SDM-nya. Jadi, aset manusia nomor satu," tegas Ketua Dewan Penasehat DPD Partai Gerindra Provinsi Jatim. n rko/cr3/rmc