Gibran, Pertaruhan Nasib Keberlangsungan Negara yang Sangat Luas

author surabayapagi.com

- Pewarta

Kamis, 30 Nov 2023 20:52 WIB

Gibran, Pertaruhan Nasib Keberlangsungan Negara yang Sangat Luas

i

Raditya M Khadaffi

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Sadar atau tidak, citra diri Gibran, dibeberkan oleh putusan delapan hakim Konstitusi MK, Rabu (29/11/2023) kemarin. Secara formal, putusan nomor Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memuluskan Gibran, maju sebagai cawapres, tidak diubah. Tapi substansi pertimbangan hakim MK saat dipimpin Anwar Usman, paman Gibran, dibeberkan secara mendalam ke publik lewat live streaming.

Dalam pertimbangan hukum dari delapan hakim konstitusi, kuasa hukum Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Brahma Aryana, membuat catatan ada kekeliruan. Makanya Anwar Usman, yang saat itu menjadi Ketua MK, dinyatakan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), melakukan pelanggaran berat. Ia diberhentikan sebagai Ketua MK.

Baca Juga: Sri Mulyani, tak Mau Sinkronisasi dengan Prabowo

Menurut saya, uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu menguntungkan Gibran Rakabuming Raka. Ini karena putusan Mahkamah Konstitusi tak hanya berlaku untuk pihak yang beperkara di MK, tetapi juga harus ditaati siapa pun. Rakyat di negeri ini harus tunduk pula.

Ini ada pelaksanaan dari asas hukum erga omnes. Dan dilengkapi dengan asas negative legislator.

Akhirnya, membuat setiap putusan MK bersifat final. Putusan Anwar Usman telah mengubah konstelasi politik serta kebijakan politik di Indonesia. Wali kota Solo yang belum jangkep 40 tahun bisa melenggang jadi cawapres.

Setelah pengucapan putusan MK nomor 90 telah terjadi peristiwa hukum yakni penetapan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pemilu 2024.

Putusan ini dilawan dengan uji konstitusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Amar putusannya, menyatakan permohonan provisi tidak dapat diterima. "Dalam pokok perkara, menolak permohonan untuk seluruhnya," ucap Ketua MK, Suhartoyo dalam pembacaan putusan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (29/11).

 

 

***

 

Dalam petitumnya, pemohon Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) bernama Brahma Aryana, ingin MK menyatakan syarat usia capres-cawapres bisa di bawah 40 tahun asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah di tingkat provinsi, yakni gubernur atau wakil gubernur.

MK sebetulnya sependapat jika capres-cawapres setidaknya pernah menjabat sebagai gubernur.

Pasalnya jabatan presiden dan wakil presiden sangat penting dan strategis serta kompleks. Maka syarat untuk menjadi capres-cawapres harus benar-benar sesuai dengan bobot jabatannya.

Meskipun tidak ada jabatan yang sepadan dengan jabatan presiden, tetapi setidaknya mesti dicari "jabatan yang levelnya tidak jauh jaraknya dengan jabatan presiden yang berasal dari pemilu".

"Misalnya, DPR bisa mempertimbangkan jabatan gubernur sebagai alternatif untuk disepadankan dengan syarat batas usia minimal capres-cawapres."

"Terlebih provinsi ibarat sebuah miniatur negara dalam skala yang lebih rendah."

Dengan didampingi kuasa hukum Viktor Santoso Tandiasa, ada beberapa perbaikan dalam permohonan Nomor 141/PUU-XXI/2023. Di antaranya, pada poin kedudukan hukum Pemohon yang aktif sebagai bagian dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, perlu jelaskan mengenai pelanggaran etik berat yang telah diputus oleh MKMK terhadap Hakim Terlapor atas Putusan 90/PUU-XIX/2023.

Pemohon juga telah membuat penegasan landasan konstitusional keberlakuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang telah dimaknai MK dalam Putusan 90/PUU-XIX/2023.

Baca Juga: Jokowi, Menjembatani antara Siapa dan Siapa ?

Pemohon juga menjelaskan kerugian konstitusionalnya akibat intervensi kekuasaan terhadap frasa yang ada pada pasal yang diujikan. Termasuk penyempurnaan petitum Pemohon

Brahma menguji konstitusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Berdasarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, MK memaknai Pasal 169 huruf q UU Pemilu menjadi “Persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah: q. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Dalam sidang pemeriksaan pendahukuan di MK pada Rabu (8/11/2023), kuasa hukum Brahma, Viktor Santoso Tandiasa menyatakan, pasal tersebut pada frasa “yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”, adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai “yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah tingkat provinsi”.

Pemohon menilai pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena pada tingkat jabatan apa yang dimaksud pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tersebut. Pasal tersebut memunculkan pertanyaan, apakah pada pemilihan kepada daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota, atau dalam rezim pemilu?. Apakah pemilihan DPR, DPRD, atau DPD.

Adanya pemaknaan yang berbeda-beda ini menimbulkan ketidakpastian hukum apabila dilihat dari legitimasi amar putusan atas frasa yang telah dimaknai oleh MK tersebut. Sederhananya, melalui permohonannya, kata Viktor Santoso Tandiasa, kuasan pemohon menginginkan hanya gubernur yang belum berusia 40 tahun yang dapat mengajukan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.

Ini pertaruhan nasib keberlangsungan negara Indonesia yang memiliki wilayah sangat luas serta memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. Apa Gibran mampu?

Indonesia saat ini membutuhkan pemimpin negara yang berpengalaman dan kemapanan mental serta kedewasaan dalam memimpin.

Mendalami sejarah modern Indonesia, pemimpin dapat dikenali asalnya yaitu dari rakyat. Ini yang diberitahukan pemimpin besar Republik Indonesia, Bung Karno: “Janganlah kita lupakan demi tujuan kita, bahwa para pemimpin berasal dari rakyat dan bukan berada di atas rakyat" (Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, hlm 69)

Hal itu pula yang dikobarkan Bung Karno dalam Pancasila sebagai dasar negara bahwa “Demokrasi kita harus kita jalankan adalah Demokrasi Indonesia, membawa kepribadian Indonesia (hal.105),” menjadi aktual untuk diimplentasikan.

Baca Juga: Viral Poster Menteri ‘Kabinet Indonesia Emas’ Beredar di Medsos, TKN Prabowo: Sumber Tidak Jelas

Dalam kepribadian demokrasi Indonesia bahwa pemimpin berasal dari rakyat, dan bukan berada di atas rakyat, menandakan pula bahwa pemimpin yang hendak dipilih bukan datang dari sebuah kemasyuran.

Pemimpin besar Afrika Selatan, Nelson Mandela, yang menegaskan bahwa: "Pemimpin yang baik harus siap berkorban untuk memperjuangkan kebebasan rakyatnya."

Pemohon juga memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap frasa “yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi.” Sehingga Pasal 169 huruf q UU Pemilu selengkapnya berbunyi, “Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi.

Adanya putusan MK nomor 90, Gibran dan Anwar Usman, sama-sama "dihakimi" publik. Hukuman sosialnya sama-sama berat. Hukuman terberat dialami Gibran. Apa?

Setelah pengucapan putusan MK nomor 90, terjadi peristiwa hukum yakni penetapan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pemilu 2024. Gibran yang menikmati, bukan Anwar Usman.

Pertanyaannya, kenikmatan Gibran apa bisa direguk dalam jangka panjang? Akal sehat saya tak bisa memprediksi. Ini pertaruhan nasib. Frasa “yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Frase ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai “yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah tingkat provinsi”.

Sadar atau tidak, bila Gibran, dalam Pemilu 2024, terpilih sebagai cawapres, ini pertaruhan nasib keberlangsungan Negara Indonesia yang Sangat Luas.

Apalagi usia Prabowo, sudah rentan penyakit. Bila ada gangguan yang menyebabkan Prabowo, berhalangan tetap, tongkat kepemimpinan Indonesia dioperkan ke cawapres, Gibran.

Ia harus figur yang dapat menjadi katalisator pemersatu bangsa. Apalagi dalam menghadapi tantangan global yang cepat berubah. Sosok calon presiden dan calon wakil presiden haruslah figur yang matang secara emosional. Apa Gibran, punya? Wallahualam. ([email protected])

Editor : Moch Ilham

BERITA TERBARU