Golkar Surabaya : APBD 2022 Harus jadi Stimulus Pemulihan Ekonomi Masyarakat Surabaya

Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya Arif Fathoni. SP/Alqomar

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Gelombang pandemi Covid-19 telah mereduksi perekonomian baik di level internasional, nasional maupun daerah. Dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah memberikan blueprint bahwa kita akan hidup berdampingan dengan Covid-19 ini dalam waktu yang tidak pendek.

Merujuk hal tersebut Partai Golkar Surabaya berharap fokus APBD 2022 Kota Surabaya mendatang benar-benar difokuskan dalam sektor pemulihan perekonomian.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya Arif Fathoni mengatakan bahwa selama dua tahun ini masyarakat Surabaya mengalami kesusahan, turun kelas lantaran pandemi covid-19, oleh sebab itu pihaknya berharap APBD 2022 ini mampu menjadi stimulus dan merangsang pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat.

“ Baik dari APBD 2020, APBD 2021 ini semua fokus pada pembangunan ketahanan pada sektor kesehatan. Nah, harapan kami di APBD tahun 2022 itu bisa difokuskan pada upaya-upaya pemulihan ekonomi “ ujar politisi muda Golkar, Kamis (30/9).

Toni begitu dia sapa, menjelaskan dalam upaya-upaya pemulihan ekonomi ini salah satunya APBD yang mampu menstimulus kebangkitan ekonomi dan bisa mengalir ditengah-tengah masyarakat.

Ia lantas mencontohkan keinginan Wali Kota Surabaya untuk menyeragamkan baik Tas, baju hingga sepatu bagi siswa sekolah.

“ Tujuan sosialnya hal ini mampu mereduksi dikotomi antara siswa yang beruntung secara ekonomi dengan siswa yang kurang beruntung secara ekonomi “ ujarnya.

Nah untuk memenuhi hal tersebut, lanjut Thoni pemerintah kota bisa memesan kebutuhan tersebut kepada para UMKM-UMKM di Surabaya atau pelaku industri di kota Surabaya.

“ Sehingga dengan demikian perputaran uang itu dari rakyat Surabaya kembali ke rakyat Surabaya sehingga manfaatnya begitu terasa untuk rakyat Surabaya, itu salah satunya “ lanjutnya.

Yang kedua beber Toni, untuk menjalankan perekonomian di tingkat kelurahan pihaknya meminta agar penggunaan dana kelurahan tidak diwujudkan sepenuhnya dalam pembangunan fisik.

“ Dana kelurahan jangan 100 persen dihabiskan untuk pembangunan fisik. Pemerintah kota harus memberikan bimtek kepada para lurah-lurah, semisal ditetapkan 60 persen anggaran kelurahan untuk pembangunan fisik dan sisanya 40 persen harus bergulir di tengah masyarakat “ terangnya.

Contoh, kata Toni pengadaan belanja program terhadap seragam pengajian yang ada di tengah masyarakat yang melibatkan penjahit-penjahit dan UKM-UKM yang ada di lingkungan masyarakat tersebut.

“ Sehingga jika ini dilakukan secara serentak menurut kami ekonomi akan bergulir di tengah masyarakat namun, jika semua habis untuk pembangunan fisik seperti jalan, maka masyarakat hanya menikmati jalan yang bagus tetapi ekonomi tidak dirasakan," terangnya.

Masih menurut Toni, untuk pembangunan di kota Surabaya  harus memiliki skala prioritas karena kekuatan APBD kita terbatas. Jadi saat ini madzhab nya harus dirubah dimana sekarang harus bisa membangun sesuatu yang harus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

“ Salah satu contoh pembangunan jembatan Kenjeran yang ada di Bulak, meski menghabiskan anggaran ratusan miliar namun hingga saat ini belum terasa dampak ekonominya bagi warga sekitar," tukasnya.

Kemudian, untuk CSR perusahan-perusahaan diharapkan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar, pasalnya selama ini masih ada CSR perusahaan yang mengakomodir kebutuhan masyarakat yang jauh dari sekitar perusahaan itu berdiri.

“ Yang begini-begini ini harus dikurangi. Wali kota harus mendorong perusahaan memberikan CSR di lingkungan sekitar perusahaan tersebut tetapi lebih ke peningkatan sumber daya manusia,” pungkasnya. Alq