SURABAYAPAGI.COM, Pasuruan - Kota Pasuruan yang dinilai kurang inovatif oleh Kementerian Dalam Negeri, membuat Wali Kota Pasuruan Drs. H. Saifullah Yusuf meradang. Dia terang-terangan menuding dua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yakni Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan penyumbang nilai terendah dalam pengukuran indeks inovasi daerah oleh Kementerian Dalam Negeri.
Hal tersebut disampaikan oleh Saifullah Yusuf ditengah menyampaikan Jawaban Eksekutif Terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas Empat Raperda pada rapat paripurna ke-2, Jumat (27/05/22).
Baca Juga: Permintaan Tinggi, Mendag Terbitkan Izin Impor Bawang Putih 300 Ribu Ton
Saifullah Yusuf menyebut, Dinas Pendidikan Kota Pasuruan tidak memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) yang baik. Sehingga pelayanan tidak berjalan maksimal. "Guru yang mau ngurusi sesuatu ke dinas tidak bisa cepat selesai karena tidak ada SOP nya," ucapnya.
Baca Juga: Pasokan Migor Curah Menipis, Kemendag: Masih Mencukupi, Bisa Pakai ‘Second Brand’
Oleh sebab itu, lanjutnya, dirinya akan lebih sering mendatangi kantor Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. "Saya akan sering datang ke dua kantor itu dua sampai tiga kali dalam seminggu," tegas Sekjen Pengurus Pusat NU ini.
Baca Juga: Pelaksanaan Operasi Pasar Murah Dinilai Tak Efektif dan Bersifat Temporer
Diketahui, Penilaian Kemendagri tentang indeks inovasi daerah provinsi, kabupaten, Kota, tahun 2021, yang dirilis di pertengahan bulan Mei lalu, menempatkan Kota Pasuruan berada di urutan ke-83 dari 93 kota di Indonesia. Skor yang didapat Kota Pasuruan 13,60 dengan predikat sebagai kota yang kurang inovatif. ris/bw
Editor : Moch Ilham
