Hadiah Mobil Mewah Ratusan Juta Milik Sekdakab Sumenep Kembali Disoal

Ainur Rahman Reporter Surabaya pagi perwakilan Sumenep. SP/Ainur Rahman

SURABAYAPAGI.COM, Sumenep - Banyak desas desus pemberitaan di lingkungan pemerintahan (Pemkab) Sumenep, semakin menggelitik publik, hal ini dilansir beberapa media online dan cetak di Kab. Sumenep. Salah satunya tentang mobil mewah Pak Sekda yang mencapai ratusan juta yang diberikan Bank BPRS Kab. Sumenep di awal tahun 2021

Informasi yang dihimpun reporter Surabaya Pagi, bahwa, dalam APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan daerah dari belanja, dan pembiayaan tahun 2021 menyebutkan, ada belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp 104.379.646.902

Jumlah dana tambahan penghasilan PNS se- Kabupaten Sumenep tersebut ini diduga disimpan di Bank BPRS Sumekar dan bagi ASN diinstruksikan buka buku rekening Bank BUMD tersebut.

Namun, berita yang sempat viral itu tiba-tiba selesai dengan akhir yang kurang jelas yang ada hanya saling lempar antara pernyataan Sekdakab Sumenep dan Direktur Bank BPRS Sumenep yang dinilai belum ada titik temu.

Kedatangan saya ke Kantor Sekda sekedar ingin meluruskan persoalan dan desas desus diluaran sana, yang terkesan ngambang dan tidak jelas, kalau mobil mewah senilai ratusan juta rupiah itu benar-benar merupakan hadiah atau hak pakai, karena jabatannya sebagai komisaris di Bank BPRS tersebut atau karena adanya kompensasi dari nilai kontrak kesepakatan antara Bank BPRS dan pak Sekda.

Namun banyaknya persepsi yang saya kumpulkan dari berbagai narasumber, mengatakan baik dari Advokat pengacara di kab. Sumenep berikut ujaran kebencian yang ditulis sejumlah media online dan cetak, berita itu belum sepenuhnya tuntas dan ngambang tanpa adanya klarifikasi antara Pak Sekda dan Direktur Bank BPRS.

Bahkan, informasi yang saya terima Pak Sekda pernah memberikan komentar bahwa tidak hanya dirinya yang mendapatkan hadiah mobil Innova Venture melainkan ada juga SOPD lain yang juga menerimanya, jelas kan, jika pak sekda menerima hadiah itu karena jabatannya sebagai komisaris terus OPD yang lain, bagaimana?

"Saya tidak akan ke Sekda jika tidak ada kepentingan yang mendesak, sebab ini sangat urgen untuk diklarifikasi, makanya saya akan kaji kembali pemerintahan tahun anggaran 2019-2020,  yang diduga kuat ada permainan Sekda Kab. Sumenep bersama mantan Bupati Kab. Sumenep,” pungkasnya. AR