Hanya 3,91 Persen yang Puas Kinerja Jokowi

Jokowi-Ma’ruf Amin kunjungi Ponpes Miftahul Falah Cilos, Kuningan, Jawa Barat, Minggu (5/9/2021) untuk meninjau vaksinasi santri.

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Direktur Eksekutif Lembaga Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa menyampaikan kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin dinilai belum optimal. Termasik selama pandemi, terutama pada kuartal III tahun 2021.

“Terdapat 47,17 persen responden menyatakan ketidakpuasannya terhadap Jokowi, 38,58 persen cukup puas, dan 7,17 persen menyatakan sangat tidak puas,” ujarnya dalam keterangan, Sabtu, (4/9/ 2021).

Hal mengejutkan hanya 3,91 persen yang menyatakan sangat puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Amin. Sementara sebanyak 3,17 persen tidak menjawab.

Demikian rilis Lembaga Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) hasil survei bertajuk ‘Pandemi: Persepsi Publik dan Tren Politik Terkini’.

Survei CISA yang dilakukan pada 27-31 Agustus 2021 ini menyasar 1.200 responden di 34 provinsi dan memiliki margin of error 2,85 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Melalui survei tersebut, hematnya didapati bahwa kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 masih belum mampu memuaskan publik.

 

PPKM Memicu Rakyat tak Puas

Herry berpendapat, kebijakan yang diluncurkan pemerintah, seperti kebijakan PPKM menjadi salah satu faktor yang memicu ketidakpuasan masyarakat.

Kendati demikian, publik turut mengapreasiasi beberapa menteri yang dinilai telah bekerja optimal menangani pandemi Covid-19.

“Menteri PUPR mendapatkan 45,83 persen, Menteri Sosial 29,58 persen, Menteri Perekonomian meraih 9,92 persen. Kemudian Menteri Kemaritiman dan Investasi 8,25 persen, dan terakhir Menteri BUMN 6,42 persen,” terangnya.

Selanjutnya, publik juga menilai ada beberapa menteri yang dinilai belum bekerja secara optimal.

Di antaranya, 31,25 persen memilih Menteri Perdagangan yang belum mampu memberikan kontribusi terhadap kinerja pemeritah.

Berikutnya ada Menteri Tenaga Kerja sebanyak 26,41 persen, Menteri Perhubungan mendapatkan 23,42 persen, Menteri Koperasi dan UMKM 14,25 persen, serta Kepala Staf Kepresidenan 4,67 persen. n erc, 02, jk