Holywings Surabaya Tutup

Terlihat tak ada aktivitas di Holywings Surabaya, Minggu (26/6/2022).

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Pamflet online Holywings, yang berisi promosi yang diduga mengandung unsur SARA, yang beredar di Jakarta telah membuat gaduh. Meskipun sudah ada permintaan maaf dari pihak manajemen. Kegaduhan ini berimbas pada cabang kafe di Kota Surabaya Jawa Timur (Jatim).  Saat disatroni Surabayapagi, Minggu (26/6/2022), Holywings Surabaya terlihat tutup. Tak ada aktivitas di dalamnya. Hanya terlihat pegawai cleaning service yang berseliweran di sana.  Ketika ditanyakan sampai kapan penutupan ini berakhir, pegawai tersebut  tidak berani menjawab.

"Belum tahu saya mas, ya saya hanya nunggu info selanjutnya dari bos, kalau tutup mungkin mulai dari hari ini (Minggu, 26/6/2022)," ungkap pegawai yang tak mau disebutkan namanya ini, Minggu (26/6/2022).

Sebelumnya,  manajemen Holywings Surabaya melakukan mediasi dengan elemen masyarakat di Polrestabes Surabaya, Sabtu (25/06/2022). Salah satu elemen masyarakat yang keras memprotes itu adalah GP Ansor Surabaya. Ansor ikut dalam mediasi tersebut dengan perwakilan Holywings.

Mediasi dilakukan selama 3,5 jam. Dalam mediasi itu, kedua belah pihak sepakat untuk menutup outlet Holywings yang ada di Surabaya.

“Selain menutup sementara, kami juga menuntut agar manajemen meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat dan berjanji tidak mengulangi lagi membuat kegaduhan seperti kemarin,” ujar Afif, Ketua Ansor Surabaya.

Afif juga mengatakan, jika Holywings nekat melanggar kesepakatan yang sudah disepakati, dirinya akan bersurat secara resmi ke wali kota Surabaya agar ijin Hollywings dicabut dan tutup permanen.

“Saya akan bersurat jika memang dilanggar agar tutup permanen. Ini tadi juga disaksikan oleh pihak kepolisian jadi kami semua sudah sepakat,” imbuhnya.

Sementara itu, Taufiq selaku perwakilan manajemen dari Holywings meminta maaf kepada masyarakat atas promosi yang beredar di masyarakat. Dirinya mengaku, jika outlet Holywings Surabaya tidak pernah mengetahui promosi yang disebarkan oleh tim kreatif Hollywings Jakarta.

“Saya meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Untuk penutupan outlet, saya sudah hubungi manajemen di atas dan semuanya sepakat serta terpenuhi. Sekali lagi saya meminta maaf,” tegas Taufiq.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, A.H Thony juga menyayangkan perbuatan yang dilakukan manajemen Holywings ini.

” Kami sebagai institusi dewan sangat menyayangkan. Bahwa holywings memang adalah organisasi bisnis, badan usaha swasta yang mengembangkan usahanya, dan mereka dalam situasi sekarang dituntut untuk berkreatifitas membuka peluang,” katanya Sabtu (25/06/2022).

Tapi, Thony melanjutkan, kalau kemudian unsurnya sudah berorientasi pada agama atau simbol agama tertentu. “ Saya pikir menjadi kurang baik. Karena apa, tidak semua aliran agama itu bisa melihat bahwa Holywings itu sebagai tempat yang pas untuk mereka,” ucap Thony.

Selain itu, lanjut Thony, jika Holywings sendiri didalamnya menyediakan tempat hiburan malam. Dimana ketika dilihat dari aspek jualannya, itu adalah tempat hiburan. Disana mungkin ada dalam tanda kutip miras, itu kan akhirnya seolah-olah Holywings menghalalkan hal itu untuk bisa dikonsumsi oleh warga dari pemeluk agama tertentu.

“Ini sensitif, dan harapan kami kebijakan itu untuk bisa dievaluasi dan kedepannya kalau mau membuat sebuah terobosan itu jangan sekedar dilihat potensi secara ekonomi saja, tapi juga potensi sosialnya pun perlu diukur,” jelasnya.

Disini Thony mengingatkan manajemen Holywings, membuat acara dengan melihat manfaat untuk warga, ataupun kultur masyarakat setempat.

“Itu antara manfaat sama mudharatnya besar mana. Kalau kemudian mereka ingin mendapatkan keuntungan misal 10 juta tapi kerugian lebih dari itu kan rugi. Ini kalau berdampak luas, akhirnya kita ini pemerintah sedang berkonsentrasi untuk melakukan penyelesaian berbagai masalah, entah kemiskinan, pengangguran,” paparnya.

 “Kalau kemudian dari pihak-pihak sektor privat ini membuat inovasi yang justru menimbulkan masalah, mau ngga mau kan energi pemerintah, aparat penegak hukum ini kan harus terkonsentrasi pada mereka untuk ngurusi perusahaan itu. Dan ini menimbulkan inefisiensi,” pungkasnya. min