IDI Soroti Kinerja Menkes Budi Belum Berhasil Tangani Covid-19

Menkes Budi Gunadi Sadikin saat memberi keterangan usai kedatangan vaksin Sinovac gelombang kedua, pada Januari 2021 lalu. Sp/rtr

 

Ketua ProDEM Soroti Pembisik Jokowi, pilih menkes yang tak punya latar belakang kedokteran

 

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ini sorotan IDI pertama terhadap kinerja Menkes Budi Gunadi Sadikin. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Daeng Mohammad Faqih menilai, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, pengganti Dr. Terawan, ternyata belum bisa menangani kasus COVID-19 di Indonesia.

Hal tersebut ditandai dari angka kasus positif atau COVID-19 yang terus meningkat setiap harinya.

Kasus Covid 19 per Minggu sore (17/1) mencapai 11.287 kasus. Jumlah pasien sembuh 9.102 orang. Sedang 220 orang meninggal, sehingga total kumulatifnya 25.987 orang.

Sabtu (16/1) ada 14.224 kasus baru COVID-19. Dengan demikian, angka kumulatif kasus positif COVID-19 di Indonesia menjadi 896.642 kasus.

Untuk kesembuhan baru, bertambah 8.662 kasus, sehingga secara kumulatif, ada 727.358 kasus kesembuhan di Indonesia.

Sedangkan angka kematian baru 283 orang meninggal dunia, sehingga secara kumulatif, ada 25.727 orang meninggal dunia akibat COVID-19.

"Saya mendapatkan informasi kalau Menkes ini mendapatkan prioritas dari Presiden itu hanya dua yaitu sukseskan vaksinasi dan penanganan COVID-19. Saya lihat ada akselerasi masalah di vaksinasi tapi penanganan untuk menekan laju infeksi COVID-19 masih belum, karena terus meningkat," kata Iwan Samule, Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) dalam diskusi Populi Center bertajuk "Bagaimanapun, Vaksinasi Sudah Dimulai" secara online, Sabtu (16/01/2021).

 

Pembisik Jokowi Pilih Menkes Non Dokter

Tidak hanya sependapat soal dampak vaksinasi, Iwan Sumule, juga mulai mengamini pertanyaan dari Ribka Tjiptaning yang harus mendapat jawaban. Yaitu soal pembisik Jokowi dalam memilih Menkes non dokter pengganti Terawan Agus Putranto.

Secara khusus, Iwan Sumule menyoroti pernyataan enteng dari Menkes Budi yang menyebut bahwa negara akan menanggung biaya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Sebab, sambung Iwan, pembiayaan berapapun tidak akan mampu membayar nyawa yang hilang.

“Benar juga kata Ribka Tjiptaning, entah siapa pembisik Jokowi, pilih menkes yang tak punya latar belakang kedokteran,” ujarnya.

“Emangnya nyawa orang bisa dibeli gantinya?” demikian Iwan Sumule.

 

Kekhawatiran Vaksin Sinovac

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule saat berbincang, Minggu (17/1).

Mulanya Iwan Sumule mengungkapkan kekhawatirannya dengan vaksin dari Sinovac, China yang digunakan untuk program vaksinasi di Indonesia. Vaksin yang oleh Ribka disebut sebagai barang rongsokan ini hanya memiliki efikasi sebesar 65 persen.

 

Korban di Norwegia

Sementara di Norwegia (baca “Disuntik Vaksin Pfizer, 29 Warga Norwegia Meninggal, di halaman 1), program vaksinasi yang menggunakan vaksin Pfizer-BioNTech dengan tingkat efikasi yang nyaris sempurna, yaitu 95 persen, telah menyebabkan sebanyak 29 orang yang disuntik vaksin meninggal dunia. “Padahal efikasi Pfizer 95 persen, gimana yang hanya 65 persen. Menakutkan. Iya nggak sih?” ujarnya.

Atas dasar itu, dia menilai protes keras yang disampaikan Ribka saat Komisi IX DPR menjamu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebagai hal yang dapat dipahami.

Sebab bukan tidak mungkin, vaksinasi yang terkesan terburu-buru dalam mendapatkan izin dari BPOM dan MUI itu bisa menimbulkan efek samping yang lebih berbahaya. “Pantes dr. Ribka Tjiptaning (Fraksi-PDIP) protes keras dan ragu vaksin yang disuntikkan kepada Jokowi. Gimana kalau habis vaksin terus mati macam di Norwegia?” sambungnya.

 

Masih Andalkan Vaksin

Daeng Faqih melanjutkan, sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan COVID-19 dan protokol kesehatan secara budaya. Persoalan obat dan prokes yang dinilai IDI belum bisa membendung dan malah membuat kasus semakin tinggi. Jadi, yang diandalkan untuk mengatasi COVID-19 sekarang hanyalah vaksin.

Ditambahkannya, pemerintah belum bisa mengendalikan angka kasus COVID-19. Masyarakat yang dihimbau pun susah diatur karena budaya Indonesia yang terbiasa bersosialisasi. Ia menyarankan pejabat maupun masyarakat harus bekerja sama dalam hal ini untuk menurunkan angka kasus COVID-19.

"Pejabat publik yang mengambil keputusan harus banyak baca jurnal ilmiah untuk mengatasi COVID-19 ini. Lalu, masyarakat pun sama harus mengakses informasi dari sumber yang terpercaya. Ya contohnya berawal dari atas dulu (pejabat) agar bawahnya (masyarakat) mengikuti," kata dia. n jk/rmc