Indeks SPBE Jeblok, Pemkab Pertegas Komitmen Seluruh OPD

Sosialisasi dan Pemantapan Komitmen Kepala OPD dalam Implementasi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Mojokerto di Hotel Arayana, Trawas, Selasa (24/11) pagi. SP/ Agus Dwy S

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Indeks penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Mojokerto jeblok di level terendah. Dari hasil evaluasi Kementerian PAN-RB tahun 2019 kemarin, Pemkab hanya memiliki skor 1,55.

Hal itu diungkapkan, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Mojokerto, Ardi Sepdianto dalam acara Sosialisasi dan Pemantapan Komitmen Kepala OPD dalam Implementasi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Mojokerto di Hotel Arayana, Trawas, Selasa (24/11) pagi.

"Kita masih berada di level terendah, indeks SPBE kita masih 1,55 dari skala tertinggi 0 sampai 5. Padahal, level kurang itu skornya 0 sampai 1,8, tapi kita malah masih dibawah skor itu," sesalnya.

Ardi menyebut, ada beberapa faktor penyebab merosotnya skor SPBE tersebut. Diantaranya, masih minimnya sarana prasarana Information Technology (IT), rendahnya SDM dan rendahnya komitmen OPD. 

"Kunci sukses SPBE adalah komitmen OPD selaku pengguna. Kita harapkan dengan adanya sosialisasi dan pemantapan komitmen Kepala OPD tahun depan indeks SPBE kita bisa melejit di angka tertinggi 4,0," harapnya.

Ia juga menambahkan, saat ini Pemkab Mojokerto sudah membangun jaringan fiber optic merata di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto. Harapanya, seluruh organisasi pemerintah, baik di tingkat desa, kecamatan dan OPD sudah tercukupi dalam komponen sarana serta prasarana IT. 

"Tinggal kita melakukan penataan dan pemantapan SDM nya saja, agar sarpras tersebut dapat dimanfaatkan sesuai fungsi dan kebutuhannya. Jika tahun lalu hanya 4 OPD saja yang sudah melaksanakan SPBE, tahun ini kita targetkan merata di seluruh instansi pemerintah," serunya.

Terpisah, Pjs Bupati Mojokerto, Himawan Estu Bagijo mengatakan saat ini yang namanya kepemerintahan (governance) sudah disyaratkan untuk e-government. Ini sudah tertuang dalam Perpres Nomor 95 tahun 2019. 

"Sekarang kita semua pegang IT. Stakholder kita semua pakai IT, masyarakat dan pebisnis juga. Jadi apa akhirnya? kita sebagai unsur penyelanggara negara juga dituntut untuk melaksanakan IT," ujarnya.

Kepala Disnakaer Provinsi Jawa Timur ini menegaskan penggunaan SPBE di pemerintahan sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena itu sudah menjadi kunci sukses dalam mendorong pembangunan. 

"Roadmap seperti apa, harus diikuti action plan. Problem juga harus diketahui. Instrumen harus lengkap. Ada 'Man Behind The Gun'. Ada ndak operatornya, ada ndak SDM-nya. Lalu, harus ada juga konektivitasnya dengan rumah besar informasi yang tersambung dengan Kominfo, hingga terciptalah big data," urainya.

Ia berharap seluruh Kepala OPD bisa paham kondisi dan melek IT. Intinya saat ini pemerintah dituntut terbuka dalam informasi, menyampaikannya secara real time dengan feedback satu sama lain. dwy