Komunitas Tionghoa Surabaya Kenal Konsorsium 303 Bernama SteveNDut, Ping IMB dan Yudi Limanto, dalam Perjudian Bola dan Judi Online. Polisi juga kenal Tiga Etnis China Ini
Baca Juga: Dua Pelaku Pembunuhan di Pakis Berhasil Diringkus Satreskrim Polres Malang
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Irjen Pol Nico Afinta, Jenderal bintang dua yang kini menjabat Kapolda Jawa Timur disebut-sebut dalam bisnis judi dalam skema “Kaisar Sambo dan konsorsium 303”. Dalam lingkaran “Kaisar Sambo” foto Irjen Nico, mendapat tanda garis biru dan merah muda.
Disebut dalam skema ini bahwa garis biru beking dan garis merah muda, aliran setor dana. Digambarkan dalam skema, Irjen Dr. Nico Afinta, punya jalur biru dan merah mudah dengan AKBP Jerry Raymond Siagian. Jerry ditulis memiliki jalur komunikasi dengan konsorsium 303 yang mengelola Gelper, Judi Bola dan Judi Online di wilayah Surabaya, PIK (Jakarta), Pluit (Jakarta), Jambi dan Batam.
Dibawahnya ada fofo Kombes Taufik Herdiansyah Zeinardi. Tapi dalam gambar grafis ini, Kombes Taufik tergambar panah biru ke atas langsung dikomando Irjen Sambo. Dalam skema ini, Kombes Taufik punya garis ke bawah dengan Tom Liwafa, yang ditulis setor dana. Sedang Tom punya garis biru dengan Steven alias SteveNdut alias Steven Setiono.
Digambarkan SteveNdut memiliki garis merah muda dengan Konsorsium Surabaya, Ping IMB dan Yudi Limanto, 6218199234. Dua orang ini ditulis hingga saat ini selalu lolos dari operasi pemberantasan judi, karena memiliki beking yang kuat.
Komunitas orang Tionghoa Surabaya, mengenal Steven Setiono dan Yudi Limanto. Steven dikenal pria berbadan subur. Keduanya tak asing dikalangan pemain judi. Sedangkan Tom Liwafa, tak dikenal oleh para pemain judi.
Mabes Polri Bersuara
Dikonfirmasi tentang Skema “Kaisar Sambo” ini, Mabes Polri buka suara. Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengaku masih belum mengetahui informasi yang beredar tersebut.
Namun, tegasnya, pihak kepolisian dipastikan akan menindak tegas seluruh aktivitas perjudian.
"Info dari mana itu, yang pasti semua pekat (judi, narkoba, premanisme) (bakal) ditindak tegas," kata Dedi saat dikonfirmasi seusai Sholat Jumat di Mabes Polri, Jumat (19/8/2022).
Irjen Dedi, memastikan pihaknya tidak akan pandang bulu untuk menindak aktivitas perjudian di Indonesia. "Enggak usah dikandani. Kalau itu yo sikat terus pekat," katanya.
Sebelumnya juga, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta jajarannya untuk menindak tegas para pelaku perjudian baik langsung maupun via online.
LHKPN Irjen Nico
Dalam elhkpn.kpk.go.id, harta kekayaan Irjen Nico, disebutkan mencapai Rp5.943.664.000.
Nilai harta ini, pernah dilaporkan Nico Afinta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 22 Maret 2022. Disebutkan, jika harta Nico ini tak berubah sedikitpun sejak tahun 2019.
Dalam laman LHKPN itu, disebutkan jika Nico melaporkan memiliki total nilai Rp 2.663.664.000. Selain itu, jenderal bintang dua ini juga memiliki empat bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Semarang, Jakarta Selatan, dan Surabaya.
Sedangkan untuk harta bergerak Ferdy Sambo, dilaporkan memiliki mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2017, dan Toyota Innova Venturer tahun 2018. Jika dikalkulasi, kedua mobil miliknya bernilai Rp 490 juta. Harta bergerak Nico Afinta lainnya dilaporkan senilai Rp 110 juta.
Selain Nico, Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran juga tercantum dalam skema “Kaisar Sambo”. Juga ada Irjen Panca Putra Simanjuntak Kepala polisi daerah (Kapolda) Sumatera Utara.
Lulusan Akpol 1992
Menurut Wikimedia, Irjen. Pol. Dr. Nico Afinta, S.I.K., S.H., M.H. lahir 30 April 1971 adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 16 November 2020 menjabat sebagai Kapolda Jatim. Ia lulus Akpol Tahun 1992. Pernah mendapat Penghargaan sipil UNIPTF Bosnia (1998), dan Law Enforcement Award dalam "AP Visa Risk Security Summit 2018".
Baca Juga: Dipenuhi Kejanggalan, Saksi Perampokan Tragis di Desa Imaan Gresik Ditemukan Tewas di Kebun Jagung
Karirnya dimulai sebagai Pamapta Poltabes Semarang Polda Jateng (1993). Kemudian Kanit Poltabes Semarang Polda Jateng (1994). Lalu Danton Taruna Akpol (1996), Danki Taruna Akpol (1997). Baru UN IPTF Pas PBB XIV Bosnia Herzegovina (1997-1998).
Kemudian menjadi Kapolsek Metro Ciputat Polres Metro Jaksel Polda Metro Jaya (2000). Lalu Kanit Ekonomi Ditreskrim Polda Jawa Tengah (2003). Wakasat Reskrim Polwiltabes Semarang Polda Jateng (2004). Kanit SDA dan Lingkungan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya (2006). Kasubdit V/Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya (2006). Kasubdit III/Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya (2008): Wadirreskrimum Polda Metro Jaya (2011).
Kapolrestabes Medan Polda Sumut (2013): Kabagbindik Sespimma Sespim Lemdiklat Polri) (2015). Anjak Madya Bid. Pidum Bareskrim Polri) (2016) (Dalam Rangka Pendidikan Sespimti Sespim Lemdiklat Polri). Naik jabatan sebagai Dirresnarkoba Polda Metro Jaya (2016). Dirreskrimum Polda Metro Jaya (2017). Karobinopsnal Bareskrim Polri (2018)
Dirtipidum Bareskrim Polri (2019). Sahlisospol Kapolri (2019). Kapolda Kalimantan Selatan (2020) dan Kapolda Jawa Timur (2020).
Hingga berita ini diturunkan, Surabaya Pagi, belum mendapat konfirmasi resmi dari tiga jenderal ini, kecuali juru bicara Polri Irjen Dedy Prasetyo.
Dokumen ini Dibuat Polisi
Dalam grafik Kaisar Sambo dan Konsorsium 303 itu juga mengungkap adanya keterlibatan sejumlah perwira berpangkat AKP sampai Kombes.
Tapi IPW lebih kritis, menurut IPW, bahwa dokumen skema tersebut menyebut dibuat oleh polisi. "Ini dokumen dibuat oleh polisi, model seperti ini adalah model pemaparan yang dilakukan oleh polisi dalam upaya pemaparan kasus-kasus," ujar Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dikutip dari Kompas TV, Jumat (19/8/2022).
"Saya rasa ini dibuat 'lawan' dari kelompok sambo di internal. Mereka ingin menggusur Sambo dan kelompoknya dengan cara seperti ini, dengan penggalangan opini publik.Ini soal perebutan posisi, Sambo sedang terpuruk, kelompok ini kemudian ingin menggusur mereka dengan cara-cara menunggangi isu," lanjut Sugeng.
Menurut Sugeng, pihaknya lebih menekankan asas praduga tak bersalah bagi sejumlah nama yang ikut tercatut dalam isu ini. Mengingat tudingan yang dibuat juga belum jelas sumbernya datang dari siapa.
Meski demikian, munculnya isu Konsorsium 303 yang diduga turut libatkan Ferdy Sambo dan sejumlah orang-orang disekitarnya memperkuat adanya geng mafia di tubuh Polri. “Ya itu kan memperkuat sinyal adanya geng mafia itu yang pertama,” pungkasnya.
Baca Juga: Dituduh Curi 2 Dus Mie Instan, Pria Asal Cimahi Tewas Dikeroyok Massal
Segera Lakukan Penyelidikan Transparan
Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic (ISESS), Bambang Rukminto meminta Polri segera melakukan penyelidikan dengan transparan dan akuntabel.
"Kondisi saat ini dengan tingkat kepercayaan masyarakat sangat menurun, yang bisa dilakukan polisi tentunya adalah melakukan penyelidikan terkait isu tersebut dan menyampaikannya pada publik secara transparan dan akuntabel. Tanpa ada transparansi, berat rasanya membendung asumsi-asumsi liar," kata Bambang Rukminto dalam keterangannya, Jumat (19/8/2022).
Bambang Rukminto menilai upaya Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang dengan tegas memerintahkan anggotanya untuk memberantas perjudian jangan sampai hanya dianggap pencitraan semata.
Harus Ada Transparansi Pengungkapan
Saya khawatir upaya-upaya itu hanya dianggap sebagai sebuah pencitraan saja bila tak diiringi dengan transparansi pengungkapan yang dalam. Jangan-jangan operasi praktik perjudian ini hanya menyasar para pengecer di kelas bawah, sementara big bosnya tetap aman," tuturnya.
"Bisnis judi online tentunya melibatkan transaksi keuangan yang sangat luas dan besar. Makanya juga perlu diusut transaksi dalam rekening-rekening bandar judi yang ditangkap itu," sambungnya.
Meski baru sekedar isu, Bambang Rukminto menyebut Polri sudah harus menyelidiki dengan memeriksa anggotanya yang diduga terlibat dalam pusaran bisnis konsorsium 303 tersebut.
"Makanya pemeriksaan nama-nama tersebut juga sangat penting dilakukan. Tentunya pemeriksaan tersebut bukan sekedar meminta keterangan saja tetapi juga harus melakukan penyelidikan yang lebih mendalam," ujar Bambang Rukminto.
"Publik sudah belajar dari awal kasus ini (pembunuhan Brigadir J), dan menemukan bukti bahwa upaya menutup-nutupi borok di internal kepolisian itu benar adanya," bebernya. n erc/jk/rmc
Editor : Moch Ilham
