Isolasi Mandiri, 8 Kepala Dinas di Sidoarjo Positif COVID-19

author surabayapagi.com

- Pewarta

Minggu, 06 Sep 2020 13:54 WIB

Isolasi Mandiri, 8 Kepala Dinas di Sidoarjo Positif COVID-19

i

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggencarkan tes swab massal di lingkungan kerja pemkab setempat. SP/ DECOM

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Sebanyak delapan pejabat setingkat kepala dinas atau eselon dua di Sidoarjo positif COVID-19. Kepastian itu didapatkan setelah mereka mengikuti tes swab massal.

Pelaksana Harian (Plh) Bupati Sidoarjo, Achmad Zaini menuturkan, pihaknya sudah melakukan tes swab massal kepada 769 orang, baik ASN maupun non-ASN yang bekerja di lingkungan Pemkab Sidoarjo dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Baca Juga: Langgar Aturan Mendagri, Pemkab Sidoarjo Batalkan Mutasi 500 Pejabat

Dari swab massal tersebut, hasil sementara yang sudah keluar setidaknya ada 39 orang terkonfirmasi positif COVID-19.

"Kami sudah melakukan sampling swab test kepada 769 ASN maupun non-ASN di seluruh OPD," ujarnya, Sabtu (5/8/2020).

Namun Zaini enggan mengungkapkan siapa saja delapan kepala dinas yang terpapar COVID-19. Kepala dinas tersebut saat ini sudah menjalani isolasi mandiri.

Baca Juga: Pj Bupati Probolinggo Ajak ASN Tingkatkan Kinerja

Zaini mengatakan tindak lanjut dengan adanya ASN yang positif COVID-19, maka pihaknya memberlakukan sistem 50 persen masuk dan 50 persen bekerja di rumah.

"Sejak tanggal 1 September kemarin sudah kami berlakukan sistem kerja 50 persen masuk dan sepekan kemudian 50 persen lainnya masuk sehingga layanan kepada masyarakat tetap berjalan," kata Zaini.

Baca Juga: 50 ASN di Situbondo Absen di Hari Pertama Masuk Kerja

Meski delapan kepala dinasnya tengah menjalani karantina untuk sembuh dari COVID-19, Achmad memastikan, saat ini seluruh OPD berjalan normal. Tidak ada kantor yang ditutup total. Sementara untuk pegawai yang bekerja di kantor hanya 50 persen dari total keseluruhan, untuk tetap menjaga jarak dan kesehatan pekerjanya.

"Kami sudah mengeluarkan surat edaran dengan memberlakukan sistem 50 persen WFH dan 50 persen WFO, dengan harapan agar pelayanan tetap jalan dan kesehatan ASN/non ASN tetap terjaga dengan baik," pungkasnya.  dsy6

Editor : Redaksi

BERITA TERBARU