SURABAYAPAGI.COM, Jakarta – Pemreintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyiapkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp104,2 triliun untuk menjaga ketahanan pangan nasional tahun ini.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) yang berlangsung secara hibrida di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (20/02/2023).
Baca Juga: Tingkatkan Ketahanan Pangan, Pemdes Karang Tanjung Genjot Pavingisasi Jalan Usaha Tani
Dana tersebut pun tersebar dalam anggaran di kementerian/lembaga dan berbagai instansi yang mendapatkan jatah APBN dari negara.
"Anggaran ketahanan pangan ada Rp104,2 triliun yang ada di kementerian/lembaga dan non kementerian/lembaga," kata Airlangga, Senin (20/2/2023)
Airlangga mengatakan, dana tersebut akan digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan dan perekonomian nasional yang masih dalam masa pemulihan. Apalagi dalam waktu dekat, akan ada momentum bulan puasa dan hari lebaran yang berdasarkan historisnya mengalami kenaikan inflasi.
“Ini momentum pemulihan ekonomi nasional dan inflasi yang terjaga diharapkan menjadi pondasi ekonomi di tahun 2023,” ujarnya.
Baca Juga: 100 Persen Tak Pakai APBN, Pemerintah Tetapkan 14 PSN Baru: Ada BSD dan PIK 2
Selain itu, upaya ini dilakukan untuk menjaga agar inflasi dapat mencapai target 3 plus minus 1% di tahun 2023.
Maka dari itu, pemerintah memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra strategis. Adapun koordinasi dalam TIPP terus dilanjutkan melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pusat (GNPIP) di berbagai daerah.
Ia menerangkan, pemerintah terus berupaya menjaga ketersediaan beras. Dengan target komponen inflasi harga bergejolak (volatile food) di kisaran 3% sampai 5%. Ia menuturkan pemerintah akan melakukan perkuatan ketahanan pangan dengan akselerasi implementasi lumbung pangan, perluasan kerjasama antar daerah, memperkuat data ketersediaan pangan untuk mendukung pengendalian inflasi.
Baca Juga: APBN Regional Jatim Tumbuh Positif, Penerimaan Pajak Tembus Rp18,22 Triliun
Selain itu, pemerintah dan BI juga menjalankan GNPIP melalui kegiatan pasar murah, kerjasama antar daerah, subsidi ongkos angkut, gerakan tanam cabai, replikasi model bisnis, alsintan, dan digitalisasi
“Ke depan, pemerintah dan Bank Indonesia baik di pusat dan daerah akan mendorong sinergi agar IHK inti inflasi tetap terjaga dalam sasarannya,” tutupnya. jk
Editor : Redaksi
