Presiden Jokowi Curigai ada Permainan Dibalik Sengkarut Minyak Goreng
Baca Juga: Jokowi vs Mega, Prabowo vs Mega = Kekuasaan
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta -Satu hari kemarin, setelah pengungkapan mafia minyak goreng, Jaksa Agung ST Burhanuddin, sampai semalam terus mendapat simpati dan pujian dari elite Indonesia. Ada ekonom, pengamat politik, politisi dan akademisi. Bahkan presiden Jokowi, minta kasus mafia minyak goreng yang membuat rakyat Indonesia saling curiga, minta diusut tuntas, sampai pemain lain yang lebih tinggi.
Bahkan Presiden Joko Widodo, akhirnya mengakui produsen minyak goreng cenderung ingin melakukan ekspor ke luar negeri. Sebab, saat ini harga jual minyak goreng di pasar internasional sangat tinggi.
"Jadi memang harganya tinggi karena apa, harga di luar, harga internasional itu tinggi banget. Sehingga kecenderungan produsen itu pengennya ekspor. Memang harganya tinggi di luar," ujar Jokowi saat memberikan keterangan di Pasar Bangkal, Sumenep, Madura sebagaimana dilansir dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (20/4/2022).
Maka dari itu, Jokowi menduga dan mencurigai ada permainan di balik sengkarut minyak goreng tersebut. "Di pasar saya lihat minyak curah banyak yang belum sesuai dengan HET yang kita tetapkan, artinya memang ada permainan," tambah Jokowi.
"Oleh sebab itu kebijakan-kebijakan kita, misalnya penetapan HET untuk minyak curah kemudian subsidi ke produsen ini kita lihat sudah berjalan beberapa minggu ini belum efektif," lanjutnya.
Soroti Minyak Curah
Presiden mengungkapkan, di pasar harga minyak curah banyak yang belum sesuai dengan HET ditetapkan pemerintah.
Sehingga, menurut dia, memang ada permainan dalam persoalan tingginya harga minyak goreng ini.
"Oleh karenanya Kemarin Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah menetapkan empat tersangka urusan minyak goreng ini. Dan saya minta diusut tuntas sehingga kita bisa tahu siapa ini yang bermain, bisa ngerti," kata Jokowi.
Lebih Hebat dari KPK
Direktur Eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum Muannas Alaidid mengapresiasi Kejaksaan Agung yang kini lebih hebat dari KPK usai Dirjen Perdaglu Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana jadi tersangka kasus minyak goreng (migor).
Terlebih minyak goreng merupakan salah satu komoditas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas, yang sempat terjadi kelangkaan pada beberapa waktu yang lalu,
Curigai ada Kongkalikong
“Kondisi ini dimanfaatkan para mafia untuk melanggar kewajiban DMO (Domestic Market Obligation). Artinya, yang salah bukan kebijakan DMO untuk penuhi pasokan didalam negeri tapi masalahnya di pengawasan," kata Direktur of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Rabu (20/4/2022).
Menurutnya, pasokan minyak goreng kemasan memang seharusnya aman ketika Harga Eceran Tertinggi (HET) dan DMO diterapkan. Buktinya stok minyak goreng hasil DMO per 14 Februari-8 Maret 2022 telah mencapai 573.890 ton, melebihi kebutuhan bulanan. "Kalau terjadi kelangkaan maka jelas ada kongkalikong produsen dengan oknum kementerian," ujar Bhima.
Dengan kejadian ini, lanjut Bhima, jika tidak diselesaikan dengan baik maka bisa bergeser ke suap minyak goreng curah. "Apalagi minyak goreng curah rantai distribusinya lebih panjang dari kemasan. Butuh hingga 7 rantai distribusi dari produsen curah hingga ke pedagang di pasar tradisional," paparnya.
Lebih lanjut Bhima mempertanyakan kepatuhan pengusaha minyak goreng dalam produksi maupun distribusi minyak curah. Kata dia, kalau bisa jual minyak goreng kemasan yang harga per liter nya Rp25.000 buat apa jual minyak curah. Alhasil kebijakan subsidi minyak goreng curah bisa berakibat kelangkaan, antrian panjang hingga suap menyuap baru.
Bekukan Ijin Operasionalnya
Oleh karena itu, menurutnya jika perusahaan yang disebut Kejagung terbukti terlibat kasus suap, maka pemerintah bisa membekukan dulu izin operasi perusahaan minyak goreng. "Kalau bisa cabut izin ekspornya sebagai bagian dari proses penyidikan," tegasnya.
Selain itu, pemerintah juga disarankan melakukan evaluasi terhadap HGU dua perusahaan tersebut, dan membuka opsi mengalihkan HGU. Hal ini untuk menimbulkan efek jera kepada mafia-mafia minyak goreng lain.
Baca Juga: Dinyatakan oleh Ketua Dewan Kehormatan PDIP, Sudah Bukan Kader PDIP Lagi, Jokowi tak Kaget
Langkah berikutnya adalah mendorong Kejagung mengusut jaringan pelaku lain. Karena menurut kaca matanya, tidak mungkin hanya dua perusahaan yang lakukan suap terkait perizinan ekspor minyak goreng. Menurutnya masih ada pemain besar yang seharusnya juga ditangkap. "Pemain besar yang menguasai 70% lebih pasar minyak goreng harus dilakukan penyidikan," pungkasnya.
Salah Satu Orang Terkaya
Tak hanya Komut Wilmar Nabati, Kejagung juga menetapkan tiga tersangka lainnya, salah satunya Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana.
Lalu ada siapa di balik bisnis Wilmar? Wilmar Nabati merupakan anak usaha dari Wilmar Group yang bergerak dalam jasa pengolahan minyak mentah kelapa sawit terbesar di Indonesia.
Perusahaan yang bergerak di bawah naungan pengelolaan Wilmar International Group ini merupakan produsen minyak goreng Sania Royale dan Fortune.
Salah satu pendiri Wilmar International adalah Martua Sitorus yang merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia.
Martua merintisnya bersama pengusaha asal Singapura Kuok Khoon Hong alias William yang sempat menjadi partner bisnisnya pada 1991. Nama Wilmar pun didapatkan dari akronim nama keduanya.
Luas lahan Wilmar pada awalnya sebesar 7.100 hektare. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, bisnis Wilmar makin meluas dan menjangkau beberapa negara di dunia. Saat krisis moneter 1997, Wilmar juga berhasil bertahan bahkan masih bisa memberikan tunjangan krisis sebesar 2,5% kepada karyawannya.
Dalam data Forbes terbaru, Martua Sitorus kini mempunyai kekayaan USD3 miliar atau setara Rp42,9 triliun. Hal ini menjadikannya salah satu 'Raja Sawit' di Indonesia.
Perusahaan ini bergerak di perkebunan kelapa sawit, penyulingan minyak masakan, penggilingan biji minyak, pemrosesan dan pengepakan minyak masakan konsumsi, lemak, oleokimia, dan biodiesel, serta pemrosesan dan pengepakan gandum.
Thio Seng Hap
Pria bernama asli Thio Seng Hap alias A Hok ini lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Keluarganya pun bukan termasuk keluarga berada. Oleh karena itu, menjual udang dan menjadi loper koran dia lakukan untuk membantu perekonomian keluarganya.
Baca Juga: Tudingan Politisasi Bansos tak Terbukti, Jokowi Senang
Pekerjaan itu dia lakukan sambil menempuh pendidikannya. Berkat kegigihannya, ia berhasil menyelesaikan studi ekonomi di Universitas HKBP Nommensen Medan. Lulus kuliah, dia sempat menjalankan usaha kecil-kecilan.
Orang Dekat Luhut
Master Parulian Tumanggor (MPT), setelah ditangkap, ramai dibicarakan warganet. Mantan Bupati Dairi periode 1999-2009 itu disebut-sebut orang dekat Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Bahkan foto MP Tumanggor dan Luhut beredar di media sosial Twitter. Salah satu akun yang membagikannya adalah @OnlyFrens.
“Kenak angkut juga,” tulis akun itu dikutip Fajar.co.id, Rabu (20/4/2022).
Dalam foto itu terlihat Luhut duduk di kursi, sementara MP Tumanggor terlihat berdiri di sampingnya.
Foto itu ikut dibagikan politisi Partai Demokrat, Cipta Panca Laksana di akun Twitternya @panca66.
Dia bahkan menyebut MP Tumanggor yang pernah jadi pejabat Eselon II di Kantor Menteri Negara BUMN dan tenaga pengajar di Departemen Keuangan sebagai orang dekat Luhut.
“Ini MP Tumanggor salah satu tersangka kasus minyak goreng di Kejaksaan Agung. Dia orang dekat opung. Udah tahu kan arah permainannya?,” kata Cipta Panca Laksana.
Tak hanya dengan Luhut, foto MP Tumanggor dengan Kepala Staf Kepresiden (KSP) Moeldoko juga beredar. Dalam foto itu, terlihat keduanya duduk berdekatan di sebuah meja.
Terkait posisi Indrasari/ berdasarkan informasi dari situs resmi Kemendag dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Indrasari Wisnu Wardhana saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag sejak 20 Desember 2021.
Sebelumnya dia menjabat sebagai Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Bahkan sampai saat ini Wisnu juga masih menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi (Bappebti).
Sebagai Plt Bappebti, Wisnu mengemban tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pengawasan perdagangan berjangka komoditas, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas.
Selain menjabat sebagai Dirjen PLN Kemendag, Indrasari Wisnu juga menjabat sebagai Komisaris PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau yang disingkat dengan PTPN III. n er, fj, jk, sm
Editor : Moch Ilham
