Proyek IKN Dituding dinakhodai Para oligarki dan Beresiko Politik Cukup Tinggi
Baca Juga: Jokowi vs Mega, Prabowo vs Mega = Kekuasaan
SURABAYAPAGI.COM, Balikpapan - Ada kajadian aneh dalam Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Saat Gubernur dari seluruh Indonesia mulai berdatangan ke Kalimantan Timur melalui Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, Minggu (13/3/2022), investor dari Jepang menyatakan mengundurkan diri.
Kedatangan para Gubernur ini untuk mengikuti perkemahan Presiden Joko Widodo di Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura menjadi kepala daerah pertama yang tiba yakni sejak Jumat (11/3/2022). Satu hari kemudian giliran Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, Wakil Gubernur Bali Cok Ace, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Maluku Murad Ismail dan Gubernur Papua Lukas Enembe yang tiba.
Sementara, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menjadi kepala daerah dan tamu undangan ke tiga tiba di Sepinggan. Sebelumnya, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba dan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi juga telah tiba di bandara yang sama dengan waktu sedikit berbeda.
"Kami berterima kasih sudah diundang dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kaltim. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Bapak Presiden segera terwujud," kata Olly Dondokambey, Minggu (13/3/2022).
Menjadi Berkah Bagi Daerah
Dia menyatakan, pemindahan dan kehadiran IKN di Kaltim menjadi berkah bagi daerah-daerah sekitarnya, terlebih Provinsi Sulut.
"Kami tidak perlu waktu lama ke IKN. Ya, hanya 3 jam sudah sampai. Dan, kedepannya, kita tentu akan melakukan kerja sama dengan Pemprov Kaltim guna mendukung IKN," katanya.
Sesuai jadwal, Presiden Jokowi akan menggelar perkemahan mulai hari Senin ini hingga Selasa (15/3/2022) di IKN Nusantara. Salah satu agendanya adalah ritual Kendi Nusantara yakni mencampur tanah dan air dari seluruh Indonesia untuk diletakkan di Titik Nol ibu kota baru.
Kendi Nusantara
Para gubernur akan berkumpul di geodesi ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) dan diminta membawa air dan tanah dari masing-masing daerahnya. Air dan tanah yang dibawa para gubernur tersebut bakal digabung di satu kendi khusus bernama Kendi Nusantara.
Kepala Biro Humas Setda Pemprov Kaltim HM Syafranuddin menyebut Presiden Jokowi bakal berkemah dan menggelar ritual Kendi Nusantara bersama gubernur se-Indonesia. Kendi Nusantara itulah yang menjadi wadah seluruh air dan tanah yang dibawa oleh para gubernur. Kendi tersebut akan disimpan di titik nol IKN.
Syafranuddin menuturkan Gubernur Kaltim Isran Noor akan membawa air dan tanah masing-masing dari Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Paser. Sebab, sebut dia, lokasi IKN ada sebagian yang berada di wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara dan sebagian lagi di Kesultanan Paser.
"Kegiatan ritual serta kemah Presiden itu Senin (14/3). Presiden Jokowi sudah tiba di Balikpapan, Minggu (13/3), atau satu hari sebelum kegiatan, dan menginap di Balikpapan dulu," kata Syafranuddin seperti dilansir Antara, Minggu (13/3/2022).
Syafranuddin menuturkan ada 33 gubernur yang diagendakan bertolak ke lokasi kemah Presiden Jokowi. Namun hanya 5 gubernur yang menemani Presiden Jokowi berkemah, yakni Gubernur Kaltim, Kalbar, Kalsel, Kalteng dan Gubernur Kaltara.
Untuk menunjang kegiatan perkemahan Presiden Jokowi, sejumlah fasilitas dan sarana prasarana sudah disiapkan, antara lain fasilitas MCK, jaringan telekomunikasi, listrik, air dan lainnya.
"Tenda serta perlengkapan yang akan dipergunakan Presiden menginap juga dipersiapkan. Pada hari pelaksanaan sudah 100 persen dan dapat dipergunakan Presiden dan rombongan," kata Syafranuddin.
Dinakhodai Para Oligarki
Sementara itu Managing Director Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan, mengatakan proyek IKN cenderung dinakhodai oleh para oligarki sehingga masalah demi masalah tiada henti menyelimuti proyek IKN itu.
Menurut Anthony Budiawan
Baca Juga: Dinyatakan oleh Ketua Dewan Kehormatan PDIP, Sudah Bukan Kader PDIP Lagi, Jokowi tak Kaget
Mundurnya perusahaan keuangan multinasional yang berpusat di Jepang, SoftBank dalam proyek pembangunan ibukota negara (IKN) Nusantara dipandang sebagai langkah sangat bijak.
Pasalnya pembangunan IKN Nusantara masih banyak sejumlah persoalan. Mulai dari masalah hukum dan konstitusi UUD 1945 hingga kedaulatan daerah.
"Softbank mundur dari proyek IKN. Sangat bijak. Karena IKN banyak masalah hukum, melanggar UUD dan kedaulatan daerah, sedang dalam gugatan, masa depan tidak pasti," kata Managing Director Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan dalam akun Twitter pribadinya, Sabtu (12/3).
IKN dinakhodai Oligarki
Dia juga menyinggung masalah dugaan adanya praktik korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) yang terjadi.
"IKN dinakhodai oligarki, yang bermasalah pula. KKN dan bakar hutan? IKN akan mati prematur?" pungkasnya.
Perusahaan keuangan multinasional yang berpusat di Jepang, SoftBank, batal ikut serta dalam proyek pembangunan ibukota baru Indonesia. Kabar itu menjadi breaking news di media terkemuka Jepang, Nikkei.
"SoftBank pulls out of Indonesia's new capital project," demikian ditulis Nikkei di akun twitternya, Jumat (11/3).
SoftBank Group asal Jepang telah mengkonfirmasi bahwa mereka tidak akan berinvestasi dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Padahal sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sempat mengatakan bahwa SoftBank tertarik untuk berinvestasi USD 100 miliar dalam proyek IKN.
"Karena dia (SoftBank) desak saya terus, dia mau investasi hampir USD 100 miliar. Menurut saya too good to be true," ungkap Luhut pada tahun 2020 silam.
Namun pada Jumat (11/3), SoftBank Group menyatakan tidak akan berinvestasi dalam proyek IKN. Meski demikian, SoftBank memastikan tetap akan berkomitmen mendukung pengembangan perusahaan rintisan di Indonesia.
"Kami tidak berinvestasi dalam proyek ini, tetapi kami terus berinvestasi di Indonesia melalui perusahaan portofolio SoftBank Vision Fund," demikian pernyataan SoftBank.
Baca Juga: Tudingan Politisasi Bansos tak Terbukti, Jokowi Senang
Luhut juga telah mengkonfirmasi kabar mundurnya SoftBank dari proyek IKN dalam wawancaranya dengan Bloomberg pekan ini. "Tidak ada lagi cerita tentang Masayoshi (CEO SoftBank), dia keluar," kata Luhut.
Mundurnya SoftBank dari investasi IKN ini lantas ditanggapi oleh pemerintah Indonesia. Ketua Tim Komunikasi IKN, Sidik Purnomo, mengungkapkan bahwa pembiayaan pembangunan IKN tetap pada niat awal, yaitu seminimal mungkin menggunakan APBN.
"Pada prinsipnya, pembiayaan pembangunan IKN bisa berasal dari APBN dan sumber-sumber pendanaan lain yang sah menurut ketentuan perundang-undangan. Porsi pembiayaan APBN diupayakan seminimal mungkin," jelas Sidik kepada Kompas.com, Sabtu (12/3).
Pendanaan proyek tersebut nantinya bisa berasal dari sektor swasta maupun pendanaan kreatif lainnya. Menurut Sidik, komitmen pendanaan dari pihak luar sejauh ini juga masih dalam tahap awal dan realisasinya akan dibicarakan lebih lanjut bersama pemerintah.
Sebelumnya, CEO SoftBank Masayoshi Son diketahui telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo secara khusus pada 10 Januari 2022 lalu. Dalam pertemuan tersebut, ia mengungkapkan ketertarikannya pada proyek IKN.
"Terima kasih banyak sudah mengundang kami. Saya kira Ibu Kota Jakarta memiliki sejarah penting, dan beberapa hal lain," tutur Masayoshi kala itu. "Jadi, proyek baru (pemindahan Ibu Kota) yang Anda siapkan saya kira bisa menjadi kesempatan yang bisa kita bicarakan lebih jauh, bagaimana ide-nya."
Resiko Politik Cukup Tinggi
Sementara Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai berbagai dinamika politik di Tanah Air, seperti perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode, hingga kondisi ekonomi seperti kenaikan inflasi mempengaruhi Softbank Group mundur dari proyek IKN.
"Ada indikasi kuat risiko politik pembangunan IKN cukup tinggi. Terlebih kegaduhan belakangan soal perpanjangan masa jabatan presiden membuat investor memilih wait and see. Investasi di IKN bukan jangka pendek, tapi butuh kepastian jangka panjang," tuturnya saat dihubungi VOI, Minggu, (13/3/2022).
Bhima juga mengaku khawatir risiko politik terkait pemilu akan membuat proyek IKN terkendala, bahkan bisa berhenti total. Menurut dia, perang di Ukraina juga menambah deretan ketidakpastian global.
"Investor juga membaca risiko inflasi yang tinggi di negara maju akan membuat biaya pembangunan IKN naik signifikan. Biaya besi baja, barang material konstruksi pun akan mengalami kenaikan imbas dari terganggunya rantai pasok global," ucapnya.
Kata Bhima, hal tersebut juga pernah terjadi saat pembangunan ibu kota negara di Putrajaya-Malaysia saat krisis moneter 1998, membuat biaya pembangunan naik signifikan. n kps, bl, er, jk, voi
Editor : Moch Ilham
