SURABAYA PAGI, Surabaya - Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim memberikan masukan kepada BUMD terbesar milik Pemprov Jatim. Dimana hal ini adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) yang akan menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk tahun buku 2021 Kamis (17/3/2022) hari ini.
Anggota DPRD Jatim dari Fraksi Golkar DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardhika mengatakan, RUPS ini adalah momen bagi Bank Jatim untuk menjadi perusahaan perbankan milik rakyat Jatim agar ke depan semakin baik. Agenda RUPS juga menentukan komposisi pengurus struktural dalam tubuh Bank Jatim yang baru.
Baca Juga: Konsisten Inovasi Digital, Bank Jatim Sabet Tiga Penghargaan Dari Itech
Baik itu jajaran Komisaris dan Direksi. Yudha berharap nantinya seluruh peserta RUPS dapat memberikan putusan yang terbaik.
“Kami berharap semua keputusan berpegang teguh pada peraturan-peraturan yang berlaku,” jelas Politisi muda yang akrab disapa Yudha ini, Rabu 16/3/2022. Menurutnya, ketaatan pada peraturan dalam penentuan struktur dalam tubuh Bank Jatim penting dilakukan.
“Agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari," kata Yudha. Adapun legislasi yang berlaku dalam BUMD khususnya Bank Jatim diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PP 54 Tahun 2017 tentang BUMD, Perda Jatim 8 Tahun 2019 Tentang BUMD, Permendagri 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi BUMD.
Lebih lanjut, Yudha yang juga anggota komisi C DPRD Jatim ini menyampaikan beberapa hal. Seperti laba usaha yang tercatat sampai September 2021 sebesar Rp1,19 Trilyun. Namun rasio keuangan NPL (Non performing loan) alias kredit macet Bank Jatim sudah mencapai 4%. Ia juga berharap kedepannya, Bank Jatim dapat meningkatkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) demi meningkatkan ekonomi masyarakat di Jatim.
Baca Juga: Kinerja Perbankan Pulih, OJK Akhiri Kebijakan Restrukturisasi Kredit
Apalagi saat ini geliat ekonomi sudah pulih seiring melandainya kasus pandemi Covid-19. "Catatan kami, alokasi KUR 2022 plafon Rp 2 Trilyun tapi sampai sekarang serapan masih rendah. Begitu juga Kredit modal kerja masih rendah," ujarnya.
Dijelaskannya, Apapun hasil RUPS Bank Jatim dari Unsur manapun dewan komisarisnya, Fraksi Partai Golkar mengharapkan loyalitas dan kinerjanya sesuai dengan Visi Misi Bank Jatim sebagai BUMD.
"Fraksi Partai Golkar juga berharap tingkat kepercayaan masyarakat jawa timur terhadap Bank Jatim tetap di pertahankan," tambah Yudha. Tidak hanya itu, menurutnya, Fraksi Golkar Jatim juga meyakini kinerja yang baik akan berdampak pada setoran Bank Jatim terhadap pendapatan asli daerah (PAD) meningkat.
Baca Juga: Bank Jatim Dukung Pembangunan Mushola di Probolinggo
Agar kontribusi Bank Jatim sebagai BUMD Jawa Timur betul-betul dirasakan bagi pembangunan.
"Kami berharap Setoran PAD untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai Pemilik Saham mayoritas dari Bank Jatim bisa meningkat secara signifikan, pasca dilaksanakannya RUPS Bank Jatim," pungkas Ketua AMPG Jatim ini. rko
Editor : Redaksi
