Home / Politik : Analisis Politik

JK Kritik Jokowi, Dimana Fatsun Politik Keberadabannya

author surabayapagi.com

- Pewarta

Senin, 22 Mei 2023 20:28 WIB

JK Kritik Jokowi, Dimana Fatsun Politik Keberadabannya

i

H. Raditya M Khadaffi

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Sebagai wartawan muda yang non partisan, jujur saya kaget membaca berita Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla menyinggung pentingnya keadilan dan kesejahteraan di Indonesia.

Dia menilai meski Indonesia sudah merdeka dan bersatu 77 tahun silam, namun terdapat potensi konflik yang bisa terjadi kapan saja akibat masyarakat yang merasa tak mendapatkan keadilan.

Baca Juga: Amicus Curiae, Terobosan Hukum

JK kemudian menyinggung kejadian 15 konflik besar di Indonesia yang memakan banyak korban dan mayoritas karena masalah ketidakadilan.

JK juga menyinggung peran partai politik dalam sistem pemerintahan yang menurutnya harus memiliki tujuan menciptakan keadilan Indonesia. Ia meminta agar keadilan bangsa dan negara menjadi tanggung jawab yang harus dilaksanakan sepenuhnya.

JK kemudian menyinggung soal pentingnya perubahan dalam setiap era.

Namun perubahan itu dengan syarat harus menyempurnakan apa yang kurang dari zaman sebelumnya. Ia juga menyinggung lengsernya Presiden pertama dan kedua Indonesia akibat revolusi yang terus terjadi.

"Tahun 1966 menjatuhkan Bung Karno, tahun 1998 menjatuhkan Pak Harto. Suatu kebiasaan yang kurang baik bagi satu bangsa. Karena itulah maka ada pembatasan-pembatasan (masa jabatan presiden), siapa pun yang ingin keluar dari batasan itu, berarti melanggar kehendak rakyat," kata JK dalam acara Milad ke-21 PKS di Istora Senayan Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Menurutnya, keadilan dan kesejahteraan sangat penting untuk diterapkan dalam memimpin Indonesia. Sebab, mayoritas konflik yang terjadi di dalam negeri diakibatkan oleh kedua hal tersebut.

Pernyataan JK yang "menyerang" kebijakan Jokowi seperti saat ia mendamping Anies Baswedan, pada Milad ke-21 PKS di Istora Senayan Jakarta, Sabtu (20/5), apa sudah mempertimbangkan fatsun dalam politik yang beradab.?

 

***

 

Literasi yang saya baca, fatsun Politika didirikan atas dasar pemikiran bahwa tujuan dari politik bukan hanya sebagai cara untuk meraih kekuasaan, tetapi juga strategi dalam menyelaraskan perbedaan untuk hidup bersama.

Fatsun Politika hadir sebagai mitra untuk mengkomunikasikan komitmen kandidat pada publik. Hasratnya untuk memecahkan masalah-masalah sosial-politik.

Kritik JK yang mantan wapres Jokowi ke presiden sebagai pimpinan tertinggi, apakah etis secara politik? Apa yang dicari politisi tua ini? Apa terus mengejar kekuasaan, setelah dua kali duduk di singasana istana wapres? Apa JK tak mau dalam sisa hidupnya mau menyelaraskan perbedaan untuk hidup bersama?

Kritik mantan wapres ke presidennya telah membuat kegaduhan.

Ada dugaan JK sedang membuat maneuver-manuver politik? Bukan tidak mungkin saudagar ini ingin menarik perhatian public dan mencari kekuasaan.

Saya tak habis pikir cara JK, bermasyarakat. Beda dengan capres Try Sutrisno, Hamzah Haz, Budiono, yang setelah lengser benar benar lengser keprabon madeg pandito kayak Soeharto kala itu.

Baca Juga: Apple akan Bangun Akademi Developer di Surabaya

Dengan manuver manuver jelang pilpres 2024, JK apa memang ingin mendapatkan kekuasaan dan posisinya harus kuat?. Apakah usai nyanyiannya ini, JK menarik diri dari publik. Maklum usianya sudah 81 tahun lebih tua dari wapres Jokowi sekarang, Ma'ruf Amin.

Saya berpikir mengapa setelah tak menjabat di pemerintahan dan parpol, JK tidak membangun persahabatan dengan Jokowi di atas landasan asas kepatutan. Sekaligus menjunjung tinggi norma dan etika politik.

Dalam ajaran dosen filsafat saya, saat etika diabaikan, apalagi diabaikan dengan kesadaran penuh, JK sebagai mantan pejabat di pemerintah malah berbicara bak individu oposisi yang menjelek-jelekan kebijakan presiden. Kesan saya, JK seperti tak tahu fatsun dalam politik itu mesti beradab.

Kritik JK soal jalan tol, kesejahteraan dan keadilan caranya membentuk opini bahwa ia sedang berseberangan dengan pemerintah. Kritiknya menurut akal sehat saya bukan berseberangan yang samar-samar tapi terang benderang. Kritik yang dialamatkan langsung kepada Presiden Jokowi tidak lagi disampaikan secara halus seperti dua sahabat. Ocehannya menurut akal sehat saya telah melampaui kesantunan bernegara.

 

***

 

Benarkah pernyataan JK itu masuk katagori provokator?

Saya catat kata provokator berasal dari kata provokasi. Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1108) mengartikan provokasi sebagai perbuatan untuk membangkitkan kemarahan; tindakan menghasut; penghasutan; pancingan. Itu berarti bahwa provokator adalah pembangkit kemarahan, penghasut, dan pemancing.

Baca Juga: Mengapa Gibran dan Bapaknya Diusik Terus

Apakah Jokowi, termasuk pribadi yang mudah diprovokasi. Tak ada yang tahu. Jokowi seperti Soeharto, asli orang jawa. Salah satunya pakai mondolan. Ciri mondola n ada bungkusan kain menonjol. Kata banyak orang, itu ciri orang suka menyimpan kemarahan spontan.

Dan Jokowi, insha Allah tahu, JK adalah orang yang berkualitas sebagai politisi dan saudagar .

Sebagai capres dua presiden, pria berkumis mirip Charlie Caplin ini politisi di atas rata rata.

Maka itu, saya bertanya pernyataan JK, ditengah suasana adem di tingkat grassroot, apakah bisa dipandang provokator?

Logika saya bilang JK yang termasuk politisi berkualitas dan di atas rata-rata, bukan tak mungkin JK dapat mempengaruhi atau menghasut orang lain. Dan bisa membuat orang lain melakukan apa yang dikatakan oleh provokator.

Beda kalau hanya orang yang “biasa-biasa” saja. Sulit mempengaruhi orang lain? Karena JK politisi tingkat elite, dapat memprovokasi orang lain.

Mengapa meski kini JK diluar istana, sebagai teman Jokowi, tidak mencari solusi-solusi yang terbaik demi menata hubungan yang memadai ke depannya.

Sabagai anak bangsa, saya sedih, karena JK adalah orang tua, senior. Mengapa mesti membuat pernyataan yang bernuansa menjelekan kebijakan pembangunan yang dibuat Jokowi . Beda dengan Anies Baswedan, yang mengklaim beropisisi dengan pemerintahan Jokowi.

Menurut akal sehat saya, bila JK mengkritik Jokowi secara terbuka sebagai bagian kehidupan berdemokrasi, apakah JK tak tahu presiden pun butuh kritik tapi yang beradab. Terutama dalam menyampaikan kritik. Saya masih ingat pesan dosen filsafat, tanpa mempertimbangkan adab, kritik bisa merosot menjadi sebuah hinaan, hujatan, atau cemoohan. Subhanallah. ([email protected])

Editor : Moch Ilham

BERITA TERBARU