SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden Joko Widodo dan parlemen masih hitung biaya haji Indonesia 2023. Meski Jokowi bilang usulan Kemenag biaya Rp 69 juta belum final, parlemen pastikan dibawah Rp 69 juta. Jokowi menegaskan kenaikan biaya haji masih dalam kajian.
"Biaya masih salam proses kajian," kata Jokowi saat meninjau proyek pembangunan sodetan Kali Ciliwung, di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, Selasa (24/1/2023).
Baca Juga: Ketua Relawan Prabowo Mania 08, Berkeluh-kesah
Jokowi menegaskan biaya haji 2023 belum final. Dia menekankan biaya haji masih dalam kalkulasi. "Belum final, belum final sudah ramai, masih dalam proses kajian masih dalam proses kalkulasi," ujarnya.
Sementara Wakil Ketua MPR Yandri Susanto mengatakan usulan kenaikan biaya haji menjadi Rp 69 juta dinilai terlalu besar oleh masyarakat. Ia menyebut kemungkinan besar biaya yang disepakati oleh DPR berada di bawah nilai yang diusulkan Kemenag.
"Usul dari Kemenag beban yang diberikan kepada jemaah haji sebesar Rp 69 juta itu dari semua aspirasi yang masuk ke kami terlalu berat bagi jemaah. Oleh karena itu, supaya jemaah tenang itu dipastikan baru usul belum final," kata Yandri di Gedung MPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1/2023).
Yandri menyebut dalam waktu dekat Komisi VIII akan membahas usulan itu secara detail dan mendalam. Pihaknya juga memerhatikan nilai manfaat yang bisa dipakai pemerintah untuk jemaah haji.
Calon Haji Jangan Risau
"Kita juga harus hitung supaya yang haji atau yang dikeluarkan BPKH tetap sehat untuk keberlangsungan ibadah haji di masa datang. Karena kalau misalkan terlalu besar nilai manfaat yang dipakai untuk jemaah haji tahun ini, maka kemungkinan akan mengganggu kesinambungan pelaksanaan ibadah haji di masa depan," kata Yandri yang juga anggota Komisi VIII DPR RI.
"Kepada jemaah yang akan berangkat di 2023, nggak perlu terlalu risau atau galau. Karena Komisi VIII bersama pemerintah akan bahas detail. Dan InsyaAllah hasilnya kemungkinan besar akan tetap di bawah Rp 69 juta. Berapa pastinya, itu akan diputuskan di tingkat Panja dan dibawa ke Komisi VIII dan Kemenag," imbuhnya.
Baca Juga: Hubungan Jokowi - Prabowo, akan Retak
Dibahas Rabu ini
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan pihaknya akan menggelar rapat bersama perwakilan pemerintah soal usulan kenaikan biaya haji 2023, Rabu ini.
Komisi VIII DPR akan rapat dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag.
"Besok (hari ini-red) kita akan rapat dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, besok," kata Ace saat dikonfirmasi, Selasa (24/1/2023).
Ace menyebut Komisi VIII DPR akan terus mendalami kajian usulan kenaikan biaya haji menjadi Rp 69 juta. Pihaknya akan mengelaborasi semua aspek komponen haji.
"Kita masih mengelaborasi berbagai komponen secara mendalam untuk dilakukan efisiensi," kata dia.
Baca Juga: Kemenag: Kabupaten Tuban Dapat Urutan Pertama Keberangkatan Haji 2024
Mencuat saat Rapat Kerja
Kemenag sebelumnya mengusulkan kenaikan biaya haji pada 2023 naik menjadi Rp 69 juta. Wacana itu mencuat saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu.
"Tahun ini pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar Rp 98.893.909, ini naik sekitar Rp 514 ribu dengan komposisi Bipih Rp 69.193.733 dan nilai manfaat sebesar Rp 29.700.175 atau 30 persen," kata Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1).
Yaqut menjelaskan bahwa wacana ini nantinya akan dibagi beban pembiayaannya dengan skema 70-30 persen. Sebesar 70 persen atau Rp 69 juta dibebankan kepada jemaah, sementara 30 persennya atau Rp 29,7 juta ditanggung pemerintah melalui dana subsidi. n erc/cr2/rmc
Editor : Moch Ilham
