Permintaan DPR, Politisi, Epidemiologi dan Pengamat Politik yang Menilai Saat ini Lintas Kementerian Sudah Mulai Saling Lempar Tanggungjawab. Terutama Memasukan TKA saat PPKM Darurat. Kinerja Luhut Binsar Panjaitan, Tangani pandemi Covid-19 Diragukan
Baca Juga: Mengapa Gibran dan Bapaknya Diusik Terus
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Publik yang diwakili anggota DPR-RI, akademisi dan politisi mulai mengevaluasi kinerja Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan (LBP), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir dan Kepala BPOM Penny J. Lukito. Para pembantu presiden ini disoroti soal vaksin, obat covid-19, tabung oksigen, pembiaran Tenaga Kerja Asing (TKA) saat PPKM darurat sampai meningkatkan rakyat terpapar covid-19 hingga Rumah Sakit kuwalahan layani pasien corona. Bahkan Luhut disorot dirinya yang selalu mengerjakan apa pun yang terkesan tugas di luar fokus kementeriannya. Akhirnya, warganet menjulukinya sebagai 'Lord Luhut' saat trending tentang dirinya pada Selasa, 7 Juli 2021.
Demikian rangkuman tim wartawan Surabaya Pagi dari Anggota Komisi V DPR Syahrul Aidi Maazat, Direktur Eksekutif Surveilink Indonesia (Sulindo) Wempy Hadi, Ahli epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Pandu Riono, politisi Andi Arief, Elite PDIP, Hendrawan Supratikno, Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon, Ketua DPP PKS Buhkori Yusuf, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ade Irfan Pulungan, dalam satu minggu ini hingga Kamis kemarin (8/7/2021).
Kritik Presiden tak Mampu
Pada tanggal 3 Juli lalu, Presiden Joko Widodo resmi memutuskan memberlakukan PPKM darurat. Presiden menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai koordinator pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro darurat untuk Pulau Jawa dan Bali.
Atas penunjukan ini Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ade Irfan Pulungan meminta masyarakat memahami bahwa pandemi Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19 adalah persoalan bersama. Jadi, baginya tidak ada urgensinya masyarakat mendesak Presiden Joko Widodo untuk mundur dari jabatannya.
"Mari kita bekerjasama semuanya. Lihat, itu bukan buat kepentingan personal. Bukan untuk pemerintah saja. Kalau di negara lain masyarakatnya lebih homogen, kalau kita lebih heterogen. Dan sangat heterogen kita ini 'kan," kata Ade Irfan Pulungan, Rabu (07/07/2021).
Ade merespons kritikan masyarakat yang menilai Presiden Jokowi tidak mampu menangani pandemi COVID-19 yang membuat hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat Indonesia mendekati kolaps. Masyarakat juga membandingkan Indonesia dengan negara lain yang dianggap sukses mengendalikan COVID-19.
Menurut Ade, penanganan pandemi COVID-19 tidak bisa hanya sepihak di sisi pemerintah, melainkan ada peran masyarakat di dalamnya. "Pemerintah punya infrastrukturnya, pemerintah punya regulasinya, tapi kalau masyarakat tidak mendukung cara itu, ya percuma juga, nggak ada keseimbangan. Masyarakat kita tidak disiplin, tidak taat patuh dan tidak merasa wabah ini menjadi sebuah hal yang serius," ingat Ade, sambil memberi satu contoh ada masyarakat yang bandel dan ogah untuk divaksinasi. Karenanya, Ade juga menagih kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan dan dukungan warga agar mau divaksinasi.
Saling Lempar Tanggungjawab
Anggota DPR-RI dari Fraksi PKS Syahrul menyebut pemerintah dari lintas kementerian mulai dari Kementerian Perhubungan hingga Kementerian Luar Negeri saling lempar tanggung jawab terkait polemik masuknya Tenaga kerja asing (TKA) asal China ditengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat Jawa-Bali.
Dikhawatirkan PPKM Darurat tidak tercapai dan malah membuka kembali serangan pandemi COVID-19 gelombang ketiga.
Syahrul meminta Presiden Joko Widodo turun tangan langsung dan tegas menyikapi permasalahan serius tersebut. "Serangan pandemi COVID-19 gelombang kedua ini cukup kuat. Langkah pemerintah untuk mengeluarkan PPKM Darurat di beberapa provinsi itu dinilai sudah tepat. Namun yang kita kecewakan, di saat dalam negeri sedang melakukan pengetatan kegiatan masyarakat, tiba-tiba kita mendapat kabar ada ratusan TKA yang masuk ke Indonesia. Tentu ini membuat kita semua kecewa" ujar Syahrul kepada wartawan, Rabu, (7/7/2021).
Ambil Alih Komando
Sementara Direktur Eksekutif Surveilink Indonesia (Sulindo) Wempy sarankan Presiden Joko Widodo, mengambil alih komando penanganan dari tangan Luhut. ‘’Dengan komando di tangan Presiden maka pola penanganan akan lebih jelas dan hasilnya terukur. Ini kasus virus corona baru di Indonesia terus bertambah menembus rekor baru. Sebaiknya tongkat komando tetap di tangan presiden. Dengan demikian, bisa memberikan komando yang jelas dan terukur kepada seluruh stakeholder serta masyarakat dalam penanganan kasus Covid-19 di Indonesia," tambah Wempy Rabu (7/7).
Dalam pandangan Wempy, adanya wabah Covid-19 menuntut seluruh pihak saling koordinasi. Termasuk pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.Termasuk pentingnya kepatuhan masyrakat dalm menangani Covid-19. Saatnya Presiden juga segera melibatkan para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Tujuannya untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa kasus ini bukan kasus biasa.
"Siapa saja bisa terancam nyawa. Apalagi tingkat kepercayaan publik terhadap tokoh agama sangat besar. Kalau tokoh agama dan tokoh masyarakat bahu membahu bersama pemerintah, saya yakin kasus baru Covid-19 bisa menurun secara perlahan," pungkas Wempy.
Tutup Jalur Internasional
Syahrul legislator asal Riau menilai saat ini terjadi disparitas besar antara kecepatan laju kematian imbas COVID-19 dengan kecepatan koordinasi dan kepemimpinan pemerintah dalam penanganan COVID-19.
Karenanya, dia menilai presiden perlu memimpin langsung penanganan pandemi. Salah satunya, tegas menutup pintu masuk jalur internasional, khususnya TKA. Jika perlu keluarkan Kepres.
Baca Juga: Kesimpulan Paslon 01 dan 03: Sumber Masalahnya, Gibran dan Cawe-cawenya Jokowi
"Makna darurat dalam PPKM darurat tidak bisa dikoordinasikan oleh selain presiden. Apabila varian Delta dari COVID-19 ini diumpamakan sebagai serangan masif terhadap keselamatan rakyat Indonesia, maka presiden-lah yang harus bertanggung jawab penuh dan memimpin serangan balik mengatasi varian Delta, bukan pembantu Presiden," jelasnya.
Soal pembatasan kedatangan luar negeri, Syahrul menilai pemerintah bisa berkaca dari kebijakan Hong Kong atau Taiwan yang langsung menutup akses penerbangan internasional dari Inggris dan India akibat adanya varian COVID-19 baru.
Terlebih, kata dia, beberapa fakta juga menunjukkan bahwa COVID-19 khususnya varian Delta yang berasal dari luar negeri memiliki karateristik cukup mudah menyebar. Bahkan diduga lonjakan kasus COVID-19 saat ini di Indonesia adalah akibat varian Delta tersebut.
"Oleh sebab itu perjalanan internasional baik itu melalui moda darat, laut dan udara harus dilarang, karena selama ini telah terbukti bahwa sumber COVID-19 dan beberapa variannya memang selalu berasal dari luar negeri," tegas politikus PKS itu.
Syahrul juga mengingatkan, pelarangan TKA asing masuk ke Indonesia, harus dijadikan momen untuk menyerap tenaga kerja lokal yang saat ini banyak terimbas PHK akibat pandemi COVID-19.
Ambil Alih KPCPEN
Ahli epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Pandu Riono meminta pemerintah mengubah strategi penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah tidak bisa lagi menyerahkan penanganan Covid-19 pada Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).
Permintaan ini disampaikan Pandu setelah melihat upaya KPCPEN dalam 15 bulan terakhir yang lebih mengutamakan pemulihan ekonomi ketimbang penanganan Covid-19.
Penanganan kasus ini harus mengubah strategi. Tidak lagi strategi ini bisa ditangani KPCPEN. Bagaimana mungkin KPC dan PEN ini jadi satu. Penanganan Covid-19, ya penanganan Covid, PEN enggak usah dulu, tinggalkan," katanya dalam diskusi virtual, Selasa (6/7).
Pandu menyebut, pandemi Covid-19 di Indonesia tidak akan berakhir jika pemerintah tidak mengubah strategi penanganan. Bahkan, sampai masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin berakhir pada 2024.
Pandu Riono sudah ragu dengan kinerja Luhut tangani pandemi covid-19. Tahun 2020 Pandu juga mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tangani penanganan Covid-19 di 9 provinsi bersama Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo.
Bahkan menurut Pandu, penanganan Covid-19 seharusnya dipimpin Kementerian Kesehatan (Kemenkes) karena lebih memahami bagaimana menghadapi wabah.
Baca Juga: Jokowi Dituding Lebihi Soeharto
Pendelegasian Wewenang
Elite PDIP, Hendrawan Supratikno, berpikir lain. Ia menganggap Jokowi tak turun langsung kendalikan penanganan Covid-19 melalui PPKM Darurat, terkait pendelegasian wewenang.
"Dalam manajemen dikenal prinsip pendelegasian wewenang. Ini yang dilakukan (presiden) dalam konteks sekarang. Ini soal managerial judgement pertimbangan manajerial saja," kata Hendrawan kepada wartawan, Selasa (6/7/2021
Kritikan soal Luhut sebagai komando lapangan PPKM darurat juga disuarakan politisi Partai Gerindra, Fadli Zon. Orang dekat Prabowo ini meminta agar Jokowi yang memimpin langsung penanganan Covid-19. Hal itu mencegah terjadinya drama atau skenario Asal Bapak Senang atau ABS.
Lewat sebuah cuitan yang ia unggah di akun Twitternya, Fadli menyinggung soal 'Asal Bapak Senang' atau (ABS).
Politisi Andi Arief, dan pegiat media sosial Soleh Solihun juga kritik Luhut. "Presiden saat ini alami "fase bebek lemah" bagai raja terkungkung di Istana menerima laporan saja. Sementara Pak Luhut dibiarkan marah2 hingga lelah sendiri, Menkes tdk mengakar lemah di birokrasi, hanya pada gubernur yg dipilih langsung rakyat kepercayaan itu sedikit masih ada," cuit Andi Arief @Andiarief.
Pertanyakan Peran Pemerintah
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono yang mengamati
angka kenaikan kasus aktif Covid-19 yang kian mengkhawatirkan dan telah benar-benar memakan banyak korban, mempertanyakan nasib bangsa dan peran pemerintah dalam menyelesaikan masalah pandemi ini. "Sampai kapan bangsa kita akan terus begini?," ucapnya.
Pertanyaan itu disampaikan lantaran Ibas tak mau Indonesia, dilabeli sebagai negara yang gagal akibat tak bisa selamatkan nyawa rakyatnya. Mengingat, ribuan orang kini telah menjadi korban dari wabah Covid-19. n jk/erc/sur/cr2/rmc
Editor : Moch Ilham
