SURABAYAPAGI.COM, Jakarta – Mahkamah konstitusi (MK) meminta presiden Joko Widodo untuk hadir dalam sidang pleno terkait uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2020 yang digelar pada Rabu (20/5) di ruang sidang pleno gedung MK.
“Para pihak, saksi dan ahli wajib hadir memnuhi panggilan mahakamh konstitusi,” demikian bunyi surat panggilan yang ditandatangani panitera Muhidin.
Baca Juga: Mengapa Gibran dan Bapaknya Diusik Terus
Penyelenggaraan sidang disesuaikan dalam situasi dan kondisi pandemi virus corona, sehingga MK menerapkan protokol Kesehatan. Selain itu, MK juga menerapkan pembatasan kehadiran di ruang sidang bagi para pihak paling banyak lima orang.
Baca Juga: Kesimpulan Paslon 01 dan 03: Sumber Masalahnya, Gibran dan Cawe-cawenya Jokowi
Sidang pleno ini membahas gugatan perkara nomor 24/PUU-XVIII/2020 yang diajukan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) bersama Yayasan Mega Bintang 1997, LP3HI, KEMAKI, dan LBH PEKA.
Baca Juga: Jokowi Dituding Lebihi Soeharto
Koordinator MAKI Boyamin menilai, pasal tersebut bertentangan dengan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.
Editor : Moch Ilham
