SURABAYAPAGI.COM, Jakarta – Pemerintah berkomitmen menggencarkan hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah yang bisa diterima oleh negara. Hilirisasi dimulai dengan melakukan pelarangan ekspor bahan mentah nikel yang nantinya akan ikuti komoditas lainnya.
Maka dari itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada industri perbankan untuk tidak mempersulit jika ada yang ingin mengajukan kredit untuk membuat smelter. Hal ini menjadi bagian penting dalam rangka menyukseskan program hilirisasi hasil tambang di dalam negeri.
Baca Juga: Mengapa Gibran dan Bapaknya Diusik Terus
"Saya juga mau titip agar ini dikawal, bank-bank itu mengawal ini. Caranya kalau ada orang mengajukan kredit untuk bikin smelter, diberi. Apalagi orang kita sendiri, jangan dipersulit. Jelas, untungnya buat negara jelas, apa yang harus kita tanyakan lagi," kata Jokowi saat acara Mandiri Investment Forum 2023 di Fairmont Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (1/2/2023).
Tentu hal ini sejalan dengan kebijakan hilirisasi hasil tambang dan pelarangan ekspor bahan mentah. Seperti pelarangan ekspor bijih nikel, bauksit dan tembaga. Bahkan pelarangan ekspor timah pun sedang direncanakan oleh pemerintah.
Dalam kesempatan itu, Jokowi menegaskan hilirisasi menjadi kunci untuk membawa Indonesia berubah dari negara berkembang menjadi negara maju. Maka dari itu, Jokowi selalu mengingatkan jajarannya untuk melanjutkan kebijakan hilirisasi. Meskipun, langkah yang diambil itu mendapatkan tantangan dari negara-negara lain yakni berupa gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
“Saya sampaikan kepada para menteri setiap rapat, jangan tengok kanan kiri, lurus terus hilirisasi. Digugat di WTO [World Trade Organisation], terus. Kalah, tetap terus. Karena inilah yang akan melompatkan negara berkembang menjadi negara maju bagi negara kita. Jangan berpikir negara kita akan menjadi negara maju kalau kita takut menghilirkan bahan-bahan mentah yang ada di negara kita," ujarnya.
Kepala Negara mengungkapkan bahwa hilirisasi industri mendatangkan nilai tambah yang sangat besar bagi Indonesia. Ia mencontohkan, kebijakan larangan ekspor bijih nikel sejak Januari 2020 yang diiringi dengan hilirisasi nikel telah mampu meningkatkan nilai ekspor nikel secara signifikan dari 1,1 miliar dolar AS hingga 30-33 miliar Dolar AS di tahun 2022.
Baca Juga: Kesimpulan Paslon 01 dan 03: Sumber Masalahnya, Gibran dan Cawe-cawenya Jokowi
“Bayangkan, dari kira-kira Rp17 triliun kemudian melompat menjadi Rp450 triliun, betapa nilai tambah itu sangat besar sekali,” tuturnya.
Lebih lanjut, menurut Jokowi, jika komoditas seperti nikel, tembaga, bauksit, dan timah bisa diintegrasikan dan menghasilkan ekosistem besar, maka bukan tidak mungkin Indonesia bisa mencapai aspirasi sebagai pembuat EV Battery. Dari situ, tentu nilai tambah yang dihasilkan bisa berkali lipat.
"Kalau kita nantinya ekosistem besar ini bisa kita bangun, nikelnya diintegrasikan dengan tembaganya, diintegrasikan dengan bauksitnya, diintegrasikan dengan timahnya karena ini berada di pulau-pulau yang berbeda-beda, bisa diintegrasikan dan menghasilkan yang namanya EV battery, lithium battery, di situ saja kita, saya enggak tahu berapa kali nilai tambah yang akan muncul," terangnya.
Ia memperkirakan pada 2027-2028 Indonesia akan memiliki satu ekosistem besar dari produksi mobil listrik di dunia. Oleh sebab itu, ia meminta semua pihak konsisten untuk meningkatkan hilirisasi di dalam negeri.
Baca Juga: Jokowi Dituding Lebihi Soeharto
"Kalau bisa masuk lagi ke mobil listrik dan menjadi produsen terbesar produsen mobil listrik di dunia, saya tidak tahu lagi nilai tambah yang muncul itu pada nilai berapa. Karena belum kejadian. Perkiraan saya, di tahun 2027-2028, jadi ini barang. Jangan takut, konsisten dan kawal terus," harapnya.
Jokowi menuturkan, dengan adanya hilirisasi akan membuat Indonesia beralih menjadi negara maju. Dimana GDP nasional diperkirakan mencapai US$ 9 triliun-US$ 11 triliun pada 2045. Serta pendapatan per kapita bisa mencapai US$ 21.000 sampai US$29.000.
"Kita kalau kita konsisten, income per kapita kita berada di angka USD 21.000 hingga USD29.000, jadi negara maju kita. Tapi kalau nanti digugat, kita mundur, kita belok, enak lagi ekspor bahan mentah, lupakan kita menjadi negara maju," pungkasnya. jk
Editor : Redaksi
