Minta Soal Distribusi Vaksin COVID-19, Jangan Mengulang kejadian UU Cipta Kerja
Baca Juga: Hubungan Jokowi - Prabowo, akan Retak
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Tak tahu penyebabnya, untuk urusan pemberian vaksin Corona (Covid-19), presiden Jokowi mengingatkan para menterinya perhatikan komunikasi publik.
“Saya ingatkan komunikasi politikh menjadi kunci penting dalam menyampaikan informasi seputar rencana pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakat. Ini kita berkaca dari kejadian UU Cipta Kerja yang menuai pro kontra, “ kata presiden Jokowi, saat memberi arahan soal vaksin Covid-19 yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (19/10/2020).
Tak ingin Kesalahpaham Lagi
Jokowi berulang kali mengingatkan pentingnya mengenai komunikasi publik agar tak ada isu liar soal vaksin. Jokowi tak ingin ada kesalahpahaman serupa isu UU Cipta Kerja. "Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat. Kalau komunikasinya kurang baik, bisa kejadian kayak Undang-Undang Cipta Kerja ini," kata Jokowi.
Jokowi meminta agar betul-betul disiapkan komunikasi publik tentang vaksin Corona. Baik yang berkaitan dengan halal haram, kualitas, hingga proses distribusi.
Komunikasi Publik
“Saya harap betul-betul disiapkan mengenai vaksin, mengenai komunikasi publiknya terutama yang berkaitan dengan halal dan haram, yang berkaitan dengan harga, yang berkaitan dengan kualitas, kemudian yang berkaitan dengan distribusinya seperti apa, meskipun tidak semua perlu kita sampaikan ke publik, harganya juga tidak harus kita sampaikan ke publik," ujarnya.
Tidak lupa juga terkait proses implementasi, Jokowi meminta pihak terkait tidak anggap mudah soal ini. Dia menyebut perlu diinformasikan siapa yang akan diprioritaskan dapat terlebih dahulu serta alasannya.
"Kemudian titik kritis dari vaksinasi ada di implementasi jangan anggap mudah implementasi. Prosesnya seperti apa, siapa yang pertama disuntik dulu, kenapa dia, harus dijelaskan betul kepada publik, proses komunikasi publik yang harus disiapkan betul," ucapnya.
Kesalahpahaman Informasi
Begitu juga dengan sasaran vaksin gratis dan mandiri. Jokowi mengingatkan jangan sampai ada kesalahpahaman informasi sehingga memunculkan gerakan demonstrasi masyarakat.
"Siapa yang gratis siapa yang mandiri, dijelasin betul, harus detail, jangan sampai dihantam oleh isu, diplintir kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo lagi karena sekarang memang masyarakat pada posisi yang sulit," ujar Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi meminta jajarannya untuk mempersiapkan perihal vaksin Covid-19 secara matang termasuk terkait penanggungjawab dalam pengadaan vaksin untuk rakyat Indonesia.
"Juga perlu saya ingatkan dalam pengadaan vaksin ini mestinya sudah harus segera jelas. Kalau menurut saya ya, untuk vaksin yang gratis untuk rakyat itu urusannya Menteri Kesehatan. Untuk yang mandiri, berarti yang bayar, itu urusannya BUMN," papar Jokowi.
Distribusi Vaksin
Jokowi menjelaskan pentingnya kejelasan siapa penanggungjawab dalam pengadaan vaksin gratis dan vaksin berbayar tersebut. Hal itu, kata dia, berkaitan dengan proses administrasi dan kebertanggungjawaban.
"Ini menjadi jelas. Kalau nggak seperti ini nanti siapa yang tanda tangan menjadi tidak jelas, siapa yang tanggung jawab," ujarnya.
Selain itu, Jokowi meminta digelarnya training atau pelatihan terkait distribusi vaksin. Menurutnya, pelatihan terhadap pembawa vaksin penting dilakukan mengingat ada tata cara tertentu dalam memperlakukan vaksin Covid-19. n jk/erc/rmc
Baca Juga: Sidang Perdana Sengketa Pemilu, Rabu Pon
Editor : Moch Ilham
